Seperti Soeharto, Jokowi Gunakan Kata “Gebuk”, Situasi Genting?

0
195
Presiden Joko Widodo (tengah kanan) menyampaikan arahan saat pertemuan dengan pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5). Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta Kapolri bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku jika ada pihak-pihak yang memecah belah masyarakat, mengancam negara dengan paham yang bertentangan dengan hukum dan dasar negara. ANTARA FOTO

Nusantara.news, Jakarta – “Jika melanggar hukum, anti-Pancasila, merusak tatanan, ya pasti kita gebuk.”  Pernyataan ini dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bersilaturahmi dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Rabu (175/2017).

Pernyataan ini mengingatkan publik pada pernyataan Presiden Soeharto dalam pesawat saat perjalanan pulang dari lawatan ke Beograd, Yugoslavia, tahun 1989.

Ketika itu Soeharto mengatakan, “Biar jenderal atau menteri, kalau bertindak inkonstitusional, akan saya gebuk.”

Seperti Soeharto, Jokowi sesungguhnya juga sangat jarang menggunakan kata-kata keras seperti “gebuk.” Keduanya lebih terbiasa mengembangkan senyum dan mengunakan kata-kata yang sewajarnya.

Terkait pernyataan Soeharto, ketika itu memang ada isu soal Jenderal LB Moerdani dalam kaitannya dengan suksesi.

Jika sekarang Jokowi mengeluarkan kata “gebuk,” apakah juga dalam kaitan dengan suksesi. Atau apakah pernyataan keras itu merupakan gambaran bahwa negara sedang dalam keadaan darurat atau dalam keadaan genting?

Pertanyaan ini relevan diajukan karena sehari sebelumnya, saat menerima para alim ulama di Istana Negara, Jokowi juga mengeluarkan pernyataan keras. Dia bahkan memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas segala bentuk ancaman.

“Saya juga telah perintahkan kepada Kapolri, kepada panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang menganggu persatuan dan persaudaraan, yang menganggu NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” kata Jokowi.

Belum Genting

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Firman Nur menilai pernyataan itu agak berlebihan. Sebab, situasi dan kondisi keamanan dalam negeri masih aman terkendali. Sehingga, kurang tepat jika Jokowi mulai membawa-bawa TNI.

“Potensi konflik memang ada. Namun, tidak besar-besar amat. Masih bisa ditanggulangi oleh kepolisian,” jelas Firman kepada Nusantara.news, Kamis (18/5).

Firman kemudian mengemukakan perkembangan politik dan keamanan Tanah Air beberapa bulan terakhir, utamanya pasca Pilkada DKI dan vonis bersalah terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penodaan agama.

Memang kerap muncul aksi-aksi dari dua kubu, baik kubu pendukung Ahok maupun kubu kontra. Aksi yang dilakukan, mulai dari aksi parade karangan bunga sampai aksi bakar lilin.

Sementara, dari kubu kontra kabarnya tengah penyiapkan aksi sejuta obor.

Dalam setiap aksi yang diikuti ratusan massa memang selalu ada potensi gesekan hingga bisa jadi berujung pada kerusuhan.

tetapi sampai zsejauh ini, kata Firman Nur, belum ada urgensi pelibatan TNI. Aksi seperti itu masih cukup ditangani aparat kepolisian baik dalam bentuk pencegahan maupun pembubaran massa aksi.

Kecuali jika aksi -kasi itu berkembang menjadi kerusuhan yang meluas dan mengancam keamanan nasional, maka keterlibatan TNI tentu sangat dibutuhkan.

Namun, kata Firman, aksi-aksi itu masih bersifat sporadis dan masih dalam batas-batas kewajaran. “Belum ada indikasi kerusuhan massa yang mengancam keamanan nasional,” ucapnya.

Begitupun dengan perang dua kubu di sosial media, masih dalam tataran adu argumentasi. Meskipun, memang ada yang menyerempet ke masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), tapi terbilang kecil.

“Jadi, sampai sejauh ini belum ada urgensi untuk menyebut-nyebut TNI,” imbuh Firman.

Yang menjadi masalah sekarang adalah justru cara cara Polri menangani aksi – aksi yang ada. “Ini yang justru dipertanyakan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

Politikus PKS ini menilai kepolisian terkesan tidak netral dalam menangani sejumlah kasus. Karena, polisi reaktif terhadap masalah yang melibatkan kelompok pengkritik pemerintah, seperti penanganan kasus dugaan makar oleh aktivis Islam, di mana polisi langsung melakukan penahanan.

Sedangkan terhadap aksi sebagian warga Papua dan Minahasa yang ingin memisahkan diri dari NKRI, aparat kepolisian terkesan tak bereaksi.

Begitupun dengan kasus lainnya seperti penolakan sebagian warga Aceh terhadap Gubernur Kalimantan Barat. Saat itu, polisi langsung melakukan penangkapan. Sedangkan, saat sebagian warga Menado menolak kehadiran Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, reaksi polisi biasa saja.

“Saat, umat Islam menggelar aksi 212 dan aksi lainnya, sangat kelihatan apara keamanan represif. Tapi, dengan aksi bakar lilin sampai dini hari yang jelas jelas melanggar hukum karena melewati batas waktu pukul 18.00, dibiarkan. Ini ada apa?,” cetus Hidayat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here