Serangan Perang Asimetris: Membaca Arah Investasi Infrastuktur China

0
413

Oleh: Hadi Prasetyo dan Imam Baehaqi Abdullah

Banjir investasi Cina ke Indonesia tampaknya kian tak terbendung. Sebelumnya, usai peringatan Konferensi Asia Afrika, 23 April 2015 lalu Presiden Jokowi dan Presiden RRC Xi Jinping telah saling bersepakat bahwa Cina akan ikut berinvestasi di sejumlah proyek infrastruktur.

Menurut situs Sekretariat Kabinet, ragam proyek infrastruktur yang dimaksud tersebut  meliputi: pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara, pembangunan jalan sepanjang 1.000 km, pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW), juga pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya.

Kemudian, Juli 2017 lalu, Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menawarkan sejumlah proyek infrastruktur bernilai Rp 217 triliun kepada Cina. Adapun proyek yang akan digarap meliputi: jalan tol sebesar Rp 42 triliun, pelabuhan laut senilai Rp 60 triliun, pembangkit listrik Rp 100 triliun, dan proyek integrated tourism resort sebesar Rp 15 triliun.

Dalam siaran persnya, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Tamba Hutapea menyebutkan bahwa, proyek-proyek tersebut, di antaranya Pelabuhan Kuala Tanjung dan Integrated Tourism Projects Danau Toba di Sumatra Utara, Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, 15 proyek pembangkit listrik, 5 proyek jalan tol dan 5 proyek dengan Skema Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN/PINA (skema Business-to-Business).

Ini semua membangkitkan banyak decak, begitu luar biasa. Perekonomiannya yang terus melaju kencang—meski belakangan mulai menurun—telah menjadikan ekonomi Cina begitu digdaya. Tapi, apakah Cina memang unggul dalam dalam pembangunan pelabuhan, jalan, jalur kereta, pelabuhan, dan bandara? Lalu pertanyaan berikutnya, ada maksud apa gerangan di balik banjiran investasi Cina ke Indonesia?

Kekuatan Investasi Cina

Tentang kedigdayaan perekonomian Cina, yang kini agaknya bahkan telah melampaui AS, mulai terlihat ketika pada Februari 2013 lalu perusahaan Cina—China Overseas Ports Holding Company—mengambil alih dan menjadi operator strategis Pelabuhan Samudra Gwadar, Pakistan.

Semula, Pelabuhan Gwadar—terletak di Kota Gwadar, di pesisir Laut Arab dan berjarak sekitar 700 km dari Karachi—dikelola otoritas Pelabuhan Singapura setelah mereka membangun beberapa tahun sebelumnya. Kemudian, Cina menanamkan investasi sebesar USD 250 juta untuk mengambil alih operasional perusahaan dalam rangka meraih keuntungan yaitu mengurangi biaya pengiriman barang dari Tiongkok ke Timur Tengah dan Afrika.

Secara geografis, Pelabuhan Gwadar Pakistan merupakan akses kunci ke jalur pelayaran ke arah barat Teluk Persia. Pelabuhan ini juga akan memberi wilayah Tiongkok barat rute yang lebih dekat ke jalur-jalur pelayaran dibandingkan kalau menggunakan pelabuhan di Tiongkok tenggara. Secara geopolitis, langkah Cina ini juga dapat diartikan memberikan aba-aba kepada AS bahwa geopolitik utama Tiongkok telah dialihkan ke kawasan Asia Pasifik.

Investasi Cina kemudian terus melaju ke Srilanka dan banyak Negara Asia lainnya, termasuk Indonesia dan juga menembus ke jantung Afrika. Ragam proyek yang ditangani juga sangat beraneka, termasuk beberapa proyek yang menguntungkan secara politis dan sensitif semisal reaktor nuklir, pelabuhan yang menghubungkan rute-rute impor barang seperti yang terdapat di Sri Lanka, dan akuisisi perusahaan benih dan pestisida Swiss “Syngenta” oleh China National Chemical Corp. sebesar 43 milyar dolar dalam bentuk tunai, dan lain sebagainya.

Menurut harian berbahasa Mandarin, Yinni Xingzhou Ribao, pada rentang Januari hingga November 2012, investasi langsung Tiongkok ke luar negeri (merger dan akuisisi) di sektor non finansial mencapai USD 62,5 miliar, angka ini naik 25% dibanding tahun sebelumnya. Adapun proyek kontrak di luar negeri sebesar USD 102,4 miliar, atau naik 18,7% dari tahun sebelumnya. Sementara, jumlah kontrak baru sebesar USD 128,8 miliar, atau naik 12,9% dari tahun sebelumnya.

Hasil riset dari Dealogic menyebutkan investasi perusahaan Cina secara global sepanjang tahun 2016 saja, mencapai US$ 200 miliar. Namun, di tahun 2017 Pemerintah mengeluarkan aturan baru yang membatasi investasi ke/di luar negeri, baik berupa investasi langsung maupun akuisisi dan merger.

