Selain Terlibat e-KTP, Sebagian Anggota Pansus Juga Pengusul Revisi UU KPK

0
100
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) berjabat tangan dengan Anggota Fraksi Golkar Agun Gunandjar (kiri) dan Bambang Soesatyo (tengah) sebelum rapat pemilihan Ketua Pansus Angket KPK di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6). Rapat tersebut memutuskan politikus Golkar Agun Gunandjar terpilih menjadi Ketua Pansus Angket KPK. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc/17.

Nusantara.news, Jakarta – Kredibilitas anggota Panitia Khusus Angkat KPK jadi pertanyaan. Selain cacat hukum karena dibentuk hanya 7 dari 10 fraksi yang ada di DPR, Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa disebut-sebut menerima aliran dana e-KTP sebesar satu juta dolar AS. Sementara sebagian anggota Pansus diketahui adalah pengusul revisi UU KPK tahun 2015 lalu.

Seandainya pun Pansus KPK tidak cacat hukum, kredibilitas personelnya jadi pertanyaan. Cacat hukum terkait dengan pembentukan Pansus yang tidak mengindahkan UU MD3 Pasal 201 ayat (2) yang menghendaki semua fraksi mengirim wakilnya untuk membentuk Pansus. Sampai sekarang, tiga fraksi yang menolak mengirim perwakilannya tetap konsisten. Ketiga fraksi itu adalah  Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Sementara pertanyaan soal kredibilitas personel Pansus terkait dengan keterlibatan anggotanya dalam  kasus korupsi e-KTP. Seperti diketahui, Pansus Angket KPK dibentuk untuk mendesak KPK membuka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam Haryani dalam kaitan kasus e-KTP. DPR meminta rekaman BAP Miryam itu karena, yang bersangkutan diduga membeberkan sejumlah nama anggota Komisi III DPR yang ikut menerima dana korupsi e-KTP itu.

Salah satu yang sudah disebut-sebut menerima aliran dana e-KTP itu adalah Agun Gunandjar Sudarsa. Agun Ginandjar adalah anggota Fraksi Partai Golkar. Aliran dana yang disebut-sebut diterima Agun mencapai satu juta dolar AS. Kredibilitas Pansus KPK yang cacat hukum itu menjadi pertanyaan, karena Agun bertindak sebagai ketuanya. Sebagai orang yang diduga menerima dana korupsi e-KTP, maka bisa dibayangkan bagaimana objektivitas penyidikan yang akan dilakukan.

Bukan hanya Agun, sejumlah anggota DPR aktif maupun yang sudah mantan seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan lainnya, juga disebut-sebut kecipratan dana proyek senilai Rp6 triliun, tetapi hanya 51 persen anggaran yang digunakan untuk proyek e-KTP, sementara sisanya dibagikan untuk anggota DPR hingga perusahaan itu.

Kredibilitas anggota Pansus KPK dipertanyakan, karena adalah di luar nalar bisa membersihkan lantai dengan sapu kotor.

Di sisi lain, dari 23 anggota Pansus Angket KPK yang sudah dibentuk, ternyata sebagiannya merupakan pengusul penggunaan hak inisiatif DPR atas perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimasukkan dalam Prolegnas 2015. Inisiatif itu akhirnya batal, karena niat di belakang revisi itu adalah membubarkan KPK.

Adapun mereka yang mengusulkan revisi tersebut adalah, dari Fraksi PDI-P ada Risa Mariska (Wakil Ketua Pansus KPK), Masinton Pasaribu, Arteria Dahlan dan Junimart Girsang. Dari Fraksi Golkar ada Adies Kadir dan Misbakhun. Fraksi Nasdem ada nama Taufiqulhadi (Wakil Ketua Pansus). Sedang di Fraksi PAN terdapat nama Mulfachri Harahap.

Bila faktanya seperti ini, maka sulit diterima akal sehat jika Pansus Angket KPK yang cacat hukum bisa bekerja sesuai harapan masyarakat, yakni memberi penguatan terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Kini yang muncul justru kekhawatiran bahwa Pansus Angket KPK merupakan bagian dari skenario untuk melemahkan atau ‘membunuh’ KPK. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here