Selepas Prabowo, Siapa yang Akan Digandeng Kelompok Islam Politik?

0
187

Nusantara.news, Jakarta-Usai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo, tak sedikit para pendukung Prabowo yang merasa kecewa. Beberapa kelompok Islam pun langsung menarik dukungan mereka kepada Prabowo. Salah satunya kelompok Islam politik penyokong kandidat 02 di Pilpres 2019, seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin menyatakan kekecewaannya lantaran mantan Danjen Kopassus itu tak lebih dulu berkomunikasi dengan PA 212 sebelum bertemu Jokowi. Dalam kesempatan lain Novel bahkan bilang kalau Prabowo "lebih mendengar masukan dari orang-orang di sekitarnya yang jadi pengkhianat," tanpa menjelaskan siapa pengkhianat yang dia maksud. 

"PA 212 sudah kembali kepada khitah (cita-cita) semula, yaitu sudah tidak lagi bersama partai mana pun, juga Prabowo atau BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi)," ujar Novel.

Sementara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak berada dalam barisan pendukung Prabowo. Mereka menganggap selama ini mendukung Prabowo karena merasa satu jalur perjuangan. Namun setelah pertemuan Prabowo-Jokowi di MRT Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019 lalu, harapan menjadi buyar. Mereka menilai masalah ini serius dan akan membawanya ke Ijtimak Ulama ke-4.

Pada titik tertentu, kekecewaan kelompok Islam politik seperti PA 212 dan GNPF-U terhadap pertemuan Prabowo dengan Jokowi memang bisa dipahami. Bagaimana tidak, kelompok Islam ini telah menjadi kekuatan politik baru di Tanah Air pasca Pilkada DKI 2017 lalu. Kelompok ini juga menjadi tulang punggung Prabowo-Sandiaga Uno di pemilu 2019.

Reuni 212 di masa-masa Pilpres 2019 pun diyakini sebagai ikhitar mendongkrak suara Prabowo yang dianggapnya sebagai ‘antitesis Jokowi”. Mereka bahkan menggelar tiga kali Ijtimak Ulama sebagai bentuk dukungan dan kontrak politik kepada Prabowo sebagai presiden. Kelompok ini juga aktif berunjuk rasa menuntut pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasi dari Pilpres 2019 saat sidang sengketa Pilpres di MK berlangsung.

Pun begitu, “persekutuan” Prabowo dan kelompok Islam politik juga sebenarnya tak lepas dari aliansi politik yang sifatnya taktis. Kedua belah pihak, hanya "saling memanfaatkan momentum". Prabowo, membutuhkan dukungan massa yang besar. Di sisi lain, kelompok Islam politik, memiliki beberapa kepentingan yang tidak dapat diakomodasi kubu Jokowi, seperti pemulangan pemimpin FPI Rizieq Shihab ke Indonesia dan penegakan hukum yang adil.

Tiga Sosok yang Mungkin Dilirik Kelompok Islam Politik

Peneliti politik LIPI Siti Zuhro menyebut kekecewaan para pendukung akar rumput terhadap keputusan Prabowo adalah penyebab utama. Sebab selama ini mereka merasa berada dalam koalisi Prabowo dan membelanya habis-habisan. Oleh karenanya ia menyebut kelompok Islam konservatif atau  "kanan" ini akan mencari sosok pengganti Prabowo.

“Mereka pastinya akan cari sosok baru, sosok yang merepresentasikan, mengayomi mereka. Sosok dan partai yang secara tegas menyatakan oposisi,” kata Siti.

Sosok ini, jelas Siti, merupakan antitesis Jokowi dan koalisinya. Beberapa nama yang menurutnya menjadi calon kuat adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Di luar nama itu, sosok lain yang mungkin akan dibidik kelompok Islam politik tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Gatot Nurmantyo, misalnya, memang masih memiliki daya pikat tersendiri. Bahkan, sang jenderal ini secara tersirat menunjukkan keberpihakan pada massa Islam saat berlangsung Aksi 212. Narsi-narasi keberpihakan Gatot juga ditunjukan saat melawan tudingan-tudingan para elite pendukung Jokowi yang seolah membentur-benturkan Islam dengan Pancasila. Tentu saja, narasi dan sikap Gatot ini masih membekaskan decak kagum bagi kelompok Islam politik ini. Memilih Gatot sebagai ‘kawan seoposisi’ barangkali tidak akan sulit.

Bisa jadi, posisi tawar kelompok Islam politik ini akan lebih kuat dengan mengusung Gatot sebagai pembawa panji aspirasi mereka, baik sebagai oposisi Jokowi ataupun dalam Pilpres 2024 mendatang. Sejauh ini popularitas Gatot masih berdenyut, kedekatannya dengan kelompok Islam juga terjaga, dan prsetasinya saat memimpin TNI telah membuktikan kepemimpinannya berhasil sehingga menempatkan kepercayaan publik terhadap TNI paling tinggi yaitu 90 persen, dibanding lembaga lainnya. Magnet Gatot juga bisa mengisi kerinduan publik terhadap sosok presiden berlatar militer di tengah kepemimpinan sipil saat ini yang penuh masalah dan cenderung lemah.

