Sengketa Diskriminasi Toyota Dibawa Ke Pengadilan Tinggi

0
563
Mantan CEO Toyota Astra Motor Hiroyuki Fukui saat diterima Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto

Nusantara.news, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani sengketa mantan CEO PT Toyota Astra Motor (TAM) Hiroyuki Fukui melawan karyawan TAM Achmad Rizal Roesindrawan, merasa tak berhak mengadili sengketa keduanya.

Hakim Ketua PN Jakut dipimpin oleh Fahzal Hendri, dengan Hakim Anggota Sahlan Efendi, Parnaehan Silitonga dan Panitera Pengganti Sulistyoningsih, berpendapat bahwa perkara itu masuk dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).

“Perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dalam bidang ketenagakerjaan yang meliputi perselisihan mengenai hak normatif yang penyelesaiannya melalui prosedur Perselisihan Hubungan Industrial,” demikian kata Fahzal Hendri pada sidang kelima (24/8) di PN Jakarta Utara.

Putusan PN Jakut tersebut mengabulkan eksepsi yang diajukan pihak Tergugat I Hiroyuki Fukui dan Tergugat II PT TAM. Proses sidang Toyota-Rizal berlangsung dalam lima kali persidangan, dimana pada sidang kelima PN Jakut menyerahkan kepada Pengadilan PHI.

Kasus ini berawal ketika Division Head of Product Planning & Development PT TAM, Achmad Rizal diminta berhenti oleh Fukui pada Februari 2016. Walaupun permintaan berhenti itu lewat Vice President Director PT TAM Henry Tanoto, namun Rizal tetap menuntut Fukui dan TAM sebagai pihak yang melakukan diskriminasi atas dirinya.

Rizal adalah korban dari kesewenang-wenangan kebijakan CEO mobil asal Jepang itu. Dengan alasan ‘tidak mau mendengar orang Jepang’, Rizal diberhentikan dari jabatannya. Untung saja Rizal diselamatkan oleh PT Astra International Tbk, induk dari PT TAM.

Padahal Rizal telah bekerja di TAM selama hampir 19 tahun. Berbagai sumbangan pemikirannya dalam bidang konsep mobil produk Toyota cukup laris, antara lain seperti konseptor mobil Avanza, menjadi project leader introduction Lexus Indonesia. Termasuk juga mobil Kijang Innova, All New Kijang Innova, Sienta, All New Yaris, Agya, Calya, Rush TRD Sportivo, Yaris Heykers. Veloz, dan Dyna.

Bak air susu dibalas air tuba, bukannya Rizal diapresiasi, malah ‘dipecat’ begitu saja dengan alasan yang tak bisa dimengerti.

Itu sebabnya Rizal memperkarakan Fukui dan TAM ke PN Jakarta Utara dengan tuntutan masing-masing Rp150 miliar dan Rp5 miliar.

Menurut Rizal, sikap Fukui sama sekali tidak melandasi aturan yang berlaku di TAM, dimana sudah ada SOP dalam memecat karyawan. Jika karyawan melakukan kesalahan, ada prosedur choacing, Surat Peringatan (SP) I, II, III baru pemecatan.

“Fukui melabrak aturan dan value Toyota yang sudah lama dibangun di TAM,” kata Rizal.

Lakukan banding

Atas putusan PN Jakarta Utara tersebut, kuasa hukum Rizal, Ali Nurdin langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Rizal merasa tidak puas dan dianggap keputusan PN Jakarta Utara tidak adil dan keluar dari pokok persoalan.

“Gugatannya bukan kalah, tapi belum masuk pokok perkara, PN Jakut menganggap tak berwenang perkara ini. Hakim berpendapat perkara ini masuk perkara PHI. Kita kecewa, makanya kita banding. Memori banding sudah kami sampaikan kemarin,” ujar Ali Nurdin kepada Nusantara.News.

Dia mengatakan sudah memasukkan gugatan banding ke PT Jakarta pada Selasa (26/9). Inti gugatan banding itu adalah, Penggugat kecewa karena PN Jakut tidak memasukkan dalam pertimbangan kesaksian empat ahli dan praktisi hukum.

Keempatnya adalah Prof. Natabaya, mantan Ketua KY DR Eman Suparman, mantan hakim adhoc PHI Juanda Pangaribuan dan dosen Trisakti DR. Andari Yurikosari. Keempatnya dengan tegas bahwa kasus ini bukanlah perkara PHI, melainkan perbuatan melawan hukum Fukui, yang digugat adalah tindakan pribadi Fukui yang melakukan perbuatan melawan hukum.

“Ini adalah perbuatan diskriminasi, kesewenang-wenangan seorang CEO Toyota terhadap Rizal dan Rizal tidak minta dikembalikan jabatannya. Rizal cuma menuntut Fukui minta maaf,” jelas Ali Nurdin.

Ia mengatakan Fukui melanggar hak subyektif karyawan yang berhak untuk dihormati, nama baiknya dijaga, dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin UUD 1945. UU ILO juga menjamin para pekerja dilarang diperlakukan secara diskriminatif.

Perbuatan Fukui juga dianggap melanggar prinsip keizen (menghormati orang lain untuk bekerjasama—respect to people) yang dianut oleh orang Jepang maupun Toyota International.

Perbuatan Fukui juga melanggar nilai-nilai yang dianut PT Astra International Tbk, sebagai induk TAM, yakni catur dharma, yakni prinsip berbuat baik sesama manusia.

