Sempurnakan KPK

0
119

DALAM keriuhan silang pendapat antara “memperlemah”, “mempertahankan” dan “memperkuat” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kita lebih memilih “menyempurnakan”.

Sejauh mengikuti opini yang berkembang, DPR diposisikan sebagai kelompok yang hendak memperlemah KPK –walaupun secara verbal itu dibantah oleh sejumlah anggotanya. Tetapi melihat di DPR tercetus keinginan beberapa anggota fraksi untuk membekukan KPK –kendati itu buru-buru disanggah oleh partainya sebagai sikap pribadi—publik terlanjur menempatkan DPR di posisi destruktif terhadap KPK.

Sementara di pihak lain ada Presiden Joko Widodo yang dengan tegas akan menolak setiap upaya pelemahan lembaga antikorupsi itu. Entah disadari atau tidak, Presiden menggunakan dua diksi yang berbeda sekaligus. Terkadang Presiden mengatakan, ingin mempertahankan KPK dengan segala kewenangannya sekarang. Adakalanya Presiden memakai pula kata “memperkuat”. Apa pun maksudnya, Presiden berdiri pada posisi yang berbeda dengan DPR.

Kita tidak memilih keduanya. Sebab, pilihan sikap keduanya, menurut kita, sama-sama berbahaya. Kalau memperlemah, berarti KPK akan dibuat tidak berdaya. Padahal lembaga ini penting bagi Indonesia, negeri yang skala korupsinya sangat gila.

Mempertahankan, artinya KPK dibiarkan seperti sekarang dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Lembaga ini bukan tak lepas dari cela. Misalnya, istilah tebang pilih yang sering dituduhkan itu. KPK selalu membantah. Tapi, manalah mungkin ada asap jika tak ada api? Artinya, praktik lancung itu memang ada.

KPK sering dituding super body. Tapi bagaimana membantahnya jika mekanisme pengawasan terhadap lembaga ini tidak diatur dalam UU. KPK adalah satu-satunya lembaga penegak hukum yang tanpa pengawasan. Bandingkan dengan penegak hukum lain. Polisi punya Kompolnas. Jaksa diawasi Komisi Kejaksaan, dan hakim dipantau Komisi Yudisial. Bahwa komisi-komisi itu tidak efektif melakukan pengawasan, itu soal lain.

Demikian pula dengan memperkuat KPK. Ini mungkin lebih berbahaya. Memberi kekuatan tambahan kepada sesuatu yang tak bisa diawasi penggunaan kewenangannya, bisa sangat destruktif.

Maka kita lebih cenderung untuk menyempurnakan KPK. Saat ini saja, belum semua tugas pokok dan fungsi KPK bisa dijalankan. Tugas yang sudah berjalan baru penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Itu pun belum sempurna betul. Tugas lain, seperti melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, praktis masih amat jauh dari seharusnya.

Pemerintah dan DPR, jika memang serius memberantas korupsi, harus bertolak dari sini. Perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif mengapa pelaksanaan tugas KPK belum bisa menyeluruh. Setelah ditemukan sumber masalahnya, atasi masalah itu. Jika persoalannya terletak di kualitas dan kuantitas SDM, ya penuhi kebutuhan itu sesuai ukuran. Kalau bersumber di peraturan perundang-undangan, perbaiki peraturan itu.

Sebab, harus dipahami, UU Pemberantasan Korupsi dan UU KPK dibentuk di tengah eforia memberantas korupsi yang menggebu-gebu. Pemberantasan korupsi menjadi satu-satunya jalan menyelamatkan bangsa ini. Sehingga KPK dirancang menjadi lembaga sekuat mungkin, dengan menggabungkan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK dibangun dengan memberinya independensi, yang tak boleh dicampuri siapa pun, sehingga mekanisme pengawasan KPK pun tidak diatur. Di atas kertas, rancang bangun seperti ini memang bisa menimbulkan arogansi –terlepas dari apakah arogansi itu diperlihatkan atau tidak.

Sekarang, walaupun urgensi pemberantasan korupsi tetap harus ditingkatkan kadarnya, periode eforia itu semestinya sudah lewat. Sudah waktunya menata KPK menjadi lebih sempurna. Hanya itu yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari korupsi, termasuk menyelamatkan muka DPR atau pemerintah yang sekarang berseteru dalam memperlakukan KPK.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here