Sepak Terjang Sri Mulyani Dalam Kasus Century

1
217
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati termasuk tokoh kunci dalam pengucuran dana bailout Bank Century senilai Rp6.7 triliun.

Nusantara.news, Jakarta – Salah satu aktor penting dalam bailout ‘bank gagal berdampak sistemik’ adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri menjadi aktor kunci yang memastikan cairnya dana bailout ilegal tersebut.

Paling tidak kasus dugaan korupsi PT Bank Century Tbk semakin terbuka sejak persidangan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya. Selama kurun waktu dua bulan, lebih dari 60 saksi dihadirkan dalam persidangan kasus Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya.

Dari keterangan para saksi, menyebutkan peran Sri Mulyani dalam kucuran dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik sekaligus pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saat itu, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Seperti dalam kesaksian mantan peneliti Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Endang Kurnia Saputra. Saat bersaksi untuk Budi Mulya, Endang mengatakan adanya ungkapan kekesalan Sri Mulyani pada rapat KSSK 24 November 2008 terkait standar penilaian BI terhadap Bank Century khususnya dalam hal pemberian Penyertaan Modal Sementara (PMS).

Senada dengan Endang, mantan Direktur di Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) BI Halim Alamsyah juga mengatakan bahwa Sri Mulyani tidak ingin masalah penyertaan modal Bank Century menimbulkan masalah ke depan.

“Bu Sri Mulyani memang menyampaikan concern-nya apabila bank ini di-bailout, akan muncul moral hazard karena bank ini bermasalah. Dia (Sri Mulyani) khawatir bila bank kecil ini bermasalah ditolong kemungkinan bank-bank lain berusaha membuat dirinya gagal,” paparnya dalam sidang di Pengadilan Tipikor, beberapa waktu lalu.

Kesaksian lain mengungkapkan kegalauan Sri Mulyani terhadap keputusan BI yang mengucurkan dana PMS ke Bank Century mencapai Rp2,77 triliun dari persetujuan awal Rp632 miliar. Dana PMS tersebut digunakan untuk menaikkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio–CAR) Bank Century hingga mencapai 8%.

Pada 24 November 2008, rapat KSSK membahas LPS yang melaporkan CAR Bank Century sudah minus 35%, untuk mencapai CAR 1%, LPS menyetujui mencairkan Rp2,7 triliun.

“Memang saat itu ada kegalauan dari Menkeu kok angkanya jauh (dari yang awal),” kata mantan Kepala Eksekutif Firdaus Zaelani saat bersaksi untuk Budi Mulya

Sri Mulyani pun sempat melontarkan keinginannya untuk mengulang kembali pembahasan masalah PMS Bank Century pada Februari 2009, namun BI menyatakan saat itu tidak bisa lagi dibahas ulang karena sudah diputuskan oleh pemerintah.

Dalam dakwaan Budi Mulya dipaparkan, Sri Mulyani mempertanyakan judgement (penilaian) baru BI yang memacetkan surat berharga yang dijamin dengan skema assets management agreement (AMA) yang diputuskan pada 24 November 2008. Sri Mulyani yang kini kembali menjabat Menteri Keuangan itu mempermasalahkan pengambilan kebijakan tersebut tidak dilakukan sebelum digelarnya rapat KSSK tanggal 20 November 2008.

BI seperti dipaparkan dalam dakwaan menyampaikan judgement baru tersebut diambil setelah mendapatkan penjelasan dari manajemen Bank Century. BI menilai berdasarkan gelagat pemegang sahamnya surat berharga tersebut memiliki risiko gagal bayar sehingga diputuskan seluruh surat berharga yang dijamin skema AMA dikategorikan macet.

Sementara itu, Keputusan BI terhadap Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sri Mulyani yang dihadiri juga oleh Boediono pada tanggal 21 November 2008. Saat itu diputuskan juga LPS untuk membantu penanganan Bank Century.

Tanggapan Sri Mulyani

Menanggapi hasil keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan kasus Bank Century, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, dirinya menyerahkan sepenuhnya proses yang berjalan kepada KPK.

“Saya serahkan, ke KPK saja lah urusan itu ya,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-MPR, belum lama ini

Sebelumnya pada kesaksiannya tahun 2014, Sri Mulyani mengaku terdesak saat mesti mengambil keputusan menyelamatkan Bank Century. Tetapi, dia mengatakan keputusan itu tidak diambil melalui landasan teori ekonomi.

Menurut Sri, dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada 20 sampai 21 November 2008 memang dilakukan hingga pukul 04.00 WIB.

Sri mengatakan, buat menentukan apakah saat itu Bank Century berdampak sistemik memang tidak ada ukuran pasti. Tetapi, dia mengaku terpaksa memutuskan demi menghindari keresahan masyarakat.

Sementara itu,  Direktur Eksekutif Goverment Watch (Gowa) Andi W. Saputra mengatakan, berdasarkan catatan akhir Panitia Khusus (Pansus) Century DPR disebutkan SBY berperan dalam bailout dana Bank Century. Peran  SBY diketahui melalui keterangan Sri Mulyani, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Ketua KSSK.

