Sekali Lagi soal Defisit BPJS Kesehatan

0
37
Ada tiga hal yang perlu diperbaiki dari BPJS Kesehatan agar tidak defisit menahun, yakni perbaikan manajemen, perbaikan layanan pasien dan perbaikan pembayaran ke rumah sakit.

DEFISIT yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan semakin besar. Sampai akhir tahun ini, badan ini diperkirakan tekor sampai Rp 16,5 triliun. Sejak berubah menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, sesuai UU Nomor 24/2011, BUMN ini selalu merugi. Pada tahun pertama, defisitnya tercatat Rp3,3 triliun. Tahun 2015, kerugiannya naik menjadi Rp5,7 triliun,  tahun 2016  menjadi Rp9,7 triliun, dan di tahun 2017 tercatat Rp9,75 triliun.

Atas dasar itu BPJS Kesehatan tengah berupaya mengefisiensi pengeluaran untuk mengurangi angka defisit tersebut. Antara lain menerbitkan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan. Peraturan yang diterbitkan tersebut terkait Penjaminan Pelayanan Katarak, Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat, dan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Penyebabnya adalah biaya klaim yang jauh lebih besar dari penerimaan iuran. Sepanjang 2019 saja, BPJS Kesehatan membayar klaim sebesar Rp 84 triliun, sementara iuran yang masuk hanya Rp74,25 triliun. Dengan neraca seperti itu, dilihat dari segi bisnis, sudah pasti BPJS Kesehatan merugi.

Kita pernah membahas soal ini, bahwa semestinya, sudut pandang yang digunakan untuk melihat besarnya pengeluaran dibandingkan pemasukan itu tidak melulu bisnis. Defisit itu mesti juga dilihat dari segi yang lebih idealistik, yakni konsep bernegara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu artinya Indonesia didirikan dengan konsep negara kesejateraan (walfare state).

Dalam Pasal 34 UUD 1945, ditegaskan pula bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”, dan “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Karena Indonesia adalah negara kesejahteraan, maka pemerintah negara Indonesia bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan rakyat. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, baik kesehatan, pendidikan dan pembangunan sosial lainnya, adalah tugas utama pemerintah.

Pelaksanaan kewajiban pemerintah negara tidak boleh dipandang dengan perspektif neraca rugi-laba. Bukankah ketika, misalnya, pemerintah melaksanakan operasi militer ketika ada gangguan musuh terhadap wilayah negara, tidak perlu menghitung berapa kerugian akibat membiayai tentara. Sebab, pemerintah sedang melakukan tugas utamanya “melindungi seluruh tumpah darah Indonesia”.

Berapa pun beban anggaran yang harus dipikul negara dalam pelaksanaan tugas pemerintah yang diamanatkan konstitusi, negara wajib mengalokasikan anggaran untuk itu. Sebab, pelaksanaan tugas negara adalah “cost centre” dengan segala konsekuensinya.

Oleh karena itu, jika tugas negara adalah memajukan kesejahteraan umum, dan jaminan kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan umum itu, maka tidak ada tempat untuk logika bisnis di situ. Apabila pengeluaran BPJS Kesehatan lebih besar dari pemasukannya, negara harusnya menutupi selisihnya. Mengapa? Karena menyediakan fasilitas layanan kesehatan itu kewajiban negara, sekaligus hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanannya.

Apalagi BPJS Kesehatan hanya  memberikan layanan kepada masyarakat yang menjadi peserta dan tertib membayar iuran. Padahal, kalau Pembukaan UUD dan Pasal 34 UUD NRI 1945 tadi dipahami secara lebih luas, layanan kesehatan itu hak seluruh rakyat, baik yang sudah atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Bentuk badan hukum BPJS Kesehatan sebagai BUMN pun, berdasarkan logika di atas, juga menjadi tidak tepat. Semangat badan usaha adalah profit centre. Karena itu dia harus dikelola dengan visi bisnis, yang elemen utamanya adalah rugi laba. Mengelola BPJS Kesehatan dengan visi bisnis memang boleh saja, tetapi hanya dalam konteks akuntabilitas, transparansi dan prinsip-prinsip manajemen modern lainnya. Tetapi dalam pelayanan, visinya adalah tugas negara.

Jadi, penggunaan terminologi “defisit” terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan ini, menurut kita, salah kaprah. Tidak ada kata rugi bagi negara dalam melayani rakyatnya. Kecuali jika pemerintah hendak berdagang dengan rakyatnya –pemegang kedaulatan tertinggi negara ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here