Titik Lemah Kinerja Ekonomi (2)

Sembilan Titik Lemah Kepemimpinan Ekonomi Jokowi

0
309
Ada sembilan titik lemah kinerja ekonomi Presiden Jokowi yang bakal jadi batu sandungan baginya untuk bisa memimpin Indonesia pada 2019-2024.

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa waktu lalu lembaga survei mendapati suara dukungan terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin tak bergerak alias stagnasi. Salah satu indikator penyebabnya adalah capaian kinerja ekonomi tidak sesuai dengan janji-janji manis Sang Presiden.

Apalagi janji-janji manis itu dibumbui oleh Menteri Keuangan bahwa target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 akan  melampaui target. Betulkah itu kabar gemgira? Mestinya ya, karena selama empat tahun terakhir penerimaan APBN selalu di bawah target.

Pertanyaan lain, kalaupun di atas target, benarkah itu capaian untuk pertama kalinya bagi Indonesia? Pendek kata, kinerja buruk ekonomi iini disinyalir akan menjadi batu sandungan bagi Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2019.

Titik lemah kinerja ekonomi

Sebenarnya, di balik optimisme Sri Mulyani, ada banyak kelemahan kinerja ekonomi Jokowi sepanjang 2014-2018. Prestasi internal keuangan pemerintah justru sedang jeblok-jebloknya. Indikator berikut ini menunjukkan kelemahan kinerja ekonomi Jokowi.

Pertama, adalah berdasarkan rasio penerimaan pajak (tax ratio). Tax ratio pada 2018, tanpa memasukkan penerimaan sumber daya alam, menurut ekonom Faisal Basri dapat kembali turun lebih rendah lagi dari tahun sebelumnya. Indef menyebutkan tax ratio pada 2017 adalah 9,9%. Hingga September 2018 tax ratio Indonesia berada di kisaran 9,3%. Berdasarkan laporan Kemenkeu, per 30 November penerimaan pajak baru mencapai Rp1.136,6 triliun atau 79,8% dari target Rp1.424 triliun.

Bila kita bandingkan kembali, kondisi tahun 2018 ini berbeda sekali dengan kondisi tahun 2007 dan 2008–saat penerimaan negara juga melampaui target. Saat itu tax ratio Indonesia sangat tinggi, yakni berturut-turut 12,4% dan 13,3%. Jadi capaian tax ratio di bawah kepemimpinan Jokowi sangat rendah.

Kedua, keseimbangan primer. Saat ini meskipun menurut Sri Mulyani defisit keseimbangan primer akan di bawah proyeksi APBN 2018 yakni Rp87 triliun, tapi tetap saja terjadi defisit sebesar Rp15 triliun. Bandingkan lagi dengan tahun 2007 dan 2008, saat itu keseimbangan primer kita surplus berturut-turut Rp26,9 triliun dan Rp84,3 triliun.

Ketiga, PT Pertamina (Persero) menjadi korban kebijakan BBM Pemerintah Jokowi. Meskipun kenaikan harga minyak dunia membawa dampak positif pada APBN, BUMN migas terbesar di Indonesia itu menjadi korbannya. Sampai akhir kuartal-III 2018, Pertamina hanya berhasil membukukan laba bersih sekitar Rp5 triliun (jatuh, hanya 15% dari target). Bandingkan lagi dengan Pertamina di tahun 2007 yang masih sanggup hasilkan laba hingga Rp24,5 triliun dan Pertamina tahun 2008 yang mampu hasilkan laba hingga Rp30 triliun.

Keempat, pertumbuhan ekonomi yang biasa-biasa saja dan cenderung stagnasi di level 5% akan jadi pertanyaan besar. Sebab Jokowi pada saat kampanye 2014 menjanjikan pertumbuhan ekonomi akan diraih sebesar 7% tiap tahun, waku yang membuktikan ternyata pertumbuhan ekonomi stagnasi di level 5% plus minus 1%.

Kelima, kebijakan penerimaan pajak yang setiap tahun selalu tidak tercapai target,  bahkan rutin mengalami selisih antara target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak (shortfall). Shortfall pajak sebenarnya terjadi sejak 2006, yakni pada saat Darmin Nasution menjadi Dirjen Pajak. Hingga kini kinerja penerimaan pajak tak pernah tercapai, namun dimasa Pemerintahan Jokowi shortfall pajak cukup tinggi.

