Seperti Apa Pimpinan KPK yang Ideal?

0
46

Nusantara.news, Jakarta – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023 saat ini tengah melakukan proses penjaringan calon pimpinan KPK yang berasal dari berbagai unsur. Lepas dari berbagai kritik terhadap komposisi anggota pansel yang dianggap ‘orang-orang dekat istana’, kita berharap Pansel mampu bekerja profesional untuk menghasilkan calon pimpinan KPK yang ideal.

Lantas seperti apa pimpinan KPK yang ideal di masa mendatang?

Menurut Wakil Ketua Pansel Capim KPK, Indriyanto Seno Adji, sosok calon pimpinan KPK ke depan haru terampil dalam tata kelola organisasi termasuk mengelola hubungan KPK dengan lembaga lain di luar.

"Saya kan pernah di dalam juga ya. Kalau menurut saya, salah satu tantangan yang ke depan itu juga bagaimana tata kelola 'manajerial' skill di dalam. Bukan sekadar penindakan hukumnya saja. Sekarang bisa dilihat kan ada stigma-stiga di dalam kelembagaan itu sendiri. Itu harus menjadi tantangan dan jawaban dari para capim,” jelas Indriyanto.

Sementara itu pada akhir 2011 lalu, Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana pernah menyarankan komposisi pimpinan KPK sebaiknya terdiri dari beragam latar belakang. Sebab menurutnya, pimpinan KPK yang semuanya berlatar belakang Sarjana Hukum itu tidak ideal. Ery menambahkan, selama ini pimpinan yang berlatar belakang ilmu ekonomi biasa menempati pos pencegahan. Namun bagi Erry, kemampuan ekonomi dan perbankan juga sangat diperlukan di bidang penindakan.

"Jangan salah, di penindakan juga diperlukan. Tanpa pimpinan dari bidang perbankan, audit, pengumpulan alat bukti menjadi kurang kuat," ujar Erry ketika itu.

Pandangan lain datang dari mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Ia menyarankan agar Pansel tidak merekrut pendaftar yang masih aktif menyandang jabatan di lembaga atau instansi. Berkaca pada kasus-kasus yang menimpa komisioner KPK pada masa periode kepemimpinan Jilid II dan III, kata Abdullah, pimpinan KPK sebaiknya bukan merupakan pejabat yang masih aktif, baik di kepolisian, kejaksaan, BPKP, atau lembaga lainnya.

Dalam hal ini, Abdullah menilai jajaran komisioner Jilid I merupakan formasi ideal lantaran diisi oleh orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki jabatan alias pensiunan. "Yang ideal adalah seperti pimpinan KPK edisi 1 di mana mereka adalah pensiunan kepolisian, kejaksaan, BPKP, dan mantan direktur BUMN," ujar Abdullah.

Di pihak lain, Ketua Wadah Pegawai KPK YUdi Purnomo berharap agar calon pimpinan KPK terpilih nantinya siap memberantas korupsi dan menghadapi berbagai upaya perlawanan dari koruptor. Karenanya, menurut Yudi, Pansel harus bekerja cermat dan transparan.

Tentu saja, bukanlah perkara mudah bagi Pansel untuk mencari calon pimpinan KPK yang betul-betul ideal: berintegritas, independen, dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terpenting lagi, pimpinan yang terpilih harus berani “bertaruh nyawa” dalam pemberantasan korupsi mengingat ancaman dari musuh-musuh KPK kian menggila. Seruan serupa juga kita tujukan kepada DPR yang akan melakukan fit and proper test terhadap calon pimpinan KPK yang akan disahkan dari beberapa nama yang disodorkan Pansel.

Baik Pansel maupun DPR, harus memastikan secara serius integritas serta rekam jejak dari para calon pimpinan KPK. Bukan berdasarkan titipan, pesanan, atau semata-mata punya kedekatan dengan pihak-pihak pemegang kuasa. Sebab, jika pimpinan KPK terpilih adalah orang-orang bermasalah, selain akan menjadi alat sandera dan barter kepentingan dengan para koruptor, juga bisa menyulitkan upaya pemberantasan korupsi.

Di luar itu, Pansel juga perlu mngevaluasi kekuranagn pada kinerja dan komposisi pimpinan KPK sebelumnya. Misalnya kelemahan KPK ada di pencegahan, maka cari capim yang punya kualifikasi terkait pencegahan korupsi. Atau komposisi pimpinan KPK saat ini misalnya dipandang kurang ideal karena tidak ada ahli hukum pidana dan unsur kejaksaan, perlu dipikirkan untuk merekrut pimpinana KPK mendatang dengan memperhatikan pemerataan keahlian ahli.

Barangkali patut dipertimbangkan bahwa ke depan komposisi pimpinan KPK merepresentasikan kombinasi ideal dari latar belakang keahlian yang berbeda: cermat dan punya naluri menyerang seperti jaksa, kemampuan menguliti kejahatan seperti ahli hukum pidana, punya kemampuan audit seperti BPK/BPKP, keahlian mengulik informasi dan penelusuran seperti intelijen, serta ahli pencucian uang karena perkara korupsi juga berkaitan erat dengan ekonomi dan perbankan.

Memang, menyandang pucuk pimpinan di lembaga yang tengah digandrungi dan paling dipercaya publik, butuh kualifikasi “tingkat dewa”: kapabilitas, integritas, profesionalitas, akseptabilitas, termasuk “citra baik” di muka publik. Belum lagi berbagai persyaratan dan tahapan seleksi yang memakan waktu panjang dan superketat. Sebab itu, Pansel Capim KPK harus independen dan punya parameter objektif dan terukur dalam meloloskan pimpinan yang berkualitas.

Jika Pansel gagal menjalankan tugas mulia tersebut, apalagi ‘bermain mata’ dengan kekuatan politik tertentu, maka selain akan menghasilkan pimpinan di bawah standar, juga mendegradasi marwah KPK dalam pemberantasan korupsi. Semoga pansel benar-benar profesional.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here