Selewengkan Dana Desa, Kades Kasri Terancam Dipecat

0
118

Nusantara.news, Kota Malang –  Beberapa waktu lalu, puluhan warga Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Malang. Mereka melaporkan dugaan penyelewengan Dana Desa (DD)/Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh kepala desanya, Kusaini.

Ada tiga laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan keuangan desa yang terindikasi korupsi. Dua perkara ditangani Polres Malang, dan satu perkara sudah dilakukan gelar perkara di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

Atas laporan tersebut kini pihak Inspektorat Kabupaten Malang menanggapi serius mengenai laporan puluhan warga beberapa waktu lalu,

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti mengatakan sementara ini ada dua perkara yang tengah dalam penyidikan Polres Malang. “Dari perkara tersebut ditemukan dokumen perencanaan yang buruk. Misalnya ada pengalihan kegiatan, namun tidak disertai berita acara dan rencana baru. Akibatnya pengalihan kegiatan tersebut terindikasi merugikan kerugian negara,” ungkapnya kepada Nusantara.news, Rabu (12/2)

Tridiyah menyebutkan, ada keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa. Mereka sulit memahami aturan terkait keuangan desa. “Nampak kelemahan SDM, dan kurang memahami secara rinci terkait aturan, hukum dan SOP (standard operating procedure) dalam kerja-kerja pemerintahan. Hal ini yang membuat banyak perangkat desa terjerat kasus hukum,” sebut Tridayah

Sejauh ini pihak Inspektorat telah menjalankan tugas melakukan pemeriksaan pada berbagai sumber dana desa yang berasal dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil retribusi, dan retribusi pajak, pada daerah terlapor. “Pemeriksaan yang kami jalankan bersama pihak kejaksaan tersebut, menemukan indikasi adanya kerugian negara,” jelasnya.

Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Inspektorat, adalah melakukan pemeriksaan kembali namun, berfokus kepada modus yang dilakukan oleh Kades Kasri terkait dugaan penyelewengan ADD dan DD.“Kini fokus penyidikan kami adalah melakukan cross check dan tracking kesesuaian dana yang telah digunakan dengan rencana desa yang telah dibuat” tandasnya

Karena telah ada indikasi kerugian negara yang ditimbulkan oleh Kades, maka Inspektorat akan segera memberikan sanksi administratif kepada Kades. “Anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, bukan konsumsi pribadi. Kalau sudah begini tidak hanya negara, tapi juga masyarakat,” tutup Tridayah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here