Pada 2014, terjadi shortfall sebesar Rp43,22 triliun (8,12%) dengan realisasi Rp985 triliun. Pada 2015, terjadi shortfall Rp198,23 triliun (15,32%) dengan realisasi Rp1.095,77 triliun.

Pada 2016, terjadi shortfall Rp213,55 triliun (15,76%) dengan realisasi Rp1.141,45 triliun. Pada 2017, terjadi shortfall melonjak menjadi Rp513,3 triliun dengan realisasi Rp770,7 triliun (39,97%). Sedangkan tahun 2018, sampai dengan Oktober realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.016,52 triliun (baru 71,48%) dari target Rp1.424,00 triliun. Diperkirakan ada shortfall Rp74 triliun.

Keenam, utang luar negeri yang tembus mencapai level Rp5.480 atau US$360,7 miliar sampai Agustus 2018 dengan kurs Rp15.200. Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah sebesar US$181,3 miliar dan utang swasta termasuk BUMN  mencapai US$179,4 miliar.

Kenaikan utang ini pada gilirannya akan menjadi beban anak cucu bangsa, sementara dampak utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi sangat minim. Pertumbuhan utang rerata 14% setahun, sementara pertumbuhan ekonomi rerata hanya 5% setahun.

Ketujuh, defisit transaksi berjalan (current account deficit—CAD) yang terus melebar. Data Bank Indonesia pada September 2018 CAD melebar menjadi 3,3% atau US$4,4 miliar dibandingkan bulan sebelumnya 3% atau US$3,3 miliar. Akhir tahun diperkirakan CAD mencapai US$11,6 miliar.

Kedelapan, inflasi yang selama tahun 2018 berhasil di tahan di level 3,2%, tapi sesungguhnya itu bukan angka yang orisinil. Mengingat adanya penundaan kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL). Kalau setelah Pilpres 17 April 2019 ternyata Jokowi menang kembali, maka dapat dipastikan sepekan kemudian Jokowi akan menaikkan harga BBM dan TDL kembali.

Hal ini tentu saja dapat menggenjot angka inflasi pada 2019. Lain halnya jika Prabowo yang menang maka kenaikan BBM dan TDL pun tak dapat dielakkan, namun setidaknya Prabowo dapat menaikkan harga BBM pada akhir 2019 atau awal 2020, tapi dengan angka kenaikan yang terukur dan dapat diterima pasar.

Kesembilan, kinerja pembangunan infrastruktur di bawah target. Seperti diketahui Jokowi telah mencanangkan pembangunan 245 proyek strategis nasional (PSN) di bidang infrastruktur dengan biaya mencapai Rp5.500 triliun. Belakangan anggaran dievaluasi menjadi Rp4.197 triliun yang akan diambil dari APBN, APBD, BUMN, swasta dan investor asing.

Laporan The Global Competitiveness Report 2018 yang dirilis World Economic Forum (WEF) menempatkan indeks daya saing infrastruktur Indonesia di peringkat 71. Sementara indeks daya saing secara umum berada di peringkat 45, naik 2 tingkat dari tahun sebelumnya 47.

Capaian indeks tersebut jelas mengalami penurunan jika dibandingkan posisi tahun 2016 di level 60. Padahal capaian indeks 2016 tersebut sebuah pencapaian yang optimal dibandingkan tahun 2011 yang hanya menduduki posisi 90. Jelas capaian indeks infrastruktur Indonesia mengalami pasang naik dan pasang turun, capaian tahun 2016 hingga 2018 justru kecenderungannya mengalami penurunan dari 60 ke posisi 71.

Paling tidak pengakuan Ketua Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo. Menurutnya paling tidak ada 68 dari 245 PSN yang akan selesai pembangunannya yang 100% selesai dibangun. Dengan kata lain tingkat capaian pembangunan infrastruktur Jokowi hanya 27,75%.

Dari capaian kinerja ekonomi yang rerata di bawah target tersebut, agak berat bagi  Jokowi untuk bisa memimpin Indonesia kembali. Sebab boleh jadi kalau pun bisa menang kembali, kondisi ekonomi akan semakin buruk lantaran track record Jokowi tidak cukup mumpuni mengurus ekonomi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here