Selamat, Jatim Borong Penghargaan Dana Rakca

0
31
Gubernur Jatim Soekarwo Terima Penghargaan dari Presiden Joko Widodo (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Nusantara.news, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi, yakni mendapatkan penghargaan Dana Rakca dari Menteri Keuangan RI. Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Jatim Soekarwo di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (6/12/2017).

Tak hanya untuk tingkat provinsi, Jatim juga mendominasi penghargaan untuk tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat kabupaten didapat Kabupaten Banyuwangi dan Mojokerto. Sedangkan untuk kota didapat Kota Surabaya dan Kota Batu, dengan nama penghargaan dari Menteri Keuangan, yaitu Dhanapala.

Penerimaan penghargaan oleh Pemprov Jatim tersebut karena Jatim dinilai memenuhi berbagai kriteria utama penerima Dana Rakca Award, di antaranya pemerintah daerah telah mendapatkan opini WTP atau WDP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan bisa menetapkan Perda APBD tepat waktu.

Baca Juga: Edan, Ditemukan Kredit Fiktif Bank BRI ke PD Pasar Surya Rp 13,4 Miliar

Hasil dan capaian tersebut juga menjadi dasar penghitungan Dana Insentif Daerah (DID) 2017 yang didasarkan pada kinerja keuangan daerah, melalui pendekatan yang mengedepankan tiga indikator, yaitu kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, layanan dasar publik dan ekonomi serta kesejahteraan.

Bagi daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK atas LKPD dan penetapan Perda APBD bisa tepat waktu, Pemerintah juga memberikan alokasi DID minimum sebesar Rp7,5 miliar per daerah.

Apresiasi Daerah Berkinerja Baik

Anugerah Dana Rakca Tahun 2017 diberikan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan layanan dasar publik dan perekonomian daerah.

Melalui Dana Rakca Award diharapkan dapat mendorong daerah untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam membangun daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Jokowi Serahkan DIPA Tahun 2018

Gubernur Jatim Soekarwo dan Penghargaan (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada menteri dan gubernur. DIPA menjadi dokumen akhir dalam tahapan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menjelaskan Proses percepatan administrasi penyelesaian dan penyampaian DIPA Tahun 2018 dilakukan sebelum tahun berjalan dimulai. Itu bermakna, pemerintah menginginkan akselerasi pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran pusat dan daerah, sehingga dapat memberikan manfaat nyata kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Cita-cita Emil, Bangun Jatim Seperti Belanda

Volume belanja negara dalam APBN tahun 2018 mencapai Rp. 2.207,7 triliun. Nominal tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp. 874,4 triliun dan Non K/L sebesar Rp. 607,1 triliun. Nominal tersebut diprioritaskan untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan memacu sektor unggulan. Kemudian untuk perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah serta peningkatan pertahanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi.

Selanjutnya, belanja APBN juga digunakan untuk transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 766,2 triliun yang digunakan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, dan menciptakan peluang kesempatan kerja. Serta untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Kemiskinan di Jatim Masih Tinggi

Ketimpangan Pendapatan Memburuk

Sekedar mengingatkan, di catatan Kementerian Sosial RI, angka kemiskinan di pedesaan di Jatim tergolong masih tinggi di tingkat nasional. Itu juga mendapat perhatian dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Sebab, dari tahun ke tahun posisinya selalu berada di urutan teratas. Khofifah mengatakan, fenomena itu terjadi karena para petani sudah tidak memiliki lahan sendiri.

“Rumah Tangga di Jawa Timur adalah buruh tani dengan lahan kurang dari 0,3 hektar,” ujar Khofifah saat hadir di acara “Halaqah Kebangsaan” yang digelar DPW Muhammadiyah Jatim, di Surabaya, Agustus lalu.

Data Badan Pusat Statistik, lanjut Khofifah, disebutkan kenaikan garis kemiskinan di pedesaan di Jatim lebih tinggi dibanding kelurahan. Dia menyebut, di periode September 2014 hingga Maret 2015 garis kemiskinan naik sebesar 6,49 persen, sementara di bandar hanya 3,93 persen. Angka itu terus naik, dan pada September 2016 hingga Maret 2017 penduduk miskin di Jatim hanya turun 0,01 persen.

“Masalah lainnya yang juga menjadi tantangan adalah lebarnya jurang antara si kaya dan si miskin,” tambah menteri perempuan asal Wonocolo, Surabaya itu.

Baca Juga: Skandal Korupsi Bank Jatim, Empat Pejabat Didakwa Pasal Berlapis

Sementara, Ketua Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jatim, Mukayat Al Amin menambahkan masalah utama yang dihadapi Provinsi Jatim adalah disparitas yang menyebabkan kemiskinan terus meningkat.

“Masalah utama di Jatim menurut kaca mata Pemuda Muhammadiyah adalah disparitas yang menyebabkan tingkat kemiskinan dan buta huruf masih tinggi,” katanya.

Untuk itu, PWM Jatim berkewajiban untuk ikut bangun Provinsi Jatim agar lebih berdaya dan unggul. Untuk itu, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim Zainuddin Maliki, menegaskan Jatim sangat membutuhkan pemimpin yang bisa mengatasi kemiskinan. Dia menyebut, tingginya kemiskinan di Jatim terlihat dari 47 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang hanya ditopang oleh empat kelurahan, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Kediri.

“Menurut saya, tugas pemimpin Jatim ke depan adalah harus bisa memeratakan PDRB di semua kabupaten/kota di Jatim. Artinya, peningkatan kemajuan ekonomi di Jatim harus merata,” tegasya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here