Sequences Pembangunan Infrastruktur Jokowi Keliru

0
199
Presiden Jokowi selama dalam masa pemerintahannya telah membangun aneka proyek infrastruktur, namun para ekonomi menilai proses pembangunan infrastruktur itu ngawur.

Nusantara.news, Jakarta – Gencarnya Presiden Jokowi membangun infrastruktur sejak 2015-2019 patut diacungkan jempol. Komitmennya kuat, dan beliau sendiri yang mengawasi. Hanya saja sequences (urut-urutan) yang keliru sehingga efek pembangunan infrastruktur itu terlalu lambat.

Harusnya pembangunan infrastruktur dapat dirasakan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Gencarnya pembangunan infrastruktur Jokowi ternyata kaitannya sangat kecil terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni stagnasi di level 5% plus minus 1%.

Ditambah lagi situasi makro ekonomi yang tidak beruntung, membuat pencapaian target pembangunan infrastruktur makin jauh dari harapan.

Lihat saja, pada akhir 2018 ini, hampir setiap hari Jokowi meresmikan proyek infrrastruktur. Mulai dari Pelabuhan Kuala Tanjung, Provinsi Sumatera Utara. Masih menanti peresmian Pelabuhan New Makassar akan beroperasi pada 2019.

Akhir 2018 Jokowi juga harusnya meresmikan runway ketiga atau terakhir Bandara Soekarno-Hatta sebenarnya akan selesai. Tapi karena pembebasan lahan ada terhambat, mungkin pertengahan tahun 2019 baru akan selesai.

Jokowi mengatakan, banyak negara yang telah meminta tambahan slot penerbangan ke Jakarta antara lain India, Thailand, Uni Emirat Arab, dan China.

Jauh sebelum itu Jokowi juga telah meresmikan Tol Trans Jawa, Tol Trans Papua, Tol Trans Sumatera dan lainnya.

Ekonom Senior Rizal Ramlli mengakui prestasi terbesar Jokowi adalah infrastruktur. Dia betul-betul all out dan memimpin langsung prosesnya. Mulai dari proses penganggaran, peletakkan batu pertama, proses pembangunan hingga peresmian. Jokowi benar-benar full commitment terhadap pembangunan proyek infrastruktur.

Tapi memang ada masalah dalam perencanaan, jalan tol Jakarta-Surabaya. Dulu Rizal yang mengusulkan, bahkan sejak zaman SBY. Rizal mengatakan, SBY saja bisa membangun infrastruktur, Jokowi harus lebih bisa. Tapi gimana caranya?

Lihat jalan Tol Kuala Lumpur ke Singapura telah dibangun dan sangat feaseable, padahal kepadatan traffic Pantura Jawa itu 7 kali lebih padat dari tol Kuala Lumpur-Singapura. Caranya, pantura Jawa itu dibagi menjadi tiga junction, masing-masing sepanjang 450 km. Lalu proses pembangunannya dikasih ke swasta atau asing, bisa China, Korea dan Jepang. Tapi sub kontraktif harus lokal. Investasi, mereka sendiri yang mengusahakan.

“Pada zaman SBY proyek infrastruktur dikasih ke menteri-menteri, mereka mulai bagi-bagi 60 km, tapi karena nggak ada pengalaman, nggak punya duit, nggak punya network, akhirnya mangkrak. Zaman Jokowi ambil jalan pintas, pakai dana BUMN konsesi tol itu dibeli lagi,” jelasnya.

Kalau dalam pelaksanananya, karena tak disiapkan, harusnya jalan tol feeder road-nya ditambah agar ada multiplier effect pada perekonomian rakyat. Pompa bensin dan UKM dikasih di rest area, tapi yang dikasih tempat yang gede-gede. Bendungan dibikin, tapi jaringan tersiernya tidak dibuat.

Jadi dalam bidang infrastruktur Jokowi paling komitmen dan prestasi paling besar Jokowi memang di infrastruktur. Tapi dalam perjalannya, khususnya di bidang makro ekonomi terjadi kemandegan luar biasa. Seperti pengurangan angka kemiskinan hanya 430.000 per tahun, zaman Gus Dur pengurangan angka kemiskinan sampai 5,05 juta per tahun. Penyerapan tenaga kerja juga lambat. Sehingga pembangunan infrastruktur tidak maksimal.

