Seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu Disandera DPR

0
185
Panitia Seleksi KPU-Bawaslu RI Ramlan Surbakti (kedua kanan) dan Betti Alisjahbana (kedua kiri) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/3). RDPU tersebut membahas mekanisme dan proses seleksi pemilihan 14 calon anggota KPU dan10 calon anggota Bawaslu. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/pd/17

Nusantara.news, Jakarta – Hajatan besar demokrasi pada Pilkada serentak 208 dan Pemilu 2019 bakal terancam. Pasalnya, sampai hari ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kunjung melakukan proses pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2017-2022. Padahal baik KPU maupun Bawaslu yang ada sekarang akan berakhir jabatannya pada 12 April 2017.

Panitia Seleksi yang dibentuk Presiden Joko Widodo yang beranggotakan 11 orang sudah merampungkan seluruh tahapan seleksi yang berjalan sejak 19 September 2016. Tahapan seleksi diakhiri dengan penyerahan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu kepada Presiden pada 1 Februari 2017. Nama-nama ke-24 calon penyelenggara pemilu tingkat nasional itu sudah pula dikirim presiden kepada DPR dan diterima resmi per 21 Februari 2017.

Berikut nama-nama calon komisioner KPU dan Bawaslu yang menunggu uji kelayakan dan kepatutan dari DPR, antara lain:

KPU

  1. Amus Atkana
  2. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
  3. Ilham Saputra
  4. Evi Novida Ginting Manik
  5. Ferry Kurnia Rizkiansyah
  6. Ida Budhiati
  7. Wahyu Setiawan
  8. Sri Budi Eko Wardani
  9. Pramono Ubaid Tanthowi
  10. Yessy Y Momongan
  11. Hasyim Asy’ari
  12. Arief Budiman
  13. Sigit Pamungkas
  14. Viryan

Bawaslu

  1. Ranta Wewi Petalolo
  2. Mohamad Najib
  3. Abhan
  4. Sri Wahyu Araningsih
  5. Fritz Edward Siregar
  6. Syafrida Rachmawati Rasahan
  7. Mochammad Afifudin
  8. Herwin Jefier Hielsa Malonda
  9. Abdullah
  10. Rahmad Bagja

Namun, pihak DPR mengatakan, seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu di DPR perlu menunggu selesainya pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. DPR mewacanakan penambahan anggota KPU yang saat ini berjumlah 7 orang dan Bawaslu berjumlah 5 orang.

Sejauh ini, alasan yang menjadi “argumen” tarik ulur seleksi adalah mempertimbangkan pembahasan RUU Pemilu yang saat ini sedang berlangsung dan ditargetkan selesai pada 28 April 2017. Sebab, dalam pembahasan itu berkembang usulan membuat beberapa pengaturan yang berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UU No 11/2015 yang menjadi dasar hukum dalam proses seleksi kali ini.

Hal itu meliputi, pertama, jumlah anggota KPU dan Bawaslu yang semula 7 dan 5 orang diusulkan ditambah sampai 11 (KPU) dan 9 orang (Bawaslu). Kedua, syarat minimal usia yang semula sekurangnya 35 tahun, oleh pemerintah diusulkan naik menjadi 45 tahun. Ketiga, wacana yang paling kontroversial, yaitu anggota KPU diisi perwakilan partai politik seperti halnya Federal Electoral Committee Jerman dan KPU Indonesia saat Pemilu 1999.

Berdasarkan pertimbangan itu, Komisi II beranggapan kalau dilaksanakan berdasar UU lama bisa menimbulkan masalah karena RUU Pemilu ini dibuat bertujuan untuk digunakan Pemilu 2019. Karena itu, harus dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah guna membuat terang benderang soal ini. Konsekuensinya proses pemilihan calon anggota KPU dan Bawaslu belum bisa dilakukan.