Menurut CNBC, aturan baru itu melarang perusahaan atau investor individu dari Cina di sektor property, pertahanan, olahraga, film dan bioskop, sarana hiburan, serta bisnis judi dan seks. Namun demikian, pemerintah Cina menganjurkan para investor menanamkan modalnya pada proyek-proyek yang masuk ke program Belt and Road, yang antara lain meliputi: pembangunan rel kereta api, jalan tol, pembangkit listrik, serta pelabuhan.

Melalui aturan baru ini Cina mengharapkan perekonomian domestiknya kembali menguat, setelah di tahun-tahun terakhirnya tidak lagi tumbuh hingga dua digit, bahkan hanya bisa pada kisaran 6%. Di luar itu, beleid ini juga menegaskan kembalinya kontrol ketat atas bisnis swasta oleh Negara.

Dan hasilnya, hingga pertengahan Agustus 2017, menurut data dari Thomson Reuters, nilai mereger dan akuisisi Cina mengalami penurunan hingga 42%. Data Dealogic pun menunjukkan adanya penurunan investasi hingga 40% atau menjadi US$ 74 miliar pada semester pertama tahun 2017 ini. Sebaliknya, penanaman modal dalam program Belt and Road sudah mencapai US$ 33 miliar atau melampaui target tahun lalu sebesar US$ 31 miliar.

Dengan semua perkembangan itu, Bank Dunia memprediksi bahwa, di tahun 2020 nanti Cina mampu menggeser posisi AS. Dan jika pola ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin bila di tahun 2050 nanti Cina akan menjadi Negara hegemonik baru.

Hal ini tentu saja membangkitkan rasa khawatir, terutama bagi Washington dan para sekutunya. Karena itu, salah satu pilihan yang kemudian diambil oleh AS adalah meningkatkan skala kekuatan militernya, terutama di kawasan Asia Pasifik.

Tentang Produk Murah Cina

Hampir semua Negara di dunia kini telah disambangi aneka produk made in China. Ragam produknya begitu beraneka dan satu lagi, harganya relatif murah dibanding barang sejenis lainnya. Kekuatan harga produk (murah) ini pula yang menyebabkan hampir semua Negara di dunia kewalahan untuk menyaingi. Pendek kata, Cina adalah eksportir dunia dengan produk berharga murah.

Demikian massivnya produk murah asal Cina dalam membanjiri hampir seluruh Negara di dunia sehingga menimbulkan banyak ketergantungan dengan berbagai implikasi ikutannya. Hal ini bukan saja menimpa Negara-negara berkembang, tetapi juga AS dan Negara-negara anggota Uni Eropa.

Lalu bagaimana produk dari Cina menjadi demikian murah sehingga dengan mudah menembus pasar Negara manapun?

Salah satu jawabnya adalah karena peran pemerintah di negeri itu. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa, di Cina ada pengembalian pajak yang diterapkan pemerintah antara 13-15% jika mereka bisa mengekspor barang ke luar negeri. Dukungan pemerintah bukan hanya pada pengembalian pajak, tetapi juga kemudahan perijinan dan berbagai jenis subsidi.

Selain itu, para pengusaha sendiri juga mampu menyediakan berbagai produk dengan berbagai standar kualitas. Semua terserah konsumen yang akan membelinya. Selain itu, cara perhitungan produksi mereka dilakukan dalam skala besar sehingga biaya per unitnya menjadi jauh di bawah. Di luar itu, di Cina tidak ada demo sehinga proses produksi dan distribusi lancar. Hubungan karyawan-pengusaha-penguasa hampir sepenuhnya di bawah kontrol Negara, tanpa protes dan kegaduhan apapun.

Lalu apakah semua ini hanya berangkat dan ditujukan untuk alasan ekonomi semata?

Jawabnya tentu saja tidak. Beberapa kalangan justru membacanya sebagai bagian dari perang asimetri dalam skema “kolonialisasi” yang berkedok investasi ke hampir ke seluruh penjuru bumi, termasuk Indonesia tentu saja. Dan dugaan ini agaknya memang benar. Apalagi Cina mempunyai cadangan devisa lebih dari 3 triliun dollar AS dan, sebagaimana diungkap Geoff Hiscock (Earth Wars: The Battle for Global Resources) sekitar 1 triliun dollar AS diantaranya akan diinvestasikan dalam bentuk asset di luar negeri.

“Impian Cina”

Dalam bukunya, When China Rules The World: The End of The Western World and The Birth of New Global Order, Martin Jacques (2009) antara lain menyebutkan bahwa, kunci utama bagi Cina untuk bisa mengungguli AS—sebagai upaya untuk mewujudkan impian China (China Dream) yang merupakan symbol kebangkitan etnis Cina—maka, Cina (Daratan) – Hongkong – Macau harus saling kerjasama dan saling melengkapi. Selain itu, Cina juga tetap menganggap bahwa warga Cina perantauan merupakan asset penting dalam mewujudkan “Impian Cina” tersebut. Adapun langkah yang kemudian ditempuh adalah dengan menempatkan semua elemen Cina dimanapun berada sebagai “satu bangsa” melalui sebuah program yang disebut cultural nationalism program.