Ekonom yang pernah menjadi Menko Perekonomian zaman Gus Dur, Kwik Kian Gie, mengatakan pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi terkesan dipaksakan. Jokowi tidak pernah melihat daerah mana yang harus dibangun infrastruktur, daerah mana yang tidak perlu dan daerah mana yang belum perlu. Karena pembangunan infrastruktur itu dipaksakan, sementara uang tidak punya, akhirnya dibiayai dengan utang, dan  banyak utang luar negerinya, dan oleh karena itu harus membayar bunga padahal belum bisa dipakai.

“Jadi Teori yang mengatkan bahwa utang memiliki self liquidating character, karakter utang dapat meningkatkan produktivitas. Produktivitas bisa membayar lagi utang, itu tidak benar. Oleh karena infrastruktur jadi, utang dan bunga harus dibayar, sementara infrastruktur belum menghasilkan, karena ada yang tidak terpakai,” demikian alasan Kwik.

Infrastruktur itu kalau dibangun terlampau pagi tidak bisa, kalau terlambat juga tidak bisa. Infastruktur hanya bisa dibangun dengan ukuran yang tepat, tepat waktu dan tepat biaya.

“(Pembangunan infrasrtuktur) kita ngawur. Ada Trans Jawa, Trans Papua, Trans Sumatera, Trans Sulawesi semua mau dibangun. Sementara tidak ada penelitian daerah mana yang diprioritaskan karena dibutuhkan, daerah mana nanti dulu dan daerah mana yang tidak usah dibangun. Tidak ada penelitian itu, jadi seperti dipaksakan, karenanya ngawur,” Demikian Kwik.

Bahkan, menurut kader senior PDIP itu, pemerintah seolah tidak peduli terhadap konsekuensi keuangannya. “Nggak punya uang, ngutang. Masih kurang, tidak peduli. Toh bisa menerbitkan obligasi, jual di Bursa Efek Indonesia atau lewat bank penjual.

Lebih spesifik lagi ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menyatakan logika pembangunan Tol Trans Sumetera dan Trans Jawa khususnya dikatakan untuk mempermudah penyaluran logistik, adalah ngawur.

Faisal Basri lantas menguatkan pendapat Kwik Kian Gie bahwa pembangunan insfraktuktur yang ngawur. Menurut Faisal Basri, Indonesia adalah negara Maritim. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, kalau ingin mengintegrasikan seharusnya transportasinya pakai transportasi laut.

“Penamaan tol laut adalah sebuah kekeliruan karena di laut merupakan jalan yang bebas hambatan. Jadi terminologinya salah, di laut itu semua bebas hambatan, jadi tak perlu bayar,” tegasnya.

Faisal Basri mengkritik keras pembangunan Tol Trans Sumatera dan Tol Trans Jawa. “Dibangun jalan tol Sumatera, Jawa–Banyuwangi dengan alasan mempermudah logistik, Masha Allah itu sesat pikir, karena logistik yang paling murah dan efisien dan efektif untuk meningkatkan daya saing di Indonesia adalah transportasi laut,” tegas Faisal.

Logikanya, kalau logistik diangkut pakai truk maksimal cuma 10 ton, dan ongkosnya 10 kali lipat lebih mahal, jadi kalau dari Aceh mau dibawa ke darat pakainya transportasi laut, bukan darat.

Bahkan Faisal menyebut bahwa pembangunan insfraktuktur di pemerintahan Jokowi tidak semua ngawur, namun banyak yang ngawur.

Belum lagi kita ketahui sebagian semen dan baja yang digunakan untuk pembangunan infrasrtuktur pun impor dari China. Akibatnya defisit perdagangan kita terlalu besar terhadap China, padahal kita punya BUMN PT Semen Indonesia Tbk untuk pengadaan semen. Sementara PT Anteka Tambang Tbk, juga dapat diandalkan untuk mengadaan baja.

Baik Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, dan Faisal Basri, sama-sama memiliki respon yang sama bahwa sebenarnya pembangunan infrastruktur itu diperlukan. Namun dalam proses pembangunannya diperlukan sequences yang benar, urut-urutan pekerjaan yang tepat sehingga walaupun dengan dana terbatas, namun bagaimana caranya agar mendapat hasil yang maksimal.

Pembangunan infrastruktur yang telah terlanjur dibangun, hasilnya tidak maksimal karena masih dianggap terlalu mahal. Itu sebabnya tidak efisien. Ini yang menjelaskan mengapa biaya tol Merak-Banyuwangi menjadi sangat mahal. Karena sequences-nya keliru.

Karena itu diperlukan evaluasi total soal urut-urutan pembangunan tol yang efisien, terutama memaksimalkan pembangunan pelabuhan dan tansportasi laut. Di sinilah aspek efisiensi yang menemukan momentumnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here