Sensitivitas Kenaikan Harga Minyak Terhadap APBN 2018

0
156
Indonesia sebagai negara net imprtir akan merasakan dampak negatif dari kenaikan harga minyak dunia.

Nusantara.news, Jakarta – Harga minyak dunia kembali bergolak, tentu saja sedikit banyak akan berdampak kenaikan maupun penurunan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seberapa sensitif sebenarnya fluktuasi harga minyak dunia terhadap APBN?

Banyak faktor yang memicu kenaikan harga minyak dunia, antara lain seperti gejolak politik di Timur Tngah, pasokan produksi minyak dari negara produsen, dan tentu saja tingkat perdagangan minyak itu sendiri di tangah para spekualn.

Harga minyak dunia sempat menyentuh level tertinggi sebesar US$152 per barel pada 2006, saat itu bergolak perang teluk dan konspirasi para produsen minyak. Tapi harga minyak dunia juga pernah tertekan di level terendah sebesar US$10 per barel, saat Presiden Ronald Reagen melakukan perang harga minyak dengan Saudi Arabia.

Sepanjang 2016 harga minyak dunia juga kembali terpuruk hingga ke level US$28 per barel karena Uni Eropa dan AS memberi sanksi atas senjata nuklir Iran. Belakangan harga minyak dunia mulai merangkak naik lagi ke kisaran US$45 hingga US$64 per barel lantaran ketegangan di Yaman dan Qatar.

Bisa tembus US$80 

Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah tahun depan dapat mendorong kenaikan harga minyak dunia dan berdampak pada inflasi, menurut analisis baru oleh firma keuangan Nomura.

Sebuah “perang proxy yang lebih besar di Timur Tengah” adalah salah satu dari 10 kemungkinan kejadian “angsa abu-abu” Nomura untuk tahun 2018. Ini adalah skenario yang tidak mungkin tapi berdampak yang dapat mempengaruhi pasar tahun depan, di luar kemungkinan yang lebih banyak dibahas seperti pemilihan Italia dan Risiko impeachment AS.

Konflik baru-baru ini di Timur Tengah “cenderung dimulai dengan ledakan, namun kemudian diasumsikan karakter ‘intensitas rendah'” tanpa melanda seluruh wilayah, seperti yang terjadi di Yaman dan Qatar, kata analisis tersebut. Meskipun kemungkinan “pola ini akan berlanjut pada 2018,” menurut Nomura, ketegangan yang intensif dapat mengancam stabilitas regional dan menaikkan harga minyak.

Yaman saat ini mengalami konflik di mana lebih dari 60.000 orang terbunuh atau terluka, dan yang telah memicu epidemi dan kelaparan kolera. Sementara itu, Qatar menderita blokade yang diberlakukan pada bulan Juni 2017 oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir.

Ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut kemungkinan akan mendorong kenaikan harga minyak dunia, analisis tersebut mengatakan, dan memiliki dampak yang tidak tepat terhadap inflasi global.

Di bawah skenario uji stres di mana minyak Brent naik menjadi US$$80 per barel, meningkat sekitar 30% dari harga sekarang, inflasi utama pada 2018 akan meningkat sebesar 0,4 dan 0,9 poin persentase di AS dan zona euro, sementara Jepang dapat melihat inflasi inti menembus level 1,5%.

Pemenang terbesar dari kejutan harga minyak (di luar yang terkena dampak langsung oleh ketegangan regional) adalah Rusia, Kolombia, Malaysia dan Brasil. Sementara itu, analisis tersebut mengatakan, China, India, Indonesia, Thailand, Afrika Selatan dan Turki akan termasuk yang kalah.

Risiko eskalasi yang akan segera terjadi adalah terbesar di dua wilayah, kata analisis tersebut.

Yang pertama adalah Yaman, di mana pemberontak Houthi telah menunjukkan bahwa mereka dapat menembakkan rudal yang menargetkan Riyadh. Jika serangan semacam itu berlanjut, katanya, Arab Saudi dapat memutuskan untuk meningkatkan keterlibatan militernya di Yaman, meningkatkan risiko bentrokan langsung dengan Iran.

Lebanon-Palestina adalah yang kedua. Meskipun risiko perang proxy di Lebanon meningkat setelah pengunduran diri Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri yang tak terduga, hal ini tampaknya telah menyebar, analisis tersebut mengatakan. Namun pengakuan Presiden AS Donald Trump, awal bulan ini, Yerusalem sebagai ibu kota Israel dapat meningkatkan risiko ini lagi, karena Hamas di Hizbullah dan Palestina telah menyerukan “intifadha” baru atau pemberontakan kekerasan, sebagai tanggapan atas keputusan Trump.

Palestina sejak itu mengatakan tidak akan menerima peran AS dalam proses perdamaian mulai sekarang.

Jika risiko ini terwujud, Nomura mengatakan, spread default credit swap dan mata uang negara-negara Timur Tengah yang terlibat “mungkin mendapat tekanan.”

