Semua Demi Puan Maharani Jadi Cawapres

2
1176

Nusantara.news, Jakarta –  Puan Maharani, putri semata wayang pasangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Taufik Kiemas (Almarhum) ini, kini jadi buah bibir. Alasannya sederhana, yakni karena disebut-sebut akan dipasangkan dengan Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jokowi sebagai calon presiden, Puan sebagai calon wakil presiden. Puan sebelumnya diplot sebagai Ketua DPR RI. Tetapi karena Koalisi Merah Putih (KMP) mendadak merevisi UU MD3, Puan gagal jadi Ketua DPR. Trauma inilah tampaknya salah satunya yang melatarbelakangi kengototan pemerintah mempertahankan presidential threshold sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional.

Trauma Revisi UU MD3

Puan Maharani seharusnya jadi Ketua DPR tahun 2014. Ketika itu, pemilihan Ketua DPR diatur oleh UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3. Pada Pasal 82 (1) disebutkan, Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.

Sedang pemilihan Ketua DPR diatur pada Pasal 82 ayat (2) berbunyi, Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

Pada Pemilu 2014 itu, PDIP keluar sebagai pemenang pemilu dengan jumlah kursi terbanyak mencapai 109 kursi, diikuti berturut turut oleh, Fraksi Partai Golkar (91 kursi), Fraksi Partai Gerindra (73 kursi), Fraksi Partai Demokrat (61 kursi), Fraksi Partai Amanat Nasional (48 kursi),  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (40 kursi), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (39 kursi), Fraksi Partai Nasional Demokrat (36 kursi), Fraksi Partai hati Nurani Rakyat (16 kursi).

Nama Puan sudah santer disebut-sebut akan diajukan oleh PDIP sebagai Ketua DPR. Situasinya kondusif bagi PDIP karena Pada Pilpres 2014  itu, Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori PDIP, mengusung pasangan Jokowi-Jusuf kalla berhasil mengalahkan Koalisi Merah Putih  (KMP) yang dimotori oleh Partai Gerindra mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa. Kondusif bagi PDIP karena selain menguasai eksekutif, juga mengendalikan DPR dengan bakal ketua, Puan Maharani.

Namun, sebelum masa bakti DPR habis, KMP membuat gebrakan. Dalam sisa waktu yang ada, KMP menggalang kekuatan merevisi UU MD3 terutama   Pasal 82 ayat (2) tentang Ketua DPR yang otomatis berasal dari fraksi yang memiliki kursi paling banyak di DPR.

Kubu KIH ketika itu protes. Namun, mayoritas kursi di DPR dikuasai oleh KMP.

Gabungan kursi Gerindra, PAN, PPP, PKS dan Golkar mencapai 279 kursi dari 560 total kursi di DPR, sehingga melebihi 50% plus 1. Dengan modal itu KMP berhasil merevisi UU MD3.

Berdasarkan UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 (hasil revisi), terjadi perubahan dalam hal tata cara pemilihan Ketua DPR. Pada 84 ayat (1) disebutkan, Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan  4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.  Dalam pemilihan yang berlangsung ricuh ketika itu, Ade Komaruddin dari Fraksi Golkar terpilih sebagai Ketua DPR yang baru.

PDI Perjuangan yang diwakili Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo, serta empat orang perseorangan, yakni Dwi Ria Latifa, Junimart Girsang, Rahmani Yahya, dan Sigit Widiarto sempat mengajukan uji materi UU MD3 hasil revisi. Gugatan dicatat dengan nomor perkara 73/PUU-XII/2014.

Mereka menguji aturan pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109 Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3. Aturan tersebut dianggap merugikan hak konstitusional PDI-P selaku pemenang Pemilu 2014.

Namun Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan menyatakan, “Menolak para pemohon untuk seluruhnya.”

Ada dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat alias dissenting opinion, yakni Arief Hidayat dan Maria Farida Indrati, namun tidak mempengaruhi putusan MK, sehingga harapan untuk mendudukkan Puan Maharani jadi Ketua DPR pun, pupus.

Memperkecil Lawan Tanding

Trauma terhadap kegagalan Puan menjadi Ketua DPR tahun 2014, tampaknya menjadi salah satu agenda yang melatarbelakangi pemerintah ngotot mempertahankan presidential threshold (PT) sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu beberapa waktu lalu.