Soal ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpndapat, proses uji kelayakan dan kepatutan KPU dan Bawaslu sebaiknya ditunda. Alasannya, aspek penyelenggara pemilu sedang digodok dalam pembahasan RUU Pemilu oleh pansus. Jika tetap dipaksakan, Fadli khawatir justru bisa menjadi masalah. “Akan rawan dipersoalkan masyarakat, bahkan digugat. Jika seleksi ditunda, pemerintah bisa mengeluarkan peraturan peraturan pengganti undang-undang (Perppu) untuk memperpanjang masa jabatan komisioner dan Bawaslu. Ini sudah ada presedennya kok di masa lalu,” katanya di gedung parlemen beberapa waktu lalu.

Menanggapi pendapat Fadli, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai mungkin Fadli lupa bahwa dulu Presiden SBY mengeluarkan Perppu perpanjangan kenaggotaan penyelengara pemilu sampai disahkannya UU penyelenggara Pemilu, hal itu dilakukan ketika proses seleksi penyelenggara pemilu yang baru belum sama sekali dilakukan. Menurut Titi, jika bulan april ini penyelenggara pemilu yang baru terlambat dibentuk, maka akan menimbulkan beberapa dampak.

“Keterlambatan ini akan mengganggu persiapan dan pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. Dampak lain adanya ketidakpastian hukum bagi partai politik dan peserta pemilih. Sebab, baik pilkada dan pemilu memerlukan peraturan teknis sebagas dasar pelaksanaan tahapan pemilihan. Nanti partai politik dan pemilih harus bersandar pada aturan yang mana?” ujar Titi.

Titi menambahkan, anggota KPU dan Bawaslu yang baru akan tergagap melaksanakan tahapan pemilihan karena tak cukup waktu untuk beradaptasi dengan berbagai aturan main, ketentuan, dan persoalan teknis di lapangan. Dampak ini, menurut Titi, akan jadi citra sangat buruk bagi perjalanan pemilu dan demokrasi Indonesia di mata dunia.

“Mestinya, berbagai konsekuensi buruk itu tak perlu terjadi. Sebab tidak ada alasan kuat menunda proses seleksi. Dalam UU No 15/2011 tegas kok memerintahkan pemilihan harus dilakukan DPR paling lambat 30 hari kerja sejak menerima nama-nama calon komisioner KPU dan Bawaslu dari Presiden,” tegas Titi dalam keterangan tertulisnya.

Hingga kemarin, DPR tetap pada tiga opsi pilihan dalam menyikapi hasil uji kelayakan nanti. Pertama, akan menolak seluruh nama hasil pilihan timsel. Kedua, menerima sebagian nama untuk mengisi kekosongan karena masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu berakhir 12 April. Ketiga, menerima seluruhnya dan melanjutkan tahapan.

Namun sinyal yang muncul di DPR kemugkinan hanya akan sebagain yang dinyatakan lolos. Hal ini dinyataan Wakil Ketua Komisi II Fandi Utomo, jika terjadi anggota KPU dan Bawaslu tidak mencukupi, DPR sudah menyiapkan solusi untuk pemerntah. Solusi tersebut adalah dengan menyeleksi ulang 34 calon yang sebelumnya dinyatakan gugur oleh timsel. Alasannya, pemerintah perlu waktu lebih lama jika harus membentuk timsel baru dan menyeleksi para calon.

Menguatkan pernyataan Fandi, Ketua Komisi II Zainuddin Amali menegaskan DPR tidak bisa dipaksa memilih seluruh calon untuk memenuhi kuota yang ada. Bahkan jika tak terpilih satu pun ndari 24 nama yang ada, itu sah saja karena bagian dari hak anggota dewan.

“Makanya saya sampaikan bahwa pada 6 April nanti akan kita sampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Nanti seperti apa, belum bisa saya sampaikan,” ujarnya kemarin.

Sikap DPR yang terkesan ngotot ingin memunculkan nama calon yang sudah digugurkan timsel tentu saja memunculkan pertanyaan, terutama mengenai motif di baliknya. Kalaupun nani DPR ternyata saat uji kelayakan tidak bisa menghasilkan 7 dan 5 nama dari 14 dan 10 calon komisioner KPU dan Bawaslu, pihak yang berhak menentukan seperti apa mekanisme seleksi selanjutnya bukan DPR, melainkan hak prerogatf presiden. Semoga DPR dapat menjaga amanahnya dan menaati aturan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here