Angkot Protes Angkutan Online

Senin, Surabaya Terancam Lumpuh

0
149

Nusantara.news, Surabaya – Sedikitnya lima ribu angkutan kota (angkot) di Surabaya akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo dan depan DPRD Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Senin (20/3/).

Aksi dilakukan terkait semakin maraknya transportasi beraplikasi online, baik mobil maupun sepeda motor di Surabaya. Para sopir angkot mengaku ladang mencari mereka nafkah semakin menyempit karena tergerus munculnya angkutan berbasis aplikasi online. Mereka akan mendesak pemerintah setempat tidak mengeluarkan aturan untuk  angkutan berbasis online yang terus marak.

Bisa dipastikan, jika Senin lusa  semua jenis angkutan umum konvensional tumplek-blek mogok beroperasi, sistem transportasi di Surabaya akan lumpuh.  Imbasnya, masyarakat menjadi korban. Pelajar, pekerja dan masyarakat pengguna angkutan umum akan pontang-panting tidak bisa tepat waktu sampai di tujuan.

Sebelum menggelar aksi, FSPTI  mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian melalui audiensi dengan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol M. Iqbal.

Federasi Serikat Transport Indonesia (FSPTI) Jawa Timur, menyebut Pemerintah Kota Surabaya gegabah dalam penerapan aturan yang menetapkan pemilik jasa angkutan umum harus berbadan hukum, baik PT, koperasi, BUMD atau BUMN. Padahal itu sulit dipenuhi oleh pemilik angkutan umum yang sebagian pelaku usaha perorangan. Selain itu  pemilik angkutan akan terbebani biaya tinggi. Sebaliknya, jenis angkutan online terus merajalela, yang tidak terkena kewwajiban itu, semakin banyak.

“Aturan yang dikeluarkan Pemkot Surabaya dengan mengharuskan angkot punya badan hukum, jelas tidak manusiawi. Itu pasti akan muncul persyaratan dan biaya tinggi yang harus disiapkan oleh pemilik. Usaha transportasi ini banyak milik perorangan. Untuk itu, kami akan menggelar aksi menentang kebijakan itu,” kata Ketua FSPTI Surabaya, Muhammad Subekti.

Ditambahkan, niat Pemkot Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan sopir angkot memang baik,. Namun, dengan menerapkan aturan usaha angkutan kota di Surabaya harus berbadan hukum, itu akan mematikan sopir angkot.

“Kita lihat saja, sekarang penumpang angkot semakin sepi karena memilih angkutan motor atau taksi online. Terus bagaimana nasib kami, angkutan kota?,” lanjutnya.

FSPTI berharap Pemerintah Kota Surabaya memperhatikan angkot dan taksi konvesional bisa diperhatikan. Harus ada pembatasan dan kejelasan soal angkutan berbasis online. Karena, keberadaanya dinilai mengancam dan mematikan angkutan konvensional. Namun, meski akan menggelar aksi dengan mengerahkan ribuan sopir, pihaknya mengatakan akan dilakukan dengan tertib.

Mengantisipasi ancaman aksi mogok para sopir, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyu Derajat mengaku telah melakukan koodinasi dengan kepolisian. Itu untuk mengantisipasi segala kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk ancamana kemacetan yang akan timbul serta potensi kerusuhan.

“Kita lakukan pertemuan dengan Kapolrestabes Surabaya, membicarakan hal itu, termasuk mencari solusinya,” ujar Irvan Wahyu.

Dikatakan, tidak masalah ada aksi demo, yang penting tertib dan tidak mengganggu ketertiban. Menanggapi soal aturan harus berbadan hukum, dia mengatakan semua itu sudah diundangkan dan harus diikuti. “Aturannya sudah ada sejak dulu. Bahwa semua angkutan harus berbadan hukum, baik PT, BUMD, BUMN dan koperasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi B DPRD Surabaya telah mengingatkan Pemerintah Kota Surabaya untuk segera menyiapkan aturan terkait dengan kehadiran angkutan untuk penumpang umum berbasis aplikasi. Di antaranya, itu menyangkut soal perizinan, jumlah armada yang beroperasi untuk semua jenis angkutan online.

“Jangan sampai munculnya angkutan berbasis online akan menghancurkan transportasi lain,” ujar Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Edi Rachmat.

Dikatakannya, munculnya angkutan berbasis aplikasi online selama ini berbeda dengan angkutan umum lainnya yang sudah ada. Angkutan umum regular diwajibkan memiliki uji kir, memiliki kartu pengawas, izin trayek dan lain sebagainya.

Untuk diketahui, FSPTI menyebut, di Surabaya jumlah armada angkot dan taksi mencapai 5.900 unit. Angkutan tersebut melayani sebanyak 59 trayek berbagai jurusan. Namun, tak dapat dielakkan juga keberadaan taksi atau angkutan berbasis aplikasi online di Surabaya terus muncul. Ini menimbulkan persoalan tersendiri, karena dianggap mematikan angkutan konvensional. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here