Seminar Dibatalkan Tanpa Alasan, Mahasiswa UMM Minta Klarifikasi Terbuka dari Kampus

0
169

Nusantara.news, Kota Malang – Penyelenggaraan kegiatan Seminar Salam Papua “Krisis Demokrasi Indonesia dan Persoalan HAM di Tanah Papua” di kampus Universitas Muhammadiyah Malang, pada, Senin (27/2/2017) lalu, mendadak dibatalkan oleh pihak universitas. Pasalnya mereka tidak diberikan izin memakai ruangan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Menanggapi keputusan tersebut, pihak penyelenggara dan beberapa partsipan acara tersebut melancarkan aksi protes. Aksi ini dilakukan di depan gedung rektorat untuk meminta klarifikasi secara terbuka terkait dengan pembatalan agenda mereka, Selasa (28/2/2017)

Sekedar informasi, seminar ini diselenggarakan oleh BEM-UMM  bekerja sama dengan beberapa elemen organisasi yakni; Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMAPA) UMM, Front Mahasiswa Nasional (FMN) UMM dan BEM UMM.

Yohanes Giyai, Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMAPA) Malang menyatakan,  dalih Pembantu Rektor III adalah bahwa ada kekhawatiran terhadap isi seminar yang menyinggung Freeport tersebut bermuatan politis, sehingga pihak universitas membatalkannya.

“Mereka pertama kali beralasan bahwa seminar ini bertendensi politis, padahal isu yang kami angkat adalah demokrasi Indonesia dan HAM di Papua. Hal tersebut disampaikan dalam surat kaleng, tidak ada kop, stempel, dan tanda tangan resmi,” ujarnya kepada Nusantara.news, Selasa (28/2/2017).

Yohanes Giyai menambahkan, “Pasca kita aksi mereka memberikan surat resmi kepada kami bahwa pembatalan seminar kemarin, karena gedung yang dipakai sedang direhab untuk kegiatan Pra Tanwir Muhammadiyah.”

Namun, kata Yohanes Giyai yang juga akrab dipanggil John, setelah ia melakukan pengecekan, ternyata ruangan tersebut tidak ada kegiatan renovasi, perbaikan atau bahkan persiapan apapun.

Sementara itu Musa Pekei, selaku Koordinator aksi lapangan menyatakan bahwa pembatalan izin pemakaian tempat dikampus oleh pihak universitas, seolah menunjukan ada upaya membungkam mimbar akademik, kebebasan berekspresi dan otonomi keilmuan.

“Dengan sikap tersebut pihak universitas tidak membuka ruang untuk kebebasan berpendapat dalam mengungkap kejahatan perusahaan Amerika di tanah Papua yang merampok kekayaan aset leluhur bangsa,” tandas Musa

John berharap, tindakan pembungkaman ruang demokrasi dan mimbar akademik kampus sebaiknya disudahi. “Segera hentikan hal seperti ini, agar kampus menjadi pusat diskursus berbagai masalah, baik dalam ruang lingkup kampus maupun dalam lingkup masyarakat,” harapnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here