Saat diperiksa oleh penyidik KPK di Amerika Serikat pada 2013, Sri mengakui bahwa kebijakan dana talangan Bank Century telah dilaporkan kepada SBY selaku presiden, ungkap Andi beberapa waktu lalu.

Meski demikian keterangan Sri Mulyani dibantah oleh SBY saat memberikan pidato di Istana Negara. Kala itu SBY mengaku tidak diberi tahu soal kebijakan pinjaman dana bagi Bank Century. Ia beralasan saat kebijakan tersebut dibuat, ia sedang berada di luar negeri. Namun, keterlibatan SBY sesuai pengakuan Sri Mulyani itu sudah terlanjur menjadi konsumsi publik.

Secara hukum, apabila pengambilan keputusan terkait Century sebelumnya sudah diinformasikan dan mendapat persetujuan dari SBY selaku Presiden maka SBY patut dimintai keterangan guna menjelaskan pentingnya pemerintah menalangi Bank Century.

Terkait apakah KPK akan berani memeriksa SBY, Andi menilai, untuk saat ini KPK masih gamang. Antara menjalankan perintah putusan pengadilan dengan memeriksa dan selanjutnya menetapkan Boediono dan kawan-kawan sebagai tersangka.

Pada sisi lain untuk perkara Century, KPK menginginkan perkara ini sudah selesai dengan diputusnya Budi Mulya.  “Sebab, bila KPK berani memeriksa SBY maka hal itu akan menjadi sejarah baru bagi KPK dan penegakan hukum korupsi sejak Republik ini merdeka,” tegasnya.

Pintu masuk

Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni mengatakan,  mantan Gubernur BI Boediono adalah pintu masuk untuk membongkar aktor-aktor lainnya.  Oleh karena itu, Boediono harus segera disidangkan agar tergali info-info lanjutan kemana larinya dana bailout Century.

Karena Boediono adalah sosok kunci yang mengetahui seluk-beluk dana bailout. Maka dari Boediono diharapkan akan terbongkar pihak – pihak yang ikut menikmati dana Century.

“Dan siapa pun yang turut menikmati, baik itu perorangan maupun institusi parpol, wajib ditetapkan sebagai tersangka dan harus segera diseret ke pengadilan,” ujar Sya’roni.

Sya’roni menegaskan, mestinya KPK segera melaksanakan perintah pengadilan sehingga mempercepat penuntasan kasus Century. Dalam dakwaan KPK terhadap terpidana Budi Mulya disebutkan kata “bersama-sama” dengan Boediono, dan lain-lain, maka seharusnya orang-orang yang disebutkan dalam dakwaan mendapatkan hukuman juga sebagaimana yang diterima oleh Budi Mulya.

Seperti diketahui, pasca putusan PN Jakarta Selatan untuk menetapkan mantan Wapres Boediono menjadi tersangka, sejumlah kalangan bertanya-tanya siapa lagi yang bakal jadi tersangka terkait bailout dana Bank Century? Mereka meminta Komisi KPK untuk memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Presiden SBY.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, untuk menentukan siapa tersangka selanjutnya dalam kasus Bank Century, KPK harus lebih dulu meninsaklanjuti hasil putusan PN Jakarta Selatan.

Setelah menindaklanjuti putusan PN Jaksel, KPK harus fokus atas peran Sri Mulyani di kasus tersebut. “KPK harus segera memanggil Sri Mulyani. KPK jangan hanya mendiamkan Sri Mulyani,” paparnya.

Uchok menegaskan, kasus KPK tidak rumit jika benar – benar KPK mau mengusutnya. Apalagi KPK dan Pansus DPR sudah mempunyai data dan dokumen yang utuh dan lengkap terkait kasus ini. Dari dokumen tersebut maka tinggal KPK menentukan siapa saja tersangka dalam kasus Bank Century. Menurutnya jika semakin lama kasus tersebut tersimpan di laci penyidik maka semakin besar juga dosa KPK terhadap masyarakat.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman memberi waktu tiga bulan kepada KPK untuk menetapkan Boediono cs sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bank Century. Jika tak dipenuhi, Boyamin akan melayangkan gugatan ganti rugi kepada KPK atas kasus tersebut.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, pimpinan KPK segera menggelar perkara kasus dugaan korupsi atas pemberian FPJP pada Bank Century. Tim penyidik dan tim penuntut akan dipanggil untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

“Bagaimana kelanjutannya, nanti kita akan bahas di tingkat pimpinan dan tentunya juga penyidik dan penuntut. ‎Kita tunggu saja nanti pimpinan akan rapat dengan penyidik dan penuntut ya,” ‎kata Saut Situmorang beberapa waktu lalu.

Bola panas kasus Bank Century memang sudah tidak bisa dibendung lagi, gulirannya sudah menghantam  Boediono, mungkin tak lama lagi Sri Mulyani, dan boleh jadi pada akhirnya mengarah ke SBY. Persoalannya, akan kah KPK berani memulainya?[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here