Selamatkan BUMN dari Kehancuran Akibat Nafsu Berutang

0
132
PT Pertamina (Persero) adalah contoh BUMN yang kinerjanya memburuk gegara getol berutang. Pada 2016 laba bersih Pertamina masih Rp42 triliun, pada 2017 turun menjadi Rp38 triliun, sampai September 2018 anjlog ke posisi Rp5 triliun. Penyebab utama karena likuiditas Pertamina habis kesedot untuk membayar pokok dan bunga utang.

Nusantara.news, Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejatinya menjadi satu dari tiga pilar ekonomi Indonesia, selain Koperasi dan Swasta. Namun dalam perjalanannya pengelolaan BUMN terkadang terlalu prudent, biasa-biasa saja, hingga yang terlalu ekspansif.

Bahkan belakangan meski tak punya likuiditas cukup, sepertinya dipaksakan sehingga menjadikan utang sebagai instrumen pemaksaan proyek-proyek infrastruktur dari BUMN. Hal ini dilakukan lantaran plafon utang Pemerintah yang terbatas, sementara swasta dan investasi asing yang diharapkan tidak sesuai harapan, maka pemerintah menggangsir utang dari BUMN demi proyek infrastruktur.

Sampai dengan kuartal III/2018, total aset 143 perusahaan plat merah naik dari Rp7.210 triliun pada 2017 menjadi Rp7.718 triliun. Nilai aset yang meningkat sejalan dengan kenaikan utang BUMN dari Rp4.830 triliun pada 2017 menjadi Rp5.271 triliun pada kuartal III/2018. Sementara itu, nilai ekuitas juga naik dari Rp2.387 triliun pada 2017 menjadi Rp2.414 triliiun jelang akhir tahun ini.

Walau demikian, laba bersih pada kuartal III/2018 turun dari Rp176 triliun pada 2017 menjadi Rp79 triliun.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara Aloysius Kiik Ro mengatakan kondisi pinjaman BUMN cenderung aman dibandingkan dengan rata-rata industri. Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan rasio utang terhadap ekuitas (DER) BUMN masih lebih rendah dibanding rata-rata industri. Misalnya sektor transportasi, BUMN memiliki DER senilai 1,59 kali, sementara rata-rata industri 1,96 kali.

Bahkan angka liabilitas sebanyak Rp5.271 triliun, menurutnya tidak mencerminkan total utang riil BUMN karena nilai liabilitas masih mengikutsertakan dana pihak ketiga (DPK), cadangan premi, dan dana-dana talangan. Utang riil BUMN hingga kuartal III/2018 menurutnya hanya sebesar Rp2.448 triliun.

Alhasil secara umum, menurut Aloysius, performa BUMN cenderung baik, mengingat Kementerian BUMN terus melakukan pengawasan ketat terhadap neraca keuangan 143 perusahaan negara, khususnya terkait upaya menghimpun pendanaan.

Sangat mengkhawatirkan

Lain pendapat pemerintah, lain pula pendapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengungkapkan bahwa utang BUMN  sudah sangat mengkhawatirkan. Terlebih dalam kondisi rupiah terpuruk saat ini, keuangan BUMN dalam kondisi yang membahayakan. Utang BUMN non lembaga keuangan tercatat 59% dalam bentuk mata uang asing dan 53% dipegang asing. Beban cicilan utang dan bunganya akan sangat membebani perusahaan.

Menurut data Bank Indonesia (BI) hingga triwulan-I tahun 2018, posisi utang BUMN non-lembaga keuangan saat ini mencapai US$47,11 miliar dan mengalami lonjakan signifikan sebesar US$7,1 miliar dalam dua tahun terakhir. Dengan menggunakan kurs hari ini, maka utang BUMN non-lembaga keuangan telah mencapai Rp677 triliun.

Jika digabung dengan utang lembaga keuangan publik, termasuk bank-bank BUMN yang banyak membiayai proyek infrastruktur, total nilainya sangat fantastis yaitu sebesar US$325,92 miliar, atau Rp4.682 triliun (posisi Juni 2018). Bahkan lebih besar dari utang pemerintah. Sementara posisi September 2019 total utang BUMN telah menyentuh level Rp5.271 triliun.

