Sembilan Temuan BPK Ungkap Ketidakprofesionalan Mendag

1
206
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan hasil temuan pemeriksaan yang mendapati sembilan kesalahan terkait impor komoditas pangan.

Nusantara.news, Jakarta – Berbagai kritikan pengamat, mantan pejabat pemerintah, politisi, akademisi terhadap kebiijakan impor sejumlah komoditas pangan selama ini ternyata benar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sembilan tata kelola niaga impor pangan yang tidak sesuai profesionalisme.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara memaparkan pada periode 2005-2017, BPK telah menyampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas yang diperiksa senilai Rp303,63 triliun. Selama 12 tahun tersebut hasil rekomendasi BPK tak semuanya ditindaklanjuti.

Sebanyak 348.819 atau sekitar 73,2% yang ditindaklanjuti tersebut dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi BPK. Nilainya sebesar Rp 151,46 triliun. Kemudian sebanyak 94.725 yang ditindaklanjuti atau sekitar 19,9% namun belum sesuai dengan rekomendasi BPK. Total nilainya sebesar Rp109,98 triliun.

Rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti sebanyak 29,01% rekomendasi yang belum ditindaklanjuti itu senilai Rp29,39 triliun dan 4,06% rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti senilai Rp12,80 triliun, demikian diungkap Moermahadi dalam rapat Paripurna di DPR, Jakarta kemarin.

Dalam laporan tersebut, BPK mengungkapkan hasil pemeriksaan periode 2005-2017 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara, daerah dan perusahaan hanya sebesar Rp79,35 triliun.

Artinya, dari hasil pemeriksaan BPK kepada entitas yang diperiksa senilai Rp303,63 triliun dan yang diserahkan kembali ke kas negara sebesar Rp79,35 triliun, maka masih ada Rp224,28 triliun kerugian negara yang belum dikembalikan ke kas negara.

Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan memberikan jawaban dan penjelasan kepada BPK. Pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban ini akan dikenakan sanksi administratif, bahkan hingga pidana.

Temuan impor pangan

Selain itu BPK juga mengungkap sejumlah temuan hasil pemeriksaan pengelolaan tata niaga impor pangan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, terdapat sembilan temuan pemeriksaan terhadap pengelolaan tata niaga impor pangan tahun anggaran 2015-semester I 2017.

Tujuan dari pemeriksaan ini sendiri ialah menilai Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan rapat terbatas, penetapan alokasi impor, penerbitan perizinan impor, pelaporan realisasi impor serta monitoring dan evaluasi impor untuk komoditas pangan berupa gula, beras, sapi, dan daging sapi, kedelai serta garam.

Dari temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Kemendag agar mengembangkan Portal Inatrade dan mengintegrasikan dengan Portal milik instansi atau entitas lain yang menyediakan data dokumentasi hasil koordinasi dan data rekomendasi.

Sedikitnya ada sembilan temuan yang diungkap BPK terkait temuan impor komoditas pangan. Pertama, izin impor beras sebanyak 70.195 ton tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku dan bernomor ganda.

Kedua, impor betas kukus sebanyak 200 ton tidak memiliki rekomendasi dari kementerian Pertanian.

Ketiga, impor sapi tahun 2016 sebanyak 9.370 ekor dan daging sapi sebanyak 86,567,01 ton, serta impor garam sebanyak 3,35 juta ton tidak memenuhi dokumen persyaratan.

Keempat, Kemendag tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan pelaporan oleh importir. Hal ini membuat proses impor tak bisa dipantau dengan baik.

Kelima, alokasi impor untuk komoditas gula ktistal putih, beras, sapi dan daging sapi tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Keenam, persetujuan lmpor (Pl) gula sebanyak 1,69 juta ton tidak melalui rapat koordinasi. Lagi-lagi menimbulkan kecurigaan akan adanya motif cari untung.

Ketujuh, PI gula kristal merah kepada PT Adikarya Gemilang sebanyak 108.000 ton tidak didukung data analisis kebutuhan.

Kedelapan, penerbitan Pl sapi kepada Perum Bulog tahun 2015 sebanyak 50.000 ekor tidak melalui rapat koordinasi. Ini masalah klasik dimana koordinasi interdep cenderung diabaikan.

Kesembilan, penerbitan Pl daging sapi sebanyak 97.100 ton dan realisasi sebanyak 18.012.91 ton senilai Rp737,65 miliar tidak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan/ atau tanpa rekomendasi Kementerian Pertanian.

Dengan sembilan temuan hasil pemeriksaan BPK di atas, jelas sinyalemen dan kritikan banyak kalangan mendapatkan jawabannya. Itu sebabnya ini adalah bagian dari ketidakprofesionalan kemendag yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan sebagian dimasa Thomas Trikasih Lembong, serta menteri-menteri perdagangan lainnya.

Itu sebabnya, ke depan Kemendag harus berbenah dan meningkatkan profesionalisme agar memperkecil berbagai hambatan dan meningkatkan kualitas pelayanan impor komoditas pangan.

Wabil khusus ribut-ribur soal impor peras yang menimbulkan kegaduhan, sehingga banyak rekomendasi agar Menteri Perdagangan dicopot karena dianggap tidak profesional.

Apalagi kinerja ekspor Indonesia dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara ternyata lebih rendah, sehingga menyebabkan Presiden Jokowi berkali-kalimemarahi dan mengancam akan mencopot Mendag.

Akankah Mendag memperbaiki kinerjanya? Semua berpulang pada niat baik dan sikap profesionalisme sang Mendag.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here