Selama Juli, Utang Bertambah Rp2,45 Triliun/Hari

1
176
Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistik dapat mengamankan beban utang dalam APBN 2017 dan 2018 meskipun beban utang pokok dan bunga yang jatuh tempo kian membesar.

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan Indonesia memiliki aset yang banyak, sehingga akan aman meskipun harus menggali utang lebih banyak.

Di saat lain Menkeu mengungkapkan pemerintah sengaja menambah utang untuk membangun infrastruktur. Bahkan Menkeu mengatakan dengan utang Indonesia bisa maju dan bisa meratakan keadilan dan kemakmuran. Apa yang dikatakan Menkeu terkadang ada benarnya, walaupun dalam hal-hal tertentu bisa menjebak, terutama jika pemerintah gagal bayar (default).

Sampai akhir Juli 2017, total utang pemerintah pusat tercatat telah mencapai Rp3.779,98 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp73,46 triliun, dibandingkan posisi Juni 2017 yang sebesar Rp3.706,52 triliun.

Itu artinya, setiap hari, sepanjang bulan Juli, pemerintah pusat mencetak utang sebesar Rp2,45 triliun. Bandingkan dengan dimasa awal-awal Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang setiap bulan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun. Tentu produktivitas Pemerintahan Jokowi dalam mencetak utang sudah berlipat-lipat kali besarnya dibandingkan masa Pemerintahan SBY.

Adapun rincian utang yang dibuat Pemerintah Jokowi sampai Juli 2017 sebesar US$283,72 miliar, dalam denominasi dolar AS. Angka itu naik 195% dari US$278,29 miliar jika dibandingkan posisi Juni 2017, demikian dikutip dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN). Sampai Juli 2017, nilai penerbitan SBN mencapai Rp3.045 triliun, naik dari akhir Juni 2017 yang sebesar Rp2.979,5 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp734,98 triliun, naik dari Juni 2017 sebesar Rp727,02 triliun.

Menkeu Sri Mulyani memastikan utang-utang tersebut dikelola dengan sangat hati-hati. Meskipun nilainya hampir menembus level Rp3.800 triliun dan terus bertambah setiap tahunnya, ia bertekad akan menjaga Indonesia agar tidak terkena krisis utang.

“Kami sangat berhati-hati untuk desain agar Indonesia terhindar dari krisis utang seperti yang terjadi di banyak negara maju,” ungkap Sri.

Pada 2018 mendatang, pemerintah juga akan kembali menarik utang karena postur anggaran yang defisit Rp325,9 triliun atau 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di mana belanja negara Rp2.204,3 triliun dan penerimaan negara Rp 1.878,4 triliun. Pada 2017 defisit APBN diperkirakan mencapai 2,93%d dari PDB.

Sri Mulyani mengukur kehati-hatian pengelolaan utang dari rasio terhadap PDB. Sekarang Indonesia masih pada kisaran 29% terhadap PDB. Sementara negara berkembang lainnya sudah di atas 50%.

“Kami bandingkan, bagaimana kelola utang dengan hati-hati, dibanding Malaysia dan Brasil. Kami lihat rasio utang relatif sangat rendah masih 29%. Dibanding Malaysia 56% dan Brasil 79%,” ujarnya.

Begitu juga dengan pembayaran bunga utang, secara nominal memang terlihat cukup besar, akan tetapi dibandingkan dengan outstanding utang hanya 5%. Malaysia sampai 5,6% dan Brasil 18%.

“APBN adalah instrumen untuk capai tujuan nasional. Maka instrumen ini harus terus dijaga agar bisa jalankan fungsi untuk capai tujuan nasional,” demikian Sri.

Program keadilan

Menkeu juga memastikan bahwa tahun depan Indonesia masih akan berutang untuk menutup APBN. Anggaran sengaja dibuat untuk program berkeadilan. Menurutnya, tujuan kemerdekaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah menciptakan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pemerintah sudah menggelontorkan berbagai program yang sifatnya meratakan keadilan. Seperti pada APBN 2017 dianggarkan untuk pendidikan sebesar Rp416,1 triliun dan akan digenjot menjadi Rp440,9 triliun pada 2018.

Pada periode yang sama, pemerintah juga menaikkan anggaran kesehatan dari Rp104 triliun menjadi Rp110,2 triliun. Pemerintah juga merencanakan mengalokasikan dana untuk daerah Rp761,1 triliun pada 2018, atau turun dibandingkan 2017 sebesar Rp764,9 triliun.

Pada 2017 pemerintah masih memberikan subsidi energi sebesar Rp77,3 triliun dan pada 2018 dinaikkan menjadi Rp103,4 triliun.

Pertanyaannya, dengan seabreg fasilitas kebijakan keadilan dan pemerataan tersebut di atas, seharusnya merangsang terjadinya peningkatan daya beli masyarakat. Nyatanya, pada Juni 2017 lalu daya beli masyarakat justru menurun.

Itu sebabnya Presiden Jokowi meminta penjelasan kepada 18 menterinya terkait penurunan daya beli masyarakat. Bahkan Kepala Bappenas/Menerti PPN Bambang PS Brodjonegoro mensinyalir ada yang keliru jika terjadi penurunan daya beli masyarakat di tengah berbagai program yang memanjakan masyarakat.

Postur APBN 2017 dan RAPBN 2018

Seberapa bahaya

Lantas kemana larinya utang-utang yang dibuat Pemerintah Jokowi kalau output-nya justru daya beli masyarakat menurun? Inilah spekulasi membiayai uang negara dengan utang.

Spekulasi lain adalah, seberapa kuat daya dukung APBN terhadap utang-utang yang kita buat? Kalau melihat argumentasi Menkeu bahwa utang masih dalam taraf aman jika dibandingkan Malaysia dan Brazil, lantas mengapa Indonesia memiliki catatan defisit keseimbangan primer sebesar Rp144,30 triliun pada 2017? Rencananya defisit keseimbangan primer itu akan diturunkan menjadi Rp78,35 triliun.

Padahal defisit keseimbangan primer itu dijelaskan sebagai sebuah keadaan pemerintah berutang untuk menutupi bunga atas utang lama sebesar Rp144,3 triliun. Selebihnya baru utang baru digunakan untuk membiayai aneka program keadilan dan pemerataan yang digembar gemborkan.

Belum lagi jika melihat profil penerimaan pajak yang selalu di bawah target sejak 2006 hingga detik ini, menunjukkan bahwa pemerintah gagal memenuhi target pemenuhan penerimaan pajak. Pada saat yang sama menjelaskan pemerintah berhasil untuk terus menambah dan menambah utang.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here