Sekjen PBB Sebut Terjadi Pembersihan Etnis Rohingya

0
205
Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut adanya pembersihan etnis Rohingya di Myanmar saat berpidato di depan Sidang Umum PBB, Rabu (13/9) lalu. FOTO VOANEWS

Nusantara.news, New York – Kalau sepertiga populasi Rohingya di Myanmar yang keseluruhannya mencapai 1,1 juta jiwa melarikan diri dari tekanan di kampung halamannya tak ada kata yang lebih pantas selain pembersihan etnis.

Demikian pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tentang etnis Rohingya yang sejak lama dikuyo-kuyo di kampung halamannya, Rakhine Barat, Myanmar. Untuk itu Guterres mendesak pemerintah Myanmar menghentikan operasi militer. “Penelantaran massal muslim Rohingya setara dengan pembersihan etnis,” tudingnya.

“Saya meminta otoritas Myanmar menangguhkan aksi militer, mengakhiri kekerasan, menegakkan aturan hukum dan mengakui hak pulang kembali bagi mereka yang telah meninggalkan negara itu,” desak Guterres dalam sebuah konferensi pers.

Saat wartawan bertanya, apakah dia setuju dengan pernyataan bahwa populasi Rohingya sedang mengalami pembersihan etnis, dengan lugas Guteres menjawab, “”Ketika sepertiga populasi Rohingya harus melarikan diri dari negara itu, bisakah Anda menemukan kata yang lebih tepat untuk menggambarkannya?”

Sebanyak 1,1 juta Rohingya selama bertahun-tahun menderita akibat diskriminasi di Myanmar, tempat kewarganegaraan mereka ditolak. Padahal mereka sudah beberapa generasi tinggal di negara itu.

Guterres mengatakan pemerintah Myanmar harus memberi Rohingya kewarganegaraan atau status legal yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan normal, demikian pernyataan Guterres sebagaimana dikutip dari kantor berita AFP.

Secara umum, Dewan Keamanan PBB pada Rabu (13/9) kemarin mengungkap kekhawatirannya tentang kekerasan berlebihan yang digunakan Myanmar dalam operasi keamanan di Negara Bagian Rakhine dan menyerukan “langkah-langkah segera” untuk mengakhiri kekerasan itu.

Pernyataan itu dikeluarkan menyusul pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB untuk merespons kekerasan yang telah membuat 379.000 muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Dewan Keamanan PBB mengecam kekerasan itu dan menyerukan pemberian akses agar petugas bantuan kemanusiaan bisa menjangkau orang-orang yang membutuhkan bantuan di negara bagian Rakhine.

Duta Besar Ethiopia Tekeda Alemu, yang kali ini menjabat Presiden DK PBB mengatakan kepada wartawan tentang hasil pertemuan tertutup itu. Pada umumnya anggota DK PBB menyampaikan kekhawatiran mengenai laporan soal kekerasan berlebihan dalam operasi-operasi keamanan itu dan menyerukan langkah segera guna mengakhiri kekerasan di Rakhine.”

Hal senada juga diungkap Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Rabu (13/9) waktu setempat. Dia mendesak pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk mengakhiri kekerasan yang telah memaksa sekitar 379.000 muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Dalam perbincangan via telepon, Trudeau menekankan peran Suu Kyi sebagai “pemimpin moral dan politik” bagi negara itu saat mengungkapkan “kekhawatiran terdalamnya mengenai situasi di Rakhine State bagi muslim Rohingya” menurut pernyataan kantor Perdana Menteri Kanada yang dikutip kantor berita AFP.

Berdasarkan temuan organisasi-organisasi hak asasi manusia, tercatat lebih dari 379.000 warga Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar di tengah aksi balasan keras dari militer terhadap serangan militan Rohingya di Negara Bagian Rakhine 25 Agustus lalu.

Trudeau mendesak pemimpin militer dan sipil di Myanmar untuk “mengambil sikap tegas guna mengakhiri aksi kekerasan tersebut, mendukung perlindungan warga sipil dan akses tanpa hambatan bagi PBB dan pekerja kemanusiaan internasional.”

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan aksi penindakan militer di Myanmar sebagai “contoh buku teks dari pembersihan etnis” dan menyerukan “langkah-langkah segera” untuk mengakhiri aksi kekerasan pada Rabu.

Suu Kyi, yang merupakan warga kehormatan Kanada sekaligus peraih Hadiah Nobel Perdamaian, dikritik karena posisinya yang ambigu mengenai krisis Rohingya. Kendati dikecam oleh sejumlah kalangan Panitia Nobel tidak bisa membatalkan Nobel Perdamaian yang telah diberikan kepada SUu Kyi.

Dalam konferensi pers Rabu, juru bicara pemerintah Zaw Htay mengumumkan Suu Kyi akan menyampaikan pidato ke warga pekan depan dengan pesan perdamaian dan rekonsiliasi nasional.

Sebagaimana ditulis nusantara.news kemarin, Suu Kyi membatalkan perjalanan ke New York untuk mengikuti Sidang Umum PBB yang mengadendakan pembicaraan tentang Myanmar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here