Senior Golkar pun Turun Gelanggang Hadapi Setnov

1
487
Mantan Sekjen DPP Golkar Sarwono Kusumaatmadja pun urun rembug membicarakan Setyo Novanto

Nusantara.news, Jakarta – Setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua Umum Akbar Tanjung yang melegenda di Partai Golkar, kali ini giliran mantan Sekretaris Jenderal DPP Golkar Sarwono Kusumaatmadja angkat bicara.

Dari ketiga tokoh legendaris partai berlambang pohon beringin itu secara lugas menginginkan Setyo Novanto mundur dari jabatan, baik Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua DPR yang hingga sekarang mesih dicengkeramnya.

“Sudah berproses ya? Tinggal waktu saja. Masalah ini kan nggak bisa ditunda. Kalau semangatnya semuanya ingin ada di Munaslub,” terang Sarwano saat dihubungi nusantara.news melalui WhatsApp pribadinya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili DKI Jakarta periode 2004-2009 itu bisa memaklumi pernyataan pengurus DPP Partai Golkar untuk menunggu keputusan praperadilan. Namun apabila Munaslub tidak segera diselenggarakan justru akan merugikan partai. “Ya, mereka punya alasan sendiri, tapi yang begitu itu kan merugikan partai,” ujarnya.

Mestinya, lanjut Sarwono, tanpa harus ada yang mendesaknya Setnov mengundurkan diri dari posisi ketua umum partai.  Namun kenyataannya, Novanto justru membuar surat bertuliskan tangan dengan materai Rp6000 kepada pengurus DPP Partai Golkar dan pimpinan DPR. Baginya itu aneh.

“Luar biasa aneh ya? Jadi kalau orang punya persoalan yang membuat dirinya tidak bisa berfungsi secara baik, ya sudah, apa pun alasannya dia mesti mundur. Ini persoalan etik, bukan persoalan benar atau salah. Tak usah jauh-jauh bicara benar atau salah dulu, tapi soal azas kepantasan saja lah dalam menentukan sikap,” beber Sarwono yang kelahiran Jakarta, 24 Juli 1943 itu.

Lain lagi dengan senior yang lain, Akbar Tanjung. Ketua Umum satu-satunya yang pernah memenangkan Partai Golkar dalam pemilihan legislatif paska reformasi itu justru mendesak KPK agar cepat membawa kasus Novanto ini ke pengadilan. Selaku Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung menilai Setyo Novanto memiliki keterkaitan dalam kasus e-KTP.

“Saya menyimpulkan sudah cukup kuat alasan-asalan (yang menjelaskan) bahwa dia terkait kasus e-KTP. Dan kalau itu sudah cukup kuat, tindak lanjutnya apa? Maka saya mendorong KPK kalau alat-alat bukti cukup kuat, ya bisa dilanjutkan dengan proses pengadilan,” pinta Akbar Tanjung.

Kepada Ketua-Ketua DPD I yang tidak sabar dan ingin cepat=cepat Munaslub, Akbar Tanjung berpesan agar DPD-DPD I itu segera menggalang kekuatan untuk bisa terselenggaranya Munaslub. Untuk bisa Munaslub harus disetujui 2/3 dari 34 DPD I. Artinya diperlukan persetujuan minimal 23 DPD I.

Sekarang tercatat, baru sekitar 20 DPD yang menginginkan segera diselenggarakan Munaslub. Dari ke-20 DPD yang menginginkan Munaslub itu, terang Akbar, sudah mendatangi dirinya. Namun Akbar berpesan agar DPD-DPD it uterus menggalang dukungan untuk menambah kekuatan.

Sebab, tambah Akbar, Munaslub harus sesegera mungkin. Ya paling tidak tetap di tahun 2017 ini. Terlebih diantara DPD itu sebagian sudah mendeklarasikan keputusannya di media massa. Maka Akbar hanya berpesan, gerakan itu lebih diintesifkan lagi dengan meyakinkan DPD-DPD I lainnya agar Munaslub segera terlaksana.

“Sesegera mungkin. Cepat ambil inisiatif mengundang teman-teman yang lain dan yakinkan teman-teman yang lain jalan yang terbaik dari partai kita adalah menggelar Munas,” pinta Akbar Tanjung.

Bahkan tokoh HMI kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 14 Agustus 1945 itu menyebut pimpinan DPD I yang menginisiasi gerakan Munaslub antara lain DPD Jawa Timur, DPD Jawa Tengah, DPD Jawa Barat, DPD Banten dan DPD DKI Jakarta. Akbar berharap mereka mengundang pimpinan DPD lainnya untuk menyatukan visi-misi dan sosialisasi Munaslub.

“Kalau memang sudah sepakat, mereka yang ambil inisiatif undang teman-temannya dari DPD di luar Jawa untuk sama-sama mempunyai sikap yang sama sekaligus menyusun langkah untuk kegiatan munaslub,” saran Akbar.

Sebelumnya DPP Partai Golkar, pada Selasa (21/11) lalu telah melakukan rapat pleno yang memutuskan persoalan Munaslub menunggu hasil praperadilan yang diajukan Setnov terkait penetapannya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan e-KTP. DPP pun sudah menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum hingga putusan praperadilan.

Apabila praperadilan dimenangkan oleh Setnov maka jabatan Ketua Umum tetap dipegang Setnop. Tapi kalau sebaliknya, DPP baru akan menggelar Munaslub. Namun ada sebagian besar DPD dan senior Partai Golkar yang tidak setuju dengan keputusan pleno DPP. Maka DPD-DPD I Partai Golkar pun menghimpun diri untuk penyelenggaraan Munaslub.

“Kalau sikapnya sudah terkumpul, apalagi sudah lebih katakanlah separuh daripada DPD-DPD, saya pikir itu sudah merupakan bukti nyata sebagian besar DPD sudah menghendaki untuk adanya perubahan,” tegas Akbar.

Senior partai yang memiliki kader andal di sejumlah wilayah tanah air ini juga menegaskan agar DPD-DPD tidak terpengaruh dengan upaya Setnov dan pengacaranya menempuh jalur praperadilan. Munaslub harus segera digelar karena kasus Setnov itu sendiri telah menghancurkan citra Partai Golkar.

“Mungkin ini diharapkan juga akan menang, jadi jangan kita terpengaruh. Ini tidak hanya perspektif hukum saja, ini kan perspektif moral dan etika dan berbagai orang lain yang jadi perhatian,” tandas Akbar.

Memang, sangat tidak masuk akal Partai Golkar yang memiliki ribuan kader andal tersandera oleh kepentingan segelintir orang yang sekedar mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan citra partai babak belur dihakimi oleh publik.[]

1 KOMENTAR

  1. Apa bisa aman ketua umum golkar segra aklamasi JK karna Jk akan mengawal jokowi 2 pėriode jangan pindah pasangan lain kalau jokowi mau menang lagi

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here