Sengkarut Reklamasi Tlanakan Bisa Picu Konflik Horizontal

0
82

Nusantara.news, Pamekasan – Nasib ribuan nelayan di sepanjang pesisir selatan Pamekasan, terancam paceklik tangkapan setelah terjadi gerakan reklamasi masif yang ironisnya terkesan didukung pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat. Khususnya di kawasan Tlanakan.

Persoalan kian pelik dan berpotensi menyulut konflik akar rumput lantaran reklamasi yang dilakukan warga tidak kantongi izin.

Desakan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat segera menghentikan paksa praktik reklamasi ilegal itu juga mulai bermunculan. Wakil Ketua DPRD Pamekasan M Suli Faris bahkan mengingatkan nasib nelayan tradisional bakal terancam sumber ekonominya jika tidak segera diambil tindakan. “Dibenarkan undang-undang kok (penghentian paksa, RED). Apalagi jika ada dampak negatif bagi masyarakat sekitar,” katanya kepada media, Selasa (26/10).

Dia mengacu pada Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27/2007 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam ketentuan itu, kepala daerah berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi pengelolaan di wilayah pesisir. “Ini bisa menjadi landasan hukum Pemkab apalagi yang saya tahu reklamasi itu tidak berizin. Padahal pemanfaatan pesisir yang menetap itu wajib kantongi izin,” ucapnya.

Pelanggaran ketentuan itu juga cukup berat. Mulai yang paling ringan pidana bui paling lama 3 tahun dan denda Rp500 juta hingga yang terberat jika tidak kantongi izin pengelolaan. Mencapai pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda Rp2 miliar. Faktanya, pembiaran itu terus berlanjut dan kian masif akhir-akhir ini kendati protes sudah didengungkan.

Pantauan redaksi Nusantara.News ketika melintasi beberapa pekan lalu di Jalur Selatan Madura, reklamasi untuk pemukiman permanen sebenarnya juga berlangsung di beberapa titik. Mulai dari Sampang hingga perbatasan Pamekasan-Sumenep di timur. Namun di Tlanakan ada data yang memunculkan pertanyaan lanjutan. Yakni statemen dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bahwa lahan reklamasi dibiarkan karena pemilik sudah kantongi sertifikat hak milik (SHM).

Salah satu hasil reklamasi di Tlanakan yang kini berdiri rumah makan megah

Berawal dari munculnya SHM itu, sengkarut reklamasi di pesisir Tlanakan rawan memicu konflik horizontal. Sebab, berdasarkan data BPS 2016 Pamekasan, ada 7 desa di pesisir yang sebagian besar warganya menggantungkan nafkah hidupnya dari hasil laut. Hal ini belum ditambah sebagian warga di 2 desa di dataran rendah yang memiliki usaha ekonomi laut dari total populasi 63.091 jiwa jiwa warga Kecamatan Tlanakan.

Selain itu, muncul kekhawatiran jika reklamasi merupakan cara lain untuk mengambilalih secara halus kepemilikan akses warga lokal ke laut. Dengan garis pantai yang landai hingga menjorok beberapa kilometer ke laut, pesisir Tlanakan menyimpan potensi besar wisata bahari. Ditunjang pasir putih dan akses mulus jalan nasional yang hanya berjarak beberapa meter dari batas pasang air laut, lahan itu bisa jadi primadona investor.

Ketua KTNA Pamekasan Fathorrahman menyatakan, jika pemerintah membiarkan reklamasi di sepanjang Pantai Tlanakan, nelayan tradisional yang paling merasakan dampak negatifnya. “Karena itu, KTNA memohon kepada Pemkab, agar mempertimbangan kembali kebijakan membiarkan praktik reklamasi,” katanya.

Padahal setiap nelayan menjadi gantungan hidup keluarganya. Tidak bisa dibayangkan jika profesi yang sudah turun temurun harus tercabut gara-gara otoritas setempat lebih mementingkan pemasukan lain dari reklamasi. Jika pun tidak tergusur, mereka harus membuang sauh dari pantai yang selama ini jadi tambatan.

Penerbitan SHM janggal

Sebelumnya, Kepala DLH Pamekasan Amin Jabir menyatakan, Pemkab tidak bisa berbuat banyak untuk memenuhi tuntutan nelayan tradisional Tlanakan lantaran lahan reklamasi sudah kantongi SHM yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Terutama mulai dari perbatasan dengan Sampang hingga pesisir pantai di Desa Branta.

Keluarnya sertifikat dari BPN juga terkesan janggal. Sebab, reklamasi sesuai UU Nomor 17 Tahun 2007 yang diubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau, salah satunya harus menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Selain itu, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, berikut persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material, harus diperhatikan dengan serius yang bisa dilihat pada Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2014.

Selain ikan laut segar, pesisir pantai Tlanakan juga menjadi tempat aktivitas ekonomi kreatif keluarga nelayan. seperti pengelolaan ikan kering.

Karena itu, jika ada pengeluaran izin kepada pihak yang akan melakukan reklamasi harus mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. Aturan itu otomatis tidak dijalankan di Tlanakan karena nelayan sudah memprotesnya.

Selain itu, jika terus berlanjut ada potensi konflik horizontal yang mengancam Pamekasan. Dampak yang tentu bakal menimbulkan kerugian besar bagi siapa pun karena menyangkut hajat kebutuhan hidup sehari-hari. Reklamasi sendiri sebenarnya tidak tabu dilakukan asal sesuai Pasal 20 ayat 1, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.

“Izin dimaksud, sebagaimana ketentuan ayat 1 Pasal 17 UU Nomor 1 Tahun 2014 adalah kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun di Tlanakan kan tidak. Nelayan sudah menentang karena mengancam sumber nafkah mereka,” beber Suli Faris.

Untuk mengurai persoalan agar tidak menjadi bola panas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, pemkab diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Terutama tentang perizinan yang wewenangnya memang masih ditangani pemprov. “Izin reklamasi pantai selama ini memang ditangani oleh provinsi. Pemkab seharusnya melakukan koordinasi karena kegiatan reklamasi itu menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Moh Hosnan Achmadi.

 

Dengan mengedepankan kepentingan umum di banding kepentingan individu, harusnya penerbitan sertifikat kepemilikan di kawasan pesisir hasil reklamasi bisa dibatalkan. “Apalagi kan proses keluarnya sertifikat kepemilikan tanah ini kan janggal. Mana ada pesisir pantai menjadi hak milik pribadi warga,” ucap politisi PAN tersebut.

Bibit sengketa bahkan sudah mulai terasa beberapa bulan terakhir. Warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah di sepanjang pesisir pantai dengan jarak sekitar tiga kilometer itu, mengancam hendak mempidanakan warga, apabila menghalang-halangi kegiatan reklamasi.

Karena itu, belajar dari sengketa reklamasi yang terjadi di Teluk Jakarta, harus ada keberpihakan pengambil kebijakan kepada nelayan sebagai elemen yang sudah beraktivitas turun temurun. Namun entah jika ada kepentingan lain di balik itu sehingga rela memelihara potensi konflik. Sebab, sejak terkoneksi melalui jalur darat dengan Jawa, Madura dan khususnya sepanjang pesisir di selatan terus dipercantik. Hanya saja, potensi besar sebagai destinasi wisata plus kandungan sumber daya alam yang belum dikelola jangan sampai mengabaikan hak hidup nelayan. Apalagi jika sampai melibatkan kepentingan asing. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here