Membedah Kelemahan KPU (1)

Sempoyongan Menghadapi Beban Puncak

0
200
KPU adalah satu-satunya lembaga yang pelaksanaan tugasnya mempunyai "waktu beban puncak". Di saat itulah KPU diuji.

Nusantara.news, Jakarta  – Ratusan orang berunjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kemarin (24/4/2019). Mereka mendesak agar Bawaslu segera bertindak, karena pemilu kemarin diwarnai kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif.

Perwakilan pengunjuk rasa, antara lain  Ferry Juliantono (Partai Gerindra), Ahmad Yani (PPP), tokoh Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo dan koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Bersih Marwan Batubara serta beberapa alumni perguruan tinggi, diterima oleh Ketua Bawaslu Abhan dan komisioner Bawaslu Rahmat Bagja.

“Kami melihat pemilu ini telah memenuhi semua unsur kualifikasi yang disebut terstruktur, sistematis dan masif, bahkan brutal,”  kata Ahmad Yani dalam pertemuan itu. Yani mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari berbagai daerah mengenai kecurangan secara terstruktur itu. “Ada institusi-institusi yang ikut bermain dari mulai tingkat bawah hingga atas. Melibatkan ASN (Aparatur Sipil Negara), oknum-oknum aparat keamanan. Dan ini merata ke seluruh Indonesia,” katanya.

Mereka juga mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di tempat berbeda, Menko Polhukam Wiranto mengatakan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif itu hanya tudingan saja untuk mendelegitimasi pemerintah, KPU dan Bawaslu. Dia membantah adanya konspirasi antara pemerintah dan KPU untuk merekayasa hasil pemilu. “Tuduhan tersebut sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, dan tidak benar dan tidak berdasar," ujar Wiranto usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu kemarin (24/4/2019).

Wiranto menjamin tidak ada konspirasi. Sebab, ditegaskannya, pemerintah dan KPU serta Bawaslu merupakan institusi yang terpisah.

Jawaban itu tentu saja belum memuaskan pihak yang menaruh syak wasangka. Sebab konspirasi tidak bergantung pada terpisah atau menyatunya lembaga. Kata “konspirasi” memang tertuju pada kerjasama gelap antara institusi yang terpisah. Karena jika berada di bawah satu atap, kata yang tepat bukan “konspirasi”, tapi “instruksi”. Artinya, keterpisahan masing-masing lembaga itu tidak menutup peluang adanya konspirasi. Tetapi, terlepas dari ada tidaknya kerjasama gelap di balik layar, KPU sendiri harus diakui kedodoran menyelenggarakan pemilu kali ini.

Sebab, kinerja KPU kali ini tidak lebih baik (kalaulah tidak lebih buruk) dari KPU sebelumnya. Banyak sekali hal-hal yang bisa memancing kecurigaan dan protes. Mulai dari penyusunan DPT, penyempurnaan DPT yang berkali-kali, kesimpang-siuran pengadaan, pengiriman dan kecukupan logistik pemilu, sampai perkara dugaan rentannya sistem teknologi informasi KPU. Begitu juga beberapa kegaduhan pelaksanaan pemungutan suara di dalam maupun di luar negeri.

Semua itu bisa berpotensi menjadi tuduhan yang dapat mendegradasi kemurnian pemilu. Tidak hanya itu, tetapi juga bisa merusak kepercayaan pemilih terhadap pemilu.  

Tidak sempurnanya kinerja KPU memang bisa ditelusuri penyebabnya. KPU adalah lembaga yang unik. Sebagai instansi permanen, KPU dan seluruh jajarannya di daerah memang tidak hanya bekerja lima tahun sekali. Namun, KPU berbeda dengan instansi lain. Lembaga lain beban pekerjaannya relatif landai, atau tidak mempunyai titik-titik kulminasi ekstra krusial yang harus dituntaskan dalam hitungan jam. Kementerian Perhubungan, misalnya, mempunyai masa krusial ketika arus balik dan arus mudik Lebaran. Tetapi itu berlangsung gradual selama dua-tiga minggu.

Tidak demikian dengan KPU. Pekerjaan KPU mempunyai –seperti istilah PLN—“waktu beban puncak”. Puncak tertingginya terjadi di hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dan masa penyelesaiannya harus di hari yang sama –bahkan semula direncanakan hanya 6 jam saja, mulai pukul 07.00 sampai 13.00.

Di situlah kulminasi tertinggi pekerjaan KPU. Tuntutannya pun sangat tinggi: Harus jujur dan adil. Proses pekerjaan juga dipelototi oleh semua orang penting di negeri ini, terutama oleh orang yang akan duduk di kursi lembaga-lembaga tinggi negara.

Bisa dibayangkan betapa riuhnya waktu beban puncak itu. Di tanggal 17 April kemarin, KPU harus melayani 190.779.969 pemilih di dalam negeri akan memberikan suaranya di 809.500 TPS. Setiap TPS akan melayani maksimal 300 orang pemilih pada saat hari pencoblosan. Pemilih di luar negeri sebanyak 2.086.285 orang sudah mencoblos lebih dulu, pada 8-14 April.

Dari segi jumlah pemilih, Indonesia nomor tiga terbesar di dunia, setelah India (930 jutaan pemilih) dan Amerika Serikat (231 jutaan pemilih).

Belum lagi pelaksanaan tahapan pemilu lainnya sebelum waktu beban puncak. Mulai dari verifikasi partai politik, calon anggota legislatif, penyediaan logistik, penyusunan dan penyempuraan daftar pemilih dan sebagainya.

Jumlah calon anggota DPR saja tercatat 7.968 orang dari 16 partai politik yang berkompetisi di 80 daerah pemilihan. Mereka bertarung memperebutkan 575 kursi DPR. Sementara 136 kursi DPD akan diperebutkan oleh 807 orang calon senator. Belum lagi 245.000 orang caleg DPRD yang memperebutkan sekitar 20.500 kursi di 34 provinsi dan 500-an kabupaten/kota.

Dari sisi logistik, untuk surat suara saja KPU mencetak 971.809.564 eksemplar untuk Pemilu Presiden, Pemilu DPR, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Ditambah sekitar empat jutaan kotak suara, atau masing-masing 5 kotak untuk 809.500 TPS se Indonesia, kecuali  di Jakarta dan luar negeri.

Apalagi KPU sekarang agak “genit” pula menambah-nambah pekerjaan. Misalnya, melarang mantan napi korupsi, narkoba dan kejahatan seksual menjadi caleg. Hal itu menuai gugatan, sehingga menggerus konsentrasi KPU untuk menghadapinya.

Rentetan pekerjaan massif dan berjangka waktu terbatas itulah yang dihadapi KPU. Persoalannya, kapasitas kelembagaan KPU sepertinya tidak sanggup memikul beban seberat itu.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here