Dikatakan demikian karena alasan pemerintah mempertahankan PT 20 persen adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sejumlah pakar politik memberikan pendapat bahwa PT 20 persen itu tidak relevan dengan upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sebab, Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan parlementer. Sehingga legitimasi pemerintah bukan pada DPR melainkan pada rakyat. DPR juga tidak bisa menjatuhkan presiden. Kalaupun presiden melakukan tindak pidana dan DPR melakukan pemakzulan, hasilnya harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Demikian juga pakar hukum tata negara, berulang mengemukakan bahwa PT 20 persen kursi atau 25 persen suara, tidak relevan dengan Keputusan MK tentang pemilu serentak.

Menurut hitung-hitungan kursi di DPR, alasan itu juga tidak masuk akal. Sebab, jumlah kursi DPR sekarang, akan tidak  sama dengan jumlah kursi masing-masing partai setelah pemilu 2019, sehingga PT 20% sebagai basis penguatan  sistem pemerintahan presidensial, merupakan suatu ketitidakpastian, dan oleh sebab itu, sesuai dengan prinsip hukum yang harus berjangkauan jauh ke depan, alasan itu gugur dengan sendirinya.

Namun, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tetap ngotot, bahkan sempat mengancam pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu.

Situasinya sempat memanas, karena paripurna DPR untuk mengambil keputusan dijadwalkan 20 Juli 29017. Sementara kubu 20 persen hanya didukung tiga partai yakni PDIP, Golkar dan Nasdem dengan dukungan suara 236 kursi dari 560 total kursi di DPR.

Beruntung pada sidang paripurna tanggal 20 Juli 2017, peta kekuatan berubah drastis. PDIP, Golkar dan Nasdem yang mendukung pemerintah, mendapat kekuatan baru dari tiga partai tengah yakni PPP, PKB dan Hanura, sehingga gabungan suara enam partai tersebut menjadi 322 kursi dari total 560 kursi di DPR. Keenam partai ini akhirnya memenangkan voting dengan PT sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional.

Kengototan pemerintah mempertahankan PT 20 persen patut diduga dilatarbelakangi faktor Puan Maharani yang disebut sebut akan dipasangkan dengan Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang, terlihat tidak lama setelah penesan RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Hanya selang beberapa hari setelah pengesahan RUU Penyelenggaraan Pemilu, partai-partai dalam koalisi  RUU Penyelenggaraan Pemilu menyatakan akan mencalonkan Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Ini artinya, koalisi RUU Penyelenggaraan Pemilu ini akan berlanjut pada pilpres mendatang,

Dengan demikian maka, Puan Maharani yang akan diusung sebagai calon wakil presiden, tidak mungkin lagi dijegal, karena dengan 322 kursi di DPR koalisi ini sangat kuat menangkis apa pun bentuk manuver yang akan dilakukan empat fraksi tersisa di DPR yakni Demokrat, PKS, Gerindra, dan PAN. Koalisi enam fraksi ini bahkan bisa melakukan manuver terhadap hal-hal yang dianggap tidak menguntungkan, seperti yang pernah dilakukan KMP saat merevisi UU MD3 untuk menjegal Puan menjadi Ketua DPR tahun 2014.

Dengan koalisi enam partai, lawan tanding juga menjadi mengecil. Kondisinya akan semakin mengecil bila Prabowo Subianto (Gerindra) dan Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat)  yang tidak akur sejak di Akademi Militer, tetap tidak akur sampai Pilpres 2019.

Maka empat partai tersisa hanya mungkin mengajukan satu pasang calon, mengingat jumlah kursi empat partai tersisa, tidak mencukupi mengusung dua pasang calon. Gerindra-PKS sudah menyatakan akan berkoalisi. Jumah kursi keduanya mencapai 113, mencukupi untuk mengusung satu pasang calon.

Sementara koalisi Demokrat-PAN, kalau tidak bergabung ke kubu Gerindra atau PDIP, harus puas menjadi penonton, karena jumlah kursi keduanya yang hanya 117 kurang 5 untuk memenuhi syarat mengusung satu pasang calon.

Dengan peta pilpres seperti ini, maka di atas kertas Puan Maharani akan mulus menjadi wakil presiden. Masa sebagai wakil presiden ini tentu saja dijadikan sebagai proses magang untuk menjadi calon presiden pada 2024 melanjutkan trah Soekarno, di mana usia Puan Maharani yang kelahiran 6 September 1973, masih 51 tahun. []

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here