Tentang kerjasama Cina (Daratan) – Hongkong – Macau, bagi Cina ini adalah keniscayaan. Bagaimanapun, dalam pertarungan global—utamanya dengan AS—Cina menyadari posisinya yang krusial. Konfigurasi wilayah perairan lautnya kurang menguntungkan. Di sisi Laut Cina Timur misalnya, Cina berhadapan langsung dengan wilayah Jepang, Korea dan Taiwan. Di wilayah Laut Cina Selatan, berderet wilayah Taiwan, Filipina, Indonesia dan Singapura.

Oleh sebab itu, untuk lebih mengimbangi kekuatan AS, Cina agaknya lebih memilih pendekatan non-milter untuk “menguasai” wilayah-wilayah yang secara geopolitik sangat strategis. Meski kekuatan militer Cina juga terus ditingkatkan, namun penguasaan wilayah melalui kekuatan ekonomi agaknya menjadi landasan utamanya. Dan inilah agaknya yang menjadi salah satu faktor dalam Perang Asimetris—upaya penaklukan dengan sarana-prasarana non-militer—Cina relatif lebih unggul dibanding AS.

Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Dalam konsep One Belt, One Road (OBOR) yang mengacu pada revitalisasi jalur sutera—darat maupun laut—Indonesia termasuk dalam sasaran strategis geopolitik Cina. Karena itu, Indonesia perlu kehati-hatian dan pemahaman yang kuat. Sebab, fakta menunjukkan bahwa, investasi asing yang masuk ke suatu Negara sejatinya merupakan pembungkus dari hadirnya “kolonialisme baru”. Artinya, banjiran investasi asing ke negeri ini sejatinya bisa diasumsikan sebagai serangan asimetris.

Dari kisah Pelabuhan Samudra Gwadar, Pakistan, kita bisa belajar banyak hal, terutama penguasaan jalur strategis kawasan itu sebagai lalulintas minyak dan gas dari Timur Tengah. Ini artinya, investasi dalam bentuk insfrastuktur pelabuhan justru sangat beresiko bagi kondisi geopolitik suatu bangsa, karena akan terkait dengan sistem pengamanan maritim pelabuhan. Begitu investor asing, dalam hal ini Cina berhasil menguasai sistem dan mekanisme untuk mengatur pengamanan maritim Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), maka bencana geopolitik dipastikan tidak lagi dapat dihindarkan.

Dan malangnya, bencana itu agaknya memang sudah di depan mata. Pelabuhan Kuala Tanjung, yang teramat berdekatan dengan Selat Malaka dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, yang juga tidak terlampau jauh dari Selat Lombok yang juga tidak kalah sibuk, akan segera dikembangkan oleh investor asal Cina. Sekali lagi, potensi bencana geopolitik yang massiv lagi sistematis telah ada di hadapan kita.

Secara bertahap, dengan cover investasi asing, banjiran migrasi dari Cina akan semakin intensif. Setelah itu, guna memenuhi kebutuhan para pekerja asal Cina itu, banjiran produk konsumsi asal Cina pun akan datang kian deras ke negeri ini. Dan akhirnya, Cina akan memperoleh hak pengelolaan atas pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara, jalur-jalur kereta api cepat dan sebagainya dalam waktu 30 tahun atau lebih. Artinya, siatem pengelolaan pelabuhan laut, bandara, juga stasiun kereta api cepat akan “dikendalikan” Cina.

Dari sana kita bisa membayangkan, betapa simpul-simpul strategis bangsa—baik untuk kepentingan distribusi barang dan jasa, maupun juga keamanan—dikendalikan oleh asing.

Jika hal itu terjadi, masih adakah Indonesia kita yang merdeka??

Semoga kita lekas sadar bahwa hobi bertikai diantara komponen bangsa hanya akan mempercepat keterpurukan kita.

Lalu apa kita akan menyerah? Jawabnya tentu tidak!!! Kita harus segera menyusun dan mempunyai semacam “Indonesia Security Position  and Strategy” untuk menyiasati serangan asimetris yang sudah terlanjur terjadi tidak saja di Indonesia juga di negara2 lain terutama tetangga.

Presiden kita harus tetap kokoh dalam prinsip, dan cerdas untuk melakukan strategi merubah ancaman menjadi kekuatan… Dan yang pasti para Wakil Rakyat juga harus peka terhadap masalah ini bukan memanfaatkan situasi untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. Yang tidak kalah penting, pembantu-pembantu Presiden harus loyal dan tidak seperti yang sekarang ini, yang…wallahu a’lam.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here