Sengketa dengan TNI AD, Pemerintah Persulit Sertifikasi Tanah Milik Rakyat

0
290

Nusantara.news, Lumajang – Hingga kini, masyarakat di desa Pandanwangi, Kecamatan Tempah, Kabupaten Lumajang masih berjuang mendapatkan pengakuan formal atas kepemilikan tanah seluas 200 hektar, karena BPN tidak mau mengeluarkan sertifikat. Kondisi ini bermula di tahun 1973, ketika militer di zaman Orde Baru mengambil alih lahan masyarakat secara paksa. Sejak tahun 1973 hingga 1999 masyarakat yang memiliki lahan di desa Pandanwangi kehilangan hak milik dan hak guna tanah mereka.

“Sejak zaman Orde Baru, masyarakat kehilangan hak milik dan sertifikat tanah berubah nama menjadi hak milik TNI AD. Pada waktu itu, jika kami tidak memberikan tanah, maka kami akan dituduh sebagai antek PKI dan tidak membantu negara. Tapi setelah Orde Baru, tepatnya pada tahun 1999 kami menguasai lahan kami, tetapi tanpa ada tanda kepemilikan secara sah dengan bukti sertifikat,” ungkap anggota kelompok Paguyuban Petani Pantai Selatan (KOPAS), Sapari, Jum’at (24/3/2017).

Sekarang, masyarakat berupaya untuk mengesahkan kepemilikan tanah yang sejak 1999 digarap tanpa ada sertifikat. “Kami terus memperjuangkan kepemilikan tanah tersebut dengan menjalin komunikasi dengan DPRD Lumajang, DPRD Jatim hingga DPR pusat. Akan tetapi yang ada, kami seperti di ping pong karena semua melempar tanggung jawab untuk membantu kami,” ujar Sapari.

Selain melalui DPR, masyarakat juga sempat menemui Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meminta sertifikasi. Akan tetapi pihak BPN malah menyuruh masyarakat untuk merubah nama sertifikasi yang sekarang atas nama TNI AD. “Saya sempat menemui BPN, akan tetapi jawabanya malah tidak bisa karena masih atas nama TNI AD dan menyuruh kami membatalkan sertifikat sendiri. Padahal yang bisa mengeluarkan dan merubah sertifikasi kan BPN. Pihak desa pun juga tidak  mau membantu kami dengan alasan takut,” terangnya.

Sebenarnya, pihak TNI AD sudah mengakui bahwa tanah tersebut memang milik masyarakat. Akan tetapi, kini masyarakat merasa resah karena beberapa keturunan atau anak dari TNI menuntut pembagian royalti. “Kalau TNI yang sekarang tidak melakukan apa-apa. Akan tetapi beberapa orang keturunan TNI yang dulu menuntut kami untuk memberi bagian sebesar 50% dari harga penjualan tanah,” tegas Sapari.

Masyarakat yang memiliki lahan di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh kini masih buta untuk bersikap, karena birokrasi tidak memberikan legitimasi kepemilikan tanah yang sah bagi mereka. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here