Selain Moratorium, Pemerintah Harus Evaluasi Target Proyek Infrastruktur

0
103

Nusantara.news, Jakarta – Tiang penyangga proyek Tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu (Becakayu) dilaporkan ambruk pada Selasa (20/2/2018) dini hari. Insiden pada proyek yang digarap PT Waskita Karya ini membuat tujuh orang terluka, dan kini dalam keadaan kritis.

Insiden ini menambah panjang deretan kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur di Tanah Air. Berikut ini daftar kecelakaan kerja yang terjadi di berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, utamanya dalam dua tahun terakhir:

Pertama, proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang yang digarap oleh PT Waskita Karya pada 4 Agustus 2017. Dua pekerja LRT tewas seketika usai terjatuh dari tiang penyangga LRT. Sebelumnya, di proyek yang sama, dua alat berat yang mengangkut girder (kotak baja besar) pembangunan LRT terjatuh menimpa rumah warga, pada 1 Agustus 2017 dan mengakibatkan delapan orang luka.

Kedua, proyek pembangunan Jalan Tol Bocimi (Bogor Ciawi Sukabumi) oleh PT Waskita Karya pada 22 September 2017. Jembatan Tol Bocimi di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, ambruk. Satu orang pekerja tewas dan dua orang lainnya mengalami luka berat.

Ketiga, proyek pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) atau lingkar luar Seksi IIB (Ruas Kedung Badak Simpang Yasmin) oleh PT Wijaya Karya pada 26 Oktober 2017. Crane proyek Jalan Tol layang BORR, Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor, jatuh ke jalan raya.

Keempat, proyek Pembangunan Jalan Tol Paspro (Pasuruan Probolinggo) oleh PT. Waskita Karya pada 29 Oktober 2017. Girder ambruk dan menyebabkan satu orang pekerja tewas.

Kelima, proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta oleh PT Adhi Karya pada 15 November 2017. Beton proyek LRT Jakarta jatuh di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur menimpa sebuah mobil hingga ringsek.

Keenam, proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) oleh PT Waskita Karya pada 16 November 2017. Crane pengangkut rambu Variable Message Sign (VMS) di ruas Tol Jakarta Cikampek km 15 arah Cikampek mengalami kecelakaan.

Ketujuh, proyek Pembangunan Jembatan Ciputrapinggan oleh PT. Bangun Pilar Patroman pada 9 Desember 2017. Dua batang girder ambruk.

Kedelapan, proyek Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang oleh PT Waskita Karya pada 30 Desember 2017. Sebuah batang girder Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok Antasari. Enam barang girder ambruk tersenggol eskavator pada 2 Januari 2018. Proyek ini dikerjakan oleh PT Citra Waspphutowa, anak perusahaan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Kesembilan, pada 22 Januari 2018, girder light rapid transit (LRT) lintas Velodrome-Kelapa Gading ambruk sekitar pukul 00.20 WIB. Lima korban luka-luka. Proyek ini dikerjakan oleh PT Wijaya Karya.

Kesepuluh, crane pada proyek double-double track kereta api yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ambruk pada Minggu, 4 Februari 2018. Empat pekerja tewas dalam kecelakaan kerja tersebut.

Kesebelas, jalur Kereta Bandara Soekarno Hatta Longsor. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek mengakibatkan aktivitas di underpass jalur kereta Bandara Soekarno Hatta longsor, Senin 5 Februari 2018 terganggu. Selain mengganggu operasional kereta bandara, longsor yang berada tepat di Jalan Parimeter Selatan, Tangerang ini mengakibatkan sebuah mobil tertimbun. Satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang tertimbun longsor dilaporkan tewas.

Teranyar, tiang pancang proyek tol Becakayu roboh, Selasa (20/2/2018). Kecelakaan ini membuat tujuh orang luka parah dan dirawat intensif di Rumah Sakit UKI di Jakarta Timur.

Menyikapi sejumlah kecelakaan konstruksi pada proyek infrastruktur pemerintah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara. “Ya tadi pagi saya sudah sampaikan ke Kementerian PU, pengawasannya agar diperketat,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Instruksi Jokowi tersebut kemudian diterjemahkan oleh Kementerian PUPR dengan moratorium atau penghentian sementara seluruh pelaksanaan proyek konstruksi tol layang (elevated) di Indonesia. Moratorium dilaksanakan hingga seluruh kontraktor yang menggarap tol layang dapat memastikan prosedur operasional standar yang diterapkan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Setelah Moratorium, Target Penyelesaian Infrastruktur Perlu Dievaluasi

Instruksi presiden untuk memperketat pengawasan proyek serta keputusan moratorium dari Menteri PUPR sebagai evaluasi akibat rentetan kecelakaan proyek, merupakan langkah tepat. Pun begitu, target pemerintah terhadap penyelesaian sebagian besar proyek infrastruktur di tahun 2018 dan 2019 bukanlah langkah bijak. Sebab, selain akan dikaitkan dengan tahun politik (pilkada 2018 dan pilpres 2019), juga bisa berdampak pada pengerjaan yang asal-asalan karena harus dikebut agar sesuai target.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono bersama sejumlah menteri usai membahas Insiden Tol Becakayu dan beberapa kecelakaan beruntun pada pembangunan proyek, Selasa, 20 Februari 2018. Pemerintah memutuskan menghentikan sementara (moratorium) proyek-proyek pembangunan infrastruktur layang yang berat.

