Sekjen Komunis Vietnam ke Indonesia, Forsika Jatim Unjuk Gigi

0
55
Forsika Jatim Protes Kunjungan Sekjen Komunis Vietnam ke Indonesia (Foto: Tudji Martudji)

Nusantara.news, Surabaya –  Furom Komunikasi Masyarakat Jawa Timur untuk Selamatkan Indonesia dari Komunis dan Anteknya (Forsika), menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (23/8/2017).

Puluhan orang dengan berbagai atribut elemen kebangsaan yang tampil di antaranya dari Front Pancasila, Front Anti Komunis (FAK), Front Pembela Islam (FPI), Hidayatullah Surabaya, Syabab Hidayatullah Surabaya dengan lantang bergantian meneriakkan protes dan mengecam Pemerintah Indonesia yang menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyen Phu Trong.

Koordinator aksi, Arukat Djaswadi mengatakan, seharusnya pemerintah Indonesia tidak melayani dan melakukan pertemuan dengan Sekjen PKV tersebut. Karena, itu bertentangan dengan TAP MPRS No 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), serta UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

“Sikap kami tegas, menolak segala bentuk hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan partai atau negara komunis manapun, baik itu soal ekonomi, politik, sosial dan budaya maupun hubungan lainnya. Karena ini untuk menjaga keutuhan dan keselamatan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila,” ujar Arukat kepada Nusantara.news.

Forsika menilai kunjungan kenegaraan Sekjen PKV itu, bisa berimbas dan memicu perdebatan di masyarakat dan itu sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia. Atas pertimbangan untuk menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara, Forsika mendesak kepada pemerintah dan instansi terkait agar melakukan langkah tegas, independen, menjunjung tinggi supremasi hukum dan mencegah terhadap kemungkinan terganggunya keamanan dan ketertiban.

Sambil membentangkan sejumlah poster bertuliskan nada kecaman Forsika juga meneriakkan kejahatan PKI yang pernah mewarnai perjalanan sejarah kelam bangsa Indonesia.

“Kami ingin mengingatkan kepada semuanya, bahwa kekejaman PKI adalah luka yang tidak bisa dihapus begitu saja, untuk itu kita harus tetap waspada, ini bisa menggerus demokrasi dan jangan sampai diberi kesempatan PKI itu bangkit kembali,” tambah lelaki itu.

Forsika menyebut Indonesia adalah negara hukum, bukan berdasar kekuasaan. Oleh karenanya kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Terkait dengan pola interaksi, relasi, hubungan dan kerjasama antara pemerintah dengan pihak tertentu yang terindikasi memiliki paham Komunisme, Marxisme, Stalinisme dan Leninisme sesuai ketentuan UU No 27 Tahun 1999 atas perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Negara, tercantum di dalam pasal 107 e soal larangan berhubungan dengan organisasi komunis baik di dalam maupun di luar negeri.

“Jadi jelas, pertemuan Pemerintah RI dengan Sekjen PKV, Nguyen Phu adalah bentuk pelanggaran yang serius terhadap undang-undang,” tegasnya.

Selain itu, Forsika juga menegaskan pihaknya mendukung pernyataan Presiden RI Joko Widodo untuk bersama-sama “menggebuk” Partai Komunis Indonesia (PKI) kalau mereka bangkit kembali, karena komunis adalah partai terlarang di Indonesia.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama digelarnya aksi, sejumlah petugas kepolisian melakukan penjagaan. Sementara, meski tidak sampai menimbulkan kemacetan, aksi elemen tersebut sempat menyita perhatian pengendara yang melintas di jalan protokol tersebut, dengan memperlambat laju kendaraannya.

Untuk diketahui Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Sekjen PKV Nguyen Phu Trong. Pertemuan dilaksanakan di Istana Kepresidenan, di Jakarta pukul 10.30 WIB, Rabu (23/8/2017).

Mendampingi tamunya, Jokowi berjalan bersama ke teras Istana Merdeka untuk dilakukan upacara penyambutan. Dilanjutkan dengan dikumandangkan lagu kebangsaan kedua negara diiringi dentuman suara meriam, dengan pasukan berjajar.

Rangkaian yang terjadwal dalam kunjungan kenegaraan itu diawali dilakukan foto bersama, dilanjutkan pertemuan dan penandatanganan kesepahaman kerjasama. Dan, diakhiri dengan jamuan makan siang bersama.

Dalam acara itu, sejumlah menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK tampak ikut hadir. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (KumHAM) Yasona Laoly.

Sekjen PKV Nguyen Phu Trong juga direncanakan bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI, serta berbicara di forum bisnis dan akademis.

Kunjungan Sekjen PKV juga disebutkan untuk peningkatan kerja sama antara Indonesia-Vietnam di berbagai bidang, terutama bidang maritim, perikanan, perdagangan, investasi, serta rencana pengembangan kawasan.

Pembicaraan rencana pengembangan sejumlah bidang itu, karena Vietnam saat ini menjabat sebagai Ketua APEC. Serta terkait akan digelarnya Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC pada 11-12 November 2017 di Da Nang, Vietnam.

Juga terkait rencana Vietnam yang akan mengundang Presiden Joko Widodo ke Da Nang. Dalam agenda di APEC tersebut Indonesia dijadwalkan memberikan paparan mendorong ‘roadmap’ pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

Kunjungan Sekjen PKV dirasa penting bagi Indonesia karena Vietnam merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar enam persen di tahun 2016. Sementara, nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Vietnam tahun 2016 mencapai 6,2 miliar dolar AS.

Terlepas berbagai bahasan apa saja yang dilakukan termasuk untuk menjalin kerjasama guna memajukan sejumlah bidang. Dipastikan publik tidak akan tahu, kemungkinan agenda terselubung di balik kedatangan pimpinan komunis Vietnam tersebut.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here