Sementara perkara PHI, menurut Ali Nurdin, tidak bisa menggugat perorangan, tapi perusahaan, dalam konteks ketenagakerjaan. Paling tidak ada empat perbedaan perkara PHI dengan apa yang dituntut Rizal.

Pertama, dari sisi subyek Rizal menuntut Fukui, bukan Toyota dalam konteks ketenagakerjaan. Rizal juga tidak menggugat mutasinya, melainkan sikap kesewenang-wenangan CEO.

Kedua, obyek yang dituntut bukan hubungan ketenagakerjaan, tapi perilaku pelecehan seorang pimpinan kepada anak buahnya.

Ketiga, dari sisi waktu, mutasi dilakukan Fukui bulan Juni 2016, sementara pemberhentian dilakukan bulan Februari 2016. Yang dijadikan dasar gugatan yakni penyalahgunaan jabatan untuk memerintahkan mutasi.

Keempat, dalam gugatan Rizal tak pernah merujuk pada UU Ketenagakerjaan. Rizal tak menuntut pesangon, pengembalian jabatan, tunjangan, uang lembur, gaji lebih. Yang digugat adalah harkat dan martabat anak bangsa yang berprestasi tapi dipecat oleh TAM.

“Itu sebabnya Rial melawan agar korporasi tidak sewenang-wenang terhadap karyawannya,” ungkap Ali Nurdin.

Tapi yang paling mendasar, lanjut dia, Rizal ingin memperjuangkan rasa nasionalismenya yang seperti dikoyak-koyak korporasi Jepang. Hal ini jelas merusak hubungan baik antara dirinya sebagai orang pribumi diperlakukan secara tidak hormat oleh Fukui yang merupakan warga Jepang.

“Rizal berkarir dari bawah, belum sampai dipuncak, baru di tengah sudah ditendang begitu saja,” kata dia.

Nurdin mengaku kalaupun PT Jakarta menolak, pihaknya akan melanjutkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Kepentingan Jepang

Sisi terpenting dibalik perkara Toyota ini adalah, Fukui mewakili kepentingan Jepang. Sumber-sumber di Toyota mengatakan, bahwa ada keinginan terselubung dari pihak Toyota (Jepang) lebih bisa mengontrol Toyota sekaligus membantu pasar otomotif Jepang yang sedang lesu.

Fukui selain sebagai CEO TAM, sebenarnya dia juga merangkap sebagai President Toyota Motor Asia Pasifik yang berkantor di Singapura. Ia membawahi membawahi Timur Tengah, Asia Pasifik kecuali China.

Itu sebabnya, sejak Fukui memimpin dilakukan perubahan struktur distribusi mobil dan dealer. Sebelumnya di TAM ada 5 main dealer: Auto 2000, Haji Kalla, Nasmoco, Hasjrat Abadi dan Agung Automall, dimana masing-masing main dealer itu membawahi area tertentu. Dibawah mereka ada beberapa dealer. Sejak Fukui menjadi CEO TAM, tidak ada lagi main dealer, semua disamakan dengan dealer.

Distribusi yang selama ini dipegang oleh 5 main dealer, punya peran lebih besar. Begitu Fukui masuk mereka diperlakukan hanya sebagai dealer, tugasnya hanya jualan. Sementara distribusi kendaraan ditarik oleh TAM, dealer hanya bertugas jualan mobil.

Dengan keberhasilan Fukui mengubah struktur distribusi mobil dan dealer, pihak Toyota Jepang lebih bisa mengontrol dealer, ke depan profit dealer ditakar, diatur, atau dibatasi. Padahal dealer-dealer itu punya orang Indonesia. Inilah mission impossible dihadirkannya Fukui di TAM.

Ke depan, tidak menutup kemungkinan, dealer-dealer dari Jepang bisa buka di Indonesia. Sehingga dealer Indonesia akan berhadap-hadapan dengan dealer Jepang. Mengapa demikian? Karena pasar otomotif Jepang sedang turun drastis, bagaimana dealer-dealer Jepang tetap hidup dan bisa ekspansi ke Indonesia.

Pasar otomotif Jepang dalam lima tahun terakhir memang turun dan ke depan masih akan terus menurun. Disamping juga generasi muda Jepang jumlahya sedikit, kebanyakan mereka tak suka otomotif. Ini mengancam keberlanjutan industri otomotif Jepang. Maka Jepang melirik Asia, khususnya Indonesia yang pasar otomotifnya masih bagus.

Salah satu yang diincar Jepang adalah, pasar logistik pengiriman mobil dari pabrik ke dealer, dari dealer ke pengguna. Ini pasar yang besar. Selama ini bisnis logistik otomotif ini dimiliki oleh main dealer dan rekanan mereka. Ke depan semua pasar logistik akan diambil alih oleh Toyota.

Ke depan, perlahan namun pasti, bisnis logistik ini akan di-share ke Jepang. Perusahaan logistik Jepang bisa masuk dengan alasan kualitas, pelan-pelan dealer Jepang masuk, asesoris Jepang. Pendek kata, kebijakan Fukui ini berhasil meng-create bisnis untuk orang-orang Jepang. Pada saat yang sama, pemain lokal akan tergerus dan hanya jadi penjual saja atau harus puas saebagai karyawan saja.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here