Seperti jamak diketahui, pemerintah Jokowi-JK memang tengah gencar membangun proyek infrastruktur hingga pelosok daerah. Mimpi besarnya menyediakan jaringan konektivitas di semua wilayah dan memupus kesenjangan ekonomi di sekujur negeri. Tak tanggung-tanggung, total kebutuhan anggaran infrastruktur pada 2015-2019 yang terbagi menjadi proyek strategis nasional dan proyek prioritas itu mencapai Rp4.197 triliun. Dari jumlah itu, 42 persen pembiayaannya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana badan usaha milik negara. Selebihnya, pemerintah berharap dari investasi swasta.

Sementara itu, dalam rentang waktu 2015-2017, alokasi dana pemerintah untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp990 triliun. Angka ini jauh lebih besar ketimbang anggaran infrastruktur lima tahun pemerintah sebelumnya. Rinciannya, Rp290 triliun pada 2015, Rp313 triliun pada 2016, dan melonjak menjadi Rp387 triliun pada 2017. Tahun depan, anggarannya lebih “gila” lagi, mencapai Rp409 triliun.

Namun, dengan bujet sebesar itu, pencapaian secara keseluruhan baru berkisar 10 persen. Sebagian besar masih tahap konstruksi atau bahkan sejumlah proyek masih di level persiapan. Hingga akhir 2017, sebanyak 26 Proyek Strategis Nasional (PSN) telah selesai dibangun. Angka tersebut dengan rincian, 20 proyek diselesaikan di 2016 dan 6 proyek selesai tahun 2017. Realisasi tersebut masih jauh dari target proyek strategis nasional yang totalnya berjumlah 245 proyek.

Untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategi nasional, pada 8 Januari 2016, presiden pun mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Guna mendukung Perpres 3/2016, di hari yang sama, Presiden Jokowi juga meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Inpres ditujukan kepada para menteri kabinet, jaksa agung, kapolri, para gubernur, serta bupati dan walikota.

Satu hal lain yang perlu dicermati, dari 245 proyek tersebut adalah target waktu penyelesaiannya. Sebanyak 155 proyek (68,88%) harus selesai sebelum atau pada tahun 2019. Sementara sebanyak 118 proyek (52,44%) wajib tuntas sebelum atau pada tahun 2018. Sebanyak 50 proyek (22,22%) bahkan digenjot harus tuntas di tahun 2018.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam PSN. Harapannya, proyek-proyek infrastruktur tersebut bisa rampung pada 2019 mendatang.

“Pekerjaan infrastruktur di lapangan itu sudah ada yang hampir selesai, ada yang masih 30%, ada yang 60%, ada yang 70%, ada yang sudah selesai. Ya kami berharap selesai pada 2019,” kata Jokowi dalam pameran foto pembangunan infrastruktur di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (27/8) silam.

Tak ayal, hal itu langsung dikaitkan dengan tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik. Pada 2018 digelar pilkada serentak dan tahun 2019 pilpres untuk periode 2019-2024. Penentuan target penyelesaian proyek-proyek tadi, pastilah tak sekadar berdasar estimasi teknis pengerjaan. Terlebih, berbagai infrastruktur yang dibangun, dari sisi wilayah, sebanyak 68 proyek (30,22%) berada di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Rinciannya: 25 proyek (11,11%) di Jakarta, 25 proyek (11,11%) di Jabar, dan 18 proyek (8%) di Jatim.

Ketiga provinsi dengan jumlah proyek terbanyak, yakni Jabar, DKI Jakarta, dan Jatim, merupakan wilayah-wilayah yang memberikan sumbangan pemilih terbesar pada hajatan Pilpres 2014. Jabar terbesar dengan 23.697.696 pemilih, diikuti Jatim di posisi dua dengan 21.946.401 pemilih. Sedangkan DKI Jakarta, berada di urutan enam dengan 5.387.958 pemilih. Dan, DKI Jakarta tetap vital sebagai ibu kota negara.

Menjadi wajar jika beberapa pihak menduga adanya hitungan-hitungan politis terkait proyek-proyek strategis tadi dengan kepentingan Pilpres 2019. Tampaknya, petahana ingin membangun legacy sukses infrastruktur sehingga menjadi “jualan” politik pada kampanye Pilpres 2019. Apalagi menurut beberapa lembaga survei, umumnya masyarakat puas terhadap pemerintah Jokowi di bidang pembangunan infrastruktur. Namun begitu, pihak istana melalui Seskab Pramono Anung membantah sejumlah proyek infrastruktur tersebut memunyai muatan politik untuk 2019.

Target memang penting tetapi keselamatan kerja dan pengguna infrstruktur jauh lebih penting. Kerena itu, target penyelesaian infrastruktur perlu dikaji. Biarkan para pelaksana proyek menentukan waktu penyelesaian sesuai pertimbangan riil dan hitung-hitungan di lapangan.

Masifnya proyek dan waktu yang terkesan dikejar target penyelesaiannya membawa dampak langsung pada peningkatan risiko kecelakaan kerja. Dengan target perusahaan (BUMN) yang ketat dengan alasan efisiensi dan produktivitas kerja, tenaga kerja sering tidak diperlakukan secara manusiawi sehingga berimplikasi pada alpanya standardisasi jam kerja seringnya buruh bekerja dengan stamina kelelahan.

Selain itu, masa moratorium juga harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi hal-hal lain yang berdampak pada rentetan kecelakaan proyek. Mulai dari metode pengasawan yang ketat, prosedur keselamatan kerja, kemampuan SDM, hingga kinerja perusahaan pelaksana proyek. Termasuk pemerintah harus memberi sanksi tegas kepada pemegang proyek jika ditemukan ada kesalahan di sana. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here