Sektor Pertanian, Kendala Serius Perekonomian Jatim

0
244

Nusantara.news, Surabaya – Minimnya pendapatan Provinsi Jawa Timur dari sektor pertanian yang hanya 13,31% dari total pemasukan. Jika dilihat dari jumlah tenaga kerja yang ada di sektor ini, maka sektor pertanian menjadi kendala serius bagi perekonomian Jawa Timur ke depan.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan bahwa semua itu disebabkan oleh kurangnya industri pengolahan hasil pertanian di lokasi dekat sawah. “Selama ini yang terjadi adalah bahan baku, misalnya gabah kering diangkut ke perusahaan besar untuk diolah dan kemudian masyarakat desa tempat sawah penghasil bahan baku diharuskan menjadi konsumen,” kata Pakde Karwo beberapa waktu lalu.

Pria yang akrab disapa Pakade Karwo ini mencermati bahwa negara bisa disebut sebagai bangsa yang maju ketika industri pengolahan sejajar atau lebih besar dari pertumbuhan hasil pertanian. Apalagi, masih banyak juga bahan baku yang merupakan impor, padahal sektor pertanian Indonesia masih mampu memproduksi. Maka tak heran jika pendapatan dari sektor pertanian tidak sebanding dengan tenaga kerja yang ada.

“60% pergerakan ekonomi Indonesia adalah konsumsi yang terdiri dari 30% makan dan minum, 30% sisanya adalah non makan dan minum, yaitu kebutuhan lifestyle,” tambahnya.

Mencermati kondisi perekonomian Jawa Timur terutama di sektor pertanian, anggota DPRD Jatim Badrut Taman mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan ekonomi rakyat di perdesaan maupun di tingkat kabupaten. Untuk mendukung pasar desa tersebut, pihaknya menyarankan dan mendorong para kepala desa untuk menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dengan anggaran satu desa Rp500 juta – Rp1 miliyar.

Politisi asal Fraksi PKN dari Dapil 11 Madura ini mencontohkan lemahnya pengolahan hasil pertanian yang terjadi di Pulau Madura dan jauh tertinggal dari daerah lain. Di Madura ada warga desa yang memiliki kebun pisang. Saat panen warga tersebut ingin menjual produknya ke pasar yang jauh dari desa dengan jarak kurang lebih 10 km. Tiba di pasar penjual tersebut menjual pisangnya dengan harga Rp50 ribu.

“Dengan kondisi pasar yang jauh tersebut pedagang pisang hanya mendapat keuntungan sedikit, dan sebaliknya apabila pemerintah membangun pasar desa dekat rumahnya pedagang tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar,” ujarnya.

“Jadi anggaran ADD ini tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga dapat digunakan untuk memacu perkembangan ekonomi masyarakat Desa. Sehingga ke depannya, dengan adanya pasar desa, produk desa  bisa menjadi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa jauh pergi ke kota lagi,” tegasnya.

Selain itu pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten di Madura dan Pemprov Jatim agar memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap UMKM di desa baik mulai proses pembuatan hingga pemasarannya.

Di sisi lain, Anggota komisi B DPRD Jatim Noer Soetjipto menyatakan bahwa banyaknya permasalahan yang dialami Petani salah satunya adalah soal anomali musim dengan intensitas tinggi. Akibatnya, budi daya holtikultura mengalami kerugian besar,  karena mengalami gagal panen, seperti yang terjadi pada cabai akhir-akhir ini.

Politisi dari Fraksi Gerindra ini menegaskan, pada tanaman padi  masih ada serangan hama wereng, meskipun daerah serangan tidak begitu luas. Untuk itu harus ada perhatian Pemprov maupun Dewan.

“Dengan hujan yang terus menerus tanaman cabai mengalami kerusakan. Bunga cabai  rontok kena hujan sehingga tanaman  tidak  bisa berbuah dengan  baik,” pungkas politisi yang duduk sebagai Anggota Komisi B DPRD Jatim ini. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here