Semua Terdakwa Penodaan Agama Dipenjara, Bagaimana Ahok?

0
96
Basuki Tjahaja Purnama memasuki ruang sidang PN Jakarta Utara, Selasa (4/4).

Nusantara.news, JAKARTA – Nasib terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan ditentukan oleh putusan majelis hakim pada sidang yang akan digelar di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Semua kasus penodaan agama divonis masuk penjara. Bagaimana Ahok?

Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Ahok dengan pasal 156 dengan hukuman penjara 1 tahun dan percobaan 2 tahun. Namun bisa jadi hakim justru berkeyakinan Ahok terbukti melanggar 156a dengan ancaman 5 tahun penjara.

Hal itu dikatakan pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Teuku Nasrullah menanggapi pembacaan vonis Ahok besok. “Jadi begini, memang dalam tuntutannya, JPU menggunakan pasal 156. Tapi, bisa saja hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu melanggar pasal 156a,” jelasnya di Jakarta, Senin (8/5).

Alasannya, lanjut Nasrullah, karena sejak awal pasal yang disangkakan adalah pasal alternatif, yakni pasal 156 dan 156a.

Dimana, pasal 156 berbunyi “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.”

Sedangkan Pasal 156a KUHP disebutkan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”

“Intinya semua tergantung hakim. Kalau menurut hakim yang terbukti 156a, maka hakim akan jatuhkan vonis lebih dari 5 tahun. Tapi, jika menurut hakim yang terbukti pasal 156 maka maksimum 4 tahun. Hakim tidak terikat kepada tuntutan JPU,” jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh dan organisasi Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasiolan Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyampaikan aspirasinya kepada Mahkamah Agung (MA).

Kepala Biro Hukum dan Humas ‎MA Ridwan Mansyur mengaku ada sejumlah permintaan dari delegasi massa aksi 55 terhadap majelis hakim agar menjatuhkan vonis secara independen terhadap Ahok.

Pertama, agar tidak ada persoalan yang dapat mempengaruhi putusan hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

Kedua, akan mendukung ‎apa yang telah diputuskan hakim apabila berdasarkan kepada unsur keadilan di masyarakat.

Ketiga, agar MA‎ sebagai benteng terakhir dalam jalannya proses peradilan.

Aksi yang meminta agar hakim beriksap adil dalam memutus perkara Ahok juga disampaikan ribuan umat Islam di sejumlkah daerah mulai dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Surabaya (Jawa Timur), hingga di Medan (Sumatera Utara).

Mereka meminta agar kasus penodaan agama yang pernah terjadi sebelumnya,dijadikan bahan rujukan oleh hakim dalam memutus vonis Ahok.

Untuk diketahui, kasus penodaan agama sebelumnya tak ada yang lolos dari jerat hukum. Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) dengan tiga tersangka, yakni Musaddeq, Andre Cahya, dan Mafhul Muis Tumanurung  dijerat dengan pasal penistaan agama 156 KUHP.

Pada tahun 1990. Kasus Tabloid Monitor dengan tersangka Arswendo Atmowiloto divonis 5 tahun penjara karena telah melakukan penistaan agama.

Lalu, pada 2012 ada kasus penistaan Agama Hindu oleh Rusgiani, divonis hukuman 14 bulan penjara. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here