Lonjakan utang BUMN disebabkan oleh gencarnya pembangunan infrastruktur yang merupakan penugasan pemerintah. BUMN terpaksa harus menarik utang sebagai dana untuk ‘bisnis’ infrastruktur. Sayangnya, cash flow perusahaan relatif kurang sehat, karena munculnya mismatch antara kebutuhan pembayaran utang kepada kreditur dengan penyerataan modal dari pemerintah kepada BUMN yang bersangkutan.

Selain itu, tak jarang ternyata proyeksi demand-nya terlalu optmistik, seperti PLN yang sekarang mengalami over capacity, atau beberapa ruas tol yang relatif sepi pengguna.

Akibatnya terjadi lonjakan rasio utang terhadap earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) atau pendapatan  yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar utang. Rasio yang semakin tinggi memberi gambaran bahwa utang tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan.

Menurut lembaga pemeringkat S&P, dari 20 BUMN yang dianalisis, 16 BUMN memiliki rasio leverage yang terus meningkat, sedangkan rasio kecukupan arus kas melemah.

Melambungnya utang semakin mengkhawatirkan. Karena bukan hanya memengaruhi keuangan perusahaan, tetapi juga persepsi investor. Lembaga pemeringkat dunia juga mewanti-wanti kondisi keuangan BUMN yang terlibat pada proyek-proyek penugasan pemerintah.

Sebagai contoh, utang PT Pertamina (Persero) yang melambung hingga Rp522 triliun, per September 2018 telah berhasil membuat laba BUMN migas itu anjlog luar biasa. Kalau pada Desember 2017 laba bersih Pertamina mencapai Rp38 triliun, sampai September 2018 baru mencatat laba bersih Rp5 triliun.

Mengapa laba bersih Pertamina bisa anjlog sedemikian rupa? Karena keberatan beban utang pokok dan bunga.

Anggota Komisi VI DPR-RI Daniel Lumban Tobing juga mempertanyakan total utang BUMN yang besar. Menurut Daniel utang yang besar tidak bisa dibilang aman. Apa Kementerian BUMN menjamin utang BUMN ini masih aman? Contoh kasus Pertamina dalam satu tahun laba bersihnya anjlog gegara utang yang jor-joran.

Daniel mengatakan bahwa Kementerian BUMN masih kurang transparan dalam melaporkan utangnya. Terutama soal bagaimana proyeksi utang BUMN ke depan.

Daniel berpendapat hingga kini utang BUMN belum aman. “Saya nggak lihat ini aman, kalau transparan kita pun aman dengarnya,” ujarnya.

Tampaknya total aset BUMN sebesar Rp7.718 triliun memang harus diwaspadai karena dikejar-kejar utang yang mencapai Rp5.271 triliun. Artinya utang sudah mengejar aset dengan rasio utang terhadap aset mencapai 68,29% benar-benar sudah dekat.

Artinya, belajar dari Pertamina yang sempat mencatat laba bersih Rp42 triliun pada 2016, akibat keberatan utang, pada 2017 laba bersihnya turun ke level Rp38 triliun. Bahkan pada 2018, sampai September 2018 hanya tinggal Rp5 triliun. Pertamina adalah potret mikro BUMN yang terbebani utang besar sehingga menggerus laba bersihnya.

Bukan tidak mungkin BUMN dalam artian makro juga mengalami nasib yang sama, dimana kekayaan asetnya tergerus oleh kewajiban membayar pokok dan bunga utang. Kalau logika ini yang terjadi, maka tinggal menunggu waktu satu dua tahun ke depan BUMN menghadapi kehancuran.

Itu sebabnya, ketika Presiden Jokowi menghentikan sebagian besar proyek infrastruktur, selain karena memang kehabisan likuiditas, juga menyadari bahwa ambisi membangun infrastruktur yang besar-besaran harus dihentikan. Bahkan di tahun politik sekalipun.

Tak hanya itu ambisi membangun infrastruktur yang besar-besaran dan telah disimpangkan dengan mengimpor semen dalam jumlah besar, padahal kita kaya akan produk semen. Ditambah pula impor baja, peralatan, serta tenaga ahli, bukannya membuat BUMN kita tambah kuat, justru menambah tebal defisit transaksi berjalan (current account deficit—CAD).

Di sini jelas terungkap, bahwa BUMN telah menjadi korban ambisi Presiden Jokowi yang ingin membangun infrastruktur besar-besaran, namun realitasnya tidak memiliki modal yang cukup. Oleh karena keterbatasan APBN, maka BUMN pun diperkosa untuk ikut berutang demi pembangunan infrastruktur yang tak sesuai harapan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here