Separuh PDRB Jatim Ada di Gerbang Kertosusila

0
118
Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan paparan di Musrenbang 2018 dan RKPD Pemprov Jatim di Surabaya. Foto: Nusantara.news

Nusantara.news, Surabaya- Deretan keberhasilan pembangunan ekonomi yang diraih oleh pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf selama sewindu menjabat gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, tidak bisa menutupi fakta adanya ketimpangan antara kaya dan miskin, dan kesenjangan antarwilayah. Data BPS Propinsi Jawa Timur mencatat ditahun 2016 50% Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim hanya terpusat dari wilayah Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan). Sedangkan sisanya 50% dibagi oleh di Kab/Kota lain.

Disparitas kue industrialisasi juga terjadi di Jatim. Indikasinya, kontribusi sektor industri pengolahan (manufaktur), memiliki kesenjangan yang cukup tinggi, karena sentra industri manufaktur hanya didominasi Kota Kediri, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Tuban. Kab/Kota sisanya justru menunjukkan gejala deindustrialisasi.

Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa selama ini banyak daerah hanya terobsesi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Padahal dalam pertumbuhan tinggi seringkali gagal diimbangi dengan rasio pemerataan yang baik. “ Ini menjadi problem bagi desain pembangunan di Jawa Timur” katanya ketika menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musrenbang Jatim di Grand City, Kamis (12/03/2017)

Secara makro, tren pertumbuhan PDRB Jatim selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian nasional, meski beberapa tahun terakhir trennya mengalami pelambatan. “Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut, belum dibarengi dengan skema dan strategi pemerataan hasil pembangunan yang baik, sehingga terjadi kesenjangan pendapatan di Jawa Timur” ujarnya

Lebih jauh ketua DPW PKB Jatim ini menjelaskan, pemerataan hasil pembangunan di Jawa Timur, belum maksimal dilakukan, atau masih terjadi ketimpangan antar penduduk di Jawa Timur. Artinya, pertumbuhan yang relatif tinggi masih dinikmati oleh sebagian kecil kalangan penduduk saja. “Sehingga, pembangunan justru menghasilkan ketimpangan perekonomian yang cukup lebar” ujarnya.

Sementara itu Kategori ketimpangan menurut Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Pengelompokkannya adalah sebagai berikut:

  1. Apabila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
  2. Apabila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
  3. Apabila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah

Terlihat bahwa tingkat ketimpangan terus tinggi jika sebelum 2015 masih kategori ketimpangan rendah  di tahun 2015 ketimpangan sudah masuk kategori sedang.  Prosentase kelas bawah hanya ditahun 2011 saja mengalami peningkatan sebesar 0,21%, selebihnya selebihnya mengalami penurunan.0,94% di tahun  2012, 0,33% pada tahun 2013, untuk 2014 juga turun sebesar  1,19. Dan paling dahsyat ditahun 2015 sebesar 2,02%.  Selama 2010-2015 turun sebesar  4,2%.

Kelompok menengah mengalami naik turun, naik 0,05% pada 2012, turun sangat besar pada 2013 sebesar 4,19%. Naik 0,17% pada 2013, kembali naik 0,67% ditahun 2014 dan kembali ke angkan 34,52 dengan penurunan sebesar 0,7% pada tahun 2015. Pada kurun waktu 2010-2015 terdapat  penurunan 4%.

Sementara golongan atas hanya ditahun 2011 saja terjadi penurunan sebesar 0,33%, selebihnya terdapat kenaikkan. Sebesar 5,13% pada 2012, naik pada 2013 dan 2014 masing-masing adalah 0,16% dan 0,52% dan pada 2015 naik sebesar 2,72%.  Selama  2010-2015 terdapat kenaikkan sebesar 8,2%.

 

Jika memasukkan unsur pendapatan perkapita, didapat data bahwa pendapatan per kapita masing-masing kelompok pendapatan mengalami kenaikkan. Hanya pada tahun 2015 kelompok bawah mengalami penurunan sebesar 2,7%.

Kalau dilihat dalam kurun waktu 2010-2015 terlihat, kenaikkan masing kelompok sebagai berikut bawah(9,3%), menengah (33%) dan atas sebesar 42,5%.  Untuk pendapatan perkapita kenaikkannya sebesar 32,7%.

Dua kelompok, yakni kelompok bawah dan menengah jika digabung, gabungan ini adalah  80% dari masyarakat Jatim, nilainya masih dibawah pendapatan perkapita. Dengan penyerapan 59,33% ditahun 2010 menjadi 51,13% di tahun 2015.

Ini menjadi pertanda penurunan pendapatan kelompok menengah bawah, menjadi peningkatan kelompok atas. Ini menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi Gubernur Jatim dalam sisa dua tahun kepemimpinannya, juga menjadi perhatian bagi siapa saja yang akan menjadi penerusnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here