Pada hari Senin (25/12), Consultancy Control Risks mengatakan persaingan di Timur Tengah akan “menginformasikan dan mengobarkan konflik dan permusuhan di Suriah, Lebanon, Irak dan Yaman dan antara Israel dan Wilayah Palestina.” Hal ini tentu saja akan berdampak terhadap Indonesia.

Sensitivitas APBN

Yang sangat menarik, target harga minyak yang dipatok pemerintah dalam APBN Perubahan 2017 di kisaran US$48 per barel, ternyata realisasinya telah mencapai US$64,44 per barel menyusul menguatnya harga minyak dunia. Dalam hal ini APBN Perubahan akan mendapat berkat win fall profit dari penerimaan pajak penghasilan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas.

Hal ini terlihat dari penerimaan PNPB sektor migas sampai 15 Desember 2017 telah mencapai Rp49,6 triliun atau melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp41,77 triliun.

Tapi fluktuasi harga minyak dunia yang terus mengarah pada level tertinggi menjadi atensi pemerintah. Pasalnya, harga minyak dunia yang tercermin dalam Indonesian Crude Price (ICP) merupakan salah satu indikator makro pembentuk postur APBN.

Harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir bergerak di atas US$55 per barel. Tren kenaikan harga minyak dunia diproyeksi terus berlanjut masih tahun depan. Dalam APBN Perubahan 2017 dan APBN 2018, asumsi ICP telah ditetapkan sebesar US$48 per barel.

“Kita bisa lihat ada potensi memasuki 2018 dengan harga ICP yang agak tinggi di atas US$55 per barel. Tapi kita lihat progress-nya seperti apa. Ini kan asumsi di APBN 2018 US$48 per barel. Kalau bicara (realisasi) rata-rata 2017 diperkirakan US$50 per barel, berarti enggak terlalu beda (dengan asumsi 2017),” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara usai rapat pimpinan di Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu.

Pemerintah pun mencermati pergerakan harga minyak dunia lantaran memiliki dampak baik terhadap penerimaan maupun belanja subsidi energi. Sebagai gambaran, mengacu pada Nota Keuangan 2018 kenaikan harga ICP sebesar US$1 per barel menyebabkan sensitivitas terhadap pendapatan negara sebesar Rp3,4 triliun–Rp3,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp2,6 triliun–Rp3,7 triliun.

Apabila harga minyak dunia terus naik, pendapatan negara berpotensi meningkat dari aspek penerimaan pajak minyak dan gas bumi serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Di samping itu, pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan alokasi subsidi energi yang semula ditetapkan Rp94,5 triliun dalam APBN 2018.

“Impak kalau realisasi ICP di atas asumsi APBN, maka penerimaan negara akan naik. Tapi di sisi lain dengan ICP yang lebih tinggi, kita juga hitung subsidi listrik (energi) meningkat. Cuman kita lihat net-nya masih positif untuk APBN, masih surplus. Ya kita perhatikan saja ke depan bagaimana pergerakan harganya (minyak dunia),” tukas Suahasil.

Menyikapi tren kenaikan harga minyak dunia, Suahasil menekankan pemerintah cenderung menahan penyesuaian administered prices termasuk harga BBM penugasan. Pasalnya, pergerakan administered prices memiliki dampak masif terhadap daya beli masyarakat.

Dalam hal mencapai target pertumbuhan ekonomi, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat untuk mendorong konsumsi yang lebih tinggi. Seperti diketahui, konsumsi rumah tangga (RT) berkontribusi besar terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB), yakni di atas 50%. Adapun pertumbuhan konsumsi RT saat ini berkisar 4,93%.

Pertimbangan tersebut kemudian mendasari pemerintah untuk lebih memilih menaikan alokasi subsidi energi walaupun akan menambah beban APBN.

“Inflasi administered prices tentu ada dampak ke daya beli. Pemerintah melihat ini yang perlu dijaga. Kami ingin konsumsi masyarakat bisa lebih tinggi. Di satu sisi kita mau memperbaiki subsidi agar lebih tepat sasaran. Cuma kita ingin memastikan masyarakat jangan dikenai terus dampak penyesuaian harga BBM,” imbuhnya.

Satu sisi lain yang tak bisa dilupakan, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga harus dipertimbangkan. Karena ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, dan harga minyak dunia melambung seperti pada 2006, maka akan terjadi dua pukulan terhadap APBN.

Pukulan pertama, beban subsidi minyak akan naik dua kali lipat, yakni dari kenaikan harga minyak dunia itu sendiri dan kenaikan dari selisih kurs. Pukul kedua, terjadi kenaikan inflasi yang didorong dari kenaikan harga minyak dunia, karena biasanya pemerintah dengan segera menaikan harga BBM begitu harga minyak dunia melambung.

Di sinilah sensitivitas APBN 2017 dan 2018 menjadi masalah krusial yang harus segera diantisipasi agar tidak menjadi beban fiskal yang maha besar. Pelajaran pada 2006 adalah sangat berharga buat otoritas fiskal lebih hati-hati mengelola anggaran negara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here