Selain HTI, Ormas Lain Siap-siap Dibubarkan

0
155
Ilsutrasi

Nusantara.news, Jakarta –  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), tidak hanya ditujukan untuk membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tetapi juga kepada semua ormas yang dinilai radikal dan melanggar ketentuan.

Penegasan itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham Yasonna H Laoly saat menjelaskan ikhwal terbitnya Perppu tersebut kepada wartawan sebelum rapat kerja (raker dengan Komisi III DPR di gedung DPR, Jakarta Rabu (12/7/2017). “Ya masak bikin Perppu khusus untuk satu ormas,” jelas politisi PDI-Perjuangan ini.

Yasonna mengklaim alasan pemerintah menerbitkan Perppu, yakni untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme yang bisa mengancam keutuhan NKRI. “Karena, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas tidak memungkinkan untuk dilaksanakan segera membubarkan ormas radikal, maka Perppu pun diterbitkan,” katanya.

Dengan diterbitkannya Perppu No 2/2017, maka semua ormas yang masuk kategori radikal siap-siap karena terancam dibubarkan.

Lantas, ormas mana saja yang bisa dibubarkan berdasarkan Perppu tersebut? Berdasarkan naskah salinan Perppu yang diperoleh Nusantara.news, adalah semua ormas yang dilarang sebagaimana tercantum dalam pasal 59  sebagai berikut.

(l) Terkait nama, simbol, bendera.

Ormas dilarang:

a, menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;

b, menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi narna, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau

c, menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau    tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Terkait bantuan dan pengumpulan dana

Ormas dilarang:

a, menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun  sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  dan/atau

b.  mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3)   Terkait SARA, Kekerasan, dan  merusak fasilitas umum

Ormas dilarang:

a. melakukan tindakan permusuhan terhadap agama, ras, atau golongan;

b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;

c,  melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan/atau

d, melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mencermati pasal tentang larangan tersebut khususnya ayat 3, memang sangat jelas bahwa Perppu tersebut tidak hanya menyasar HTI yang selama ini mengusung isu khilafah, tetapi juga akan menyasar ormas lain yang aktivitasnya dinilai mengangggu ketertiban umum, atau ormas terlibat penagihan utang, melakukan sweeping dan lain sebagainya.

Namun, dari pasal 59 khususnya ayat 3 a dan b mungkin ini yang bisa jadi perdebatan. Misalnya, bagaimana bila seorang anggota atau pengurus sebuah ormas Islam yang berdakwah di hadapan jamaahnya mengutip ayat suci Alquran dan Hadits, apakah itu bisa dianggap menyebarkan permusuhan atau penistaan berbau SARA?

Hal itu selayaknya dijelaskan lebih rinci oleh Pemerintah. Jangan sampai Perppu ini dianggap berisi ‘pasal karet’ bisa menjerat siapa saja yang dianggap ‘musuh’ penguasa.

Sebab, dalam Perppu ini juga memuat sanksi baik administrasi maupun pidana bagi ormas atau siapa saja yang melanggarnya.

Seperti tertulis dalam pasal 61 sebaai berikut

(1)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

  1. peringatan tertulis;
  2. penghentian kegiatan; dan/atau
  3. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

(2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:

  1. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
  2. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4)  Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 62 (1) Peringatan tertulis sebagaimala dimaksud dalam Pasal 61 ayat (l) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tqjuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan terturlis  dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bindang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

(3) Dalam hal Ormas tidak memahrhi sanksi penghentian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Pasal 80 A tentang Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud daLam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat 3 huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Sedangkan ketentuan sanksi pidana dimuat dalam pasal 82A sebagai berikut :

1.Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu tahun.

2. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4) dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua pluh) tahun.

3. Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Semoga Perppu tentang Ormas tersebut benar-benar bertujuan untuk kepentingan rakyat. Bila Perppu tiu dibuat hanya untuk menjadi alat bagi penguasa untuk membungkam kelompok kritis yang dianggap lawan, maka tidak hanya citra Pemerintah yang jatuh, bisa jadi akan menimbulkan perlawanan dari rakyat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here