HGU Prabowo dan HGU Teman-Teman Jokowi (1)

Serangan Kopong Jokowi Atas HGU Prabowo Sia-Sia

0
300
Calon Presiden Jokowi menyerang kepemilikan HGU Prabowo Subianto dalam debat kedua capres, Prabowo dengan cool menjawab itu adalah tanah negara, setiap saat negara membutuhkan Prabowo siap mengembalikan.

Nusantara.news, Jakarta – Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Itulah peribahasa yang pantas untuk menggambarkan serangan Jokowi terhadap Prabowo Subianto terkait tudingan kepemilikan lahan seluas 340.000 hektare di Kalimantan dan Aceh Tengah pada debat kedua lalu.

Serangan Jokowi ini sempat menjadi ramai dan menimbulkan keriuhan di arena debat karena Wakil Direktur Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferdinand Hutahaen (dari Partai Demokrat) memprotes Ketua KPU Arief Budiman.

Kemudian Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berusaha datang untuk melerai, namun kehadiran Luhut juga diprotes oleh Maher al Gadrie, pengusaha yang juga sahabat Praboso Subianto. Kehadiran Maher karena merasa Luhut tak diperlukan, karena dari kubu 01 sudah ada Aria Bima dan Rizal Malarangeng.

Muara dari kericuhan kecil itu adalah serangan yang dilakukan oleh calon presiden Jokowi terhadap Prabowo terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar. Lahan itu terdiri dari 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120 hektare di di Aceh Tengah.

Dala debat kedua itu, Jokowi menyindir soal ratusan hektare tanah yang disebut dimiliki Prabowo. Sindiran itu disampaikan Jokowi saat berbicara terkait pembagian sertifikat tanah.

“Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur, sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan pada masa pemerintahan saya,” kata Jokowi di Hotel Sultan, beberapa hari lalu.

Jokowi menyindir Prabowo lantaran ia ingin memamerkan kalau dirinya rajin memberikan sertitikat tanah, maaf bukan memberi tanah loh. Sehingga Jokowi sebenarnya ingin memamerkan bahwa dirinya tak punya benturan kepentingan dengan tanah dan ia bagikan tanah kepada rakyat Indonesia. Jadi ujung-ujungnya pencitraan juga, karena esensi yang diributkan sama sekali bukanlah pelanggaran aturan dan etika.

Kalau saja Jokowi tahu pemberi HGU Prabowo adalah Pemerintahan Megawati Soekarnoputri pada 2002, mungkin ia menyesal karena bermaksud menepuk air di dulang, akhirnya terpercik ke muka sendiri.

Meski demikian Prabowo mengakui menguasai ratusan ribu hektare tanah di sejumlah wilayah di Indonesia. Namun, sebut Ketum Gerindra itu, tanah yang dimilikinya itu berstatus HGU (hak guna usaha).

“Tapi adalah HGU. Adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot,” tegas Prabowo.

Menyorot HGU di Kalimantan yang sempat dicitrakan bahwa lahan seluas itu adalah untuk kepentingan pribadi. Ada pencitraan yang keliru soal mengapa Prabowo bisa memiliki HGU (Hak Guna Usaha), disini pentingnya seorang petahana harus memahami sejarah.

Lepas dari keterbatasan pengetahuan Jokowi, ada beberapa fakta menarik seputar lahan tanah yang dulu sempat berdiri PT Kiani Kertas milik Bob Hasan. Tentu saja serangan Jokowi tersebut dalam konteks sejarah seolah tak paham duduk persoalannya.

Sehingga bermaksud menyerang Prabowo, ternyata Jokowi malah menyerang kubu 01 sendiri. Karena banyak para pendukung jokowi yang juga memiliki lahan HGU, bahkan Luhut dikabarkan menyerobot lahan petani untuk mendapatkan HGU di Kalimantan Timur.

Adalah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menuduh dua perusahaan yakni PT Perkebunan Kaltim Utama (PKU) dan PT Kutai Energi (KE) merebut tanah petani di Kalimantan Timur. Kedua perusahaan itu merupakan anak usaha PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) milik Luhut.

“Perusahaan milik Luhut Binsar Pandjaitan telah mencemari sungai, merampas dan menggusur sumber-sumber kehidupan kelompok tani,” kata Direktur Walhi Kalimantan Timur Fathur Raziqin di kantor Walhi Pusat.

Penggusuran secara ilegal lahan warga oleh PT PKU dan PT KE diduga telah berjalan sejak 2005 lalu. Walhi mengklaim, lahan warga yang dirampas di tiga kecamatan yakni Kecamatan Muara Jawa, Loa Janan dan Sanga-sanga di Kabupaten Kutai Kertanegara.

Sementara, sejak tahun 1987 warga telah membuat sertifikat hak milik, selain itu pada 1997 warga yang belum memiliki sertifikat hak milik telah membuat SPPT (Surat Penguasaan Pemilikan Tanah).

Tak hanya itu, PT PKU justru justru memperoleh izin Hak Guna Usaha bernomor 75/HGU/BPNRI/2009 dari dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluas 8633,8 hektare pada 2009 dan berlaku hingga 2036. Izin itu melingkupi 1.300 hektare area tempat tinggal dan kebun warga.

Warga pun mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan menang. Namun, PT PKU dan PT KE tak juga pergi dari tanah mereka.

“Jika agenda reforma agrarian pemerintah ingin berhasil, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh Presiden adalah menertibkan jajarannya dari bisnis yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merusak lingkungan,” kata Fathur.

Direktur Utama PT PKU 1, Suaidi Marabessy menganggap tuduhan Walhi salah alamat. Sebab, alih fungsi lahan dilakukan oleh manajemen sebelumnya.

Sebab, PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) baru membeli mayoritas saham dalam PT Perkebunan Kaltim Utama I pada 19 Juni 2013. “Jadi kalau penggusuran itu dilaksanakan sejak 2005, itu dilakukan oleh perusahaan yang lama,” katanya.

Di samping itu, Suaidi menyatakan, perusahaannya telah menawarkan kerjasama lewat mekanisme bagi hasil yang pada pembicaraan terakhir disepakati pembagian 20% untuk petani dan 80% untuk perusahaan. Sebelumnya, sistem bagi hasil dengan manajemen lama hanya 9% berbanding 81%.

Ibarat senjata berpeluru kopong, serangan Jokowi atas HGU Prabowo sama sekali tak bermakna apa-apa.[Bersambung]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here