Anies Baswedan (kiri), Sandiaga Uno (tengah), dan Gatot Nurmantyo (kanan)

Nama Sandiaga Uno juga bisa jadi mitra perjuangan kelompok Islam di periode mendatang. Terlebih, eks cawapres 2019 ini sudah menyatakan sikap akan jadi oposisi pemerintahan Jokowi. "Saya terhormat jika ada kesempatan untuk menjadi oposisi,” tegasnya, Sabtu (13/7/2019), tepat di hari yang sama saat Prabowo-Jokowi melakukan pertemuan ‘rekonsiliasi’. Posisi jelas yang ditunjukkan Sandiaga ini dinilai lebih baik ketimbang Prabowo. Karena itu, kekecewaan pendukung terhadap Prabowo tidak menuar ke Sandiaga. 

Dengan memilih posisi itu, Sandiaga bisa mempertahankan basis pemilih yang telah mendukungnya pada Pilpres 2019: representasi milenial, didukung emak-emak, kalangan pengusaha, basis massa Islam dengan segmen tertentu, bahkan bisa masuk ke kalangan lintas parpol. Sandi juga memiliki energi positif dalam berkomunikasi publik dan rekam jejak berpolitik yang terpuji.

Modal ini bisa dikapitalisasi oleh kelompok Islam politik dalam koalisi taktis bersama Sandi untuk membuka kelemahan-kelemahan pemerintah selaku representasi parpol pemenang pemilu 2019. Dengan begitu, jalan kelompok ini untuk mmeperoleh berkah kekuasaan guna mewujudkan cita-citanya akan lebih mudah.

Lalu Anies Baswedan, sosok ini juga diyakini bisa menjadi ‘kendaraan’ kelompok Islam politik sebagai antitesis Jokowi dan para penerusnya di Pilpres 2024. Apalagi kedua pihak memiliki ikatan politik yang kuat sejak tumbangnya mantan cagub petahana di Pilkada 2017 lalu, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), lantaran terbelit kasus penistaan agama. Tak bisa dipungkiri, kelompok ini salah satu faktor penentu yang turut mendudukkan Anies sebagai orang nomor satu di Jakarta.

Hanya saja, baik Gatot, Sandi, maupun Anies, hingga saat ini tidak berpartai politik. Gatot misalnya, sejak pensiun dari tentara belum mau melabuhkan dirinya ke partai politik. Hal ini pula yang menyulitkan dirinya saat hendak maju sebagai capres 2019.Tak hanya itu, selepas menduduki TNI-1, ia relatif tenggelam dari pemberitaan dan kancah publik. Bisa jadi, kelompok Islam politik bisa menyeret kembali Gatot ke dalam wacana dan panggung publik.

Sandiaga pun demikian. Dia tak tercatat sebagai kader partai mana pun, setelah mengundurkan diri dari Gerindra ketika hendak maju cawapres 2019. Dia juga bukan anggota apalagi pengurus ormas tertentu dan tak lagi menduduki jabatan publik. Dengan tak terafiliasi pada kelompok tertentu, suara-suara/kritik Sandiaga ke pemerintahan bisa jadi kurang signifikan. Sebab itu, ia butuh partner perjuangan dan kelompok Islam politik bisa alternatif bagi Sandi.

Hal serupa dengan Anies, meski diusung Gerindra dan PKS sebagai Gurbernur DKI tetapi hingga kini belum jelas akan masuk partai mana. Padahal, dengan jabatan publik yang dimilikinya sekarang dan riwayat individunya yang mumpuni, ia berpotensi untuk melenggang ke tampuk RI-1. Peluang tersebut akan lebih terbuka jika ia memutuskan untuk berpartai dan mengelola mesin-mesin politik non-partai,salah satunya basis kelompok Islam politik.

Pada akhirnya, pertalian kelompok Islam politik dengan ketiga sosok tersebut untuk menjadikan salah satunya sebagai calon presiden 2024, akhirnya kurang compatible. Sebab, kedua pihak sama-sama bukan dari kalangan partai politik. Ke depan, mau tidak mau kelompok Islam politik ini harus memulai lagi membangun koalisi dengan partai yang benar-benar senafas dengan perjuangan mereka dan menjadikan Pilpres 2019 sebagai pembelajaran. Di sisi lain, Gatot, Sandi, dan Anies segera untuk menentukan partai mana yang hendak dijadikan pijakan menuju istana.

Pilihan lain, hubungan kelompok Islam politik dan ketiga sosok tersebut cukup sebatas ‘kolaborasi cair' yang menyuarakan antiesis terhadap Jokowi dan kebijakan-kebijakannya tanpa kepentingan untuk kontestasi lima tahunan. Semua berpulang kedua belah pihak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here