Serbuan Tenaga Kerja Asing, Antara Investasi dan Invasi

0
193
Para pekerja asal China berseragam sedang didata di Pontianak, Kalimantan Barat.

Nusantara.news, Jakarta – Kehadiran tenaga kerja asing (TKA) asal China benar-benar membingungkan, tidak ada data yang transparan. Yang ada hanyalah klaim, klaim dan klaim. Lepas dari berapa sebenarnya TKA asal China yang masuk Indonesia, apakah mereka membawa berkah atau musibah?

Diskusi mengenai TKA asal China memang terlalu liar, hal itu disebabkan tidak adanya data yang transparan. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F Sompie mengatakan, tidak semua warga negara asing (WNA) bisa masuk ke Indonesia.

Pemerintah, kata dia, memiliki konsep untuk memberikan akses masuk bagi WNA. Hanya orang asing yang bermanfaat dan orang asing yang tidak membahayakan keamanan serta kedaulatan yang kami terima

Berdasarkan perlintasan yang tersebar dari 125 kantor imigrasi dan 131 tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia sejak Januari hingga 18 Desember 2016, menurutnya, WNA yang datang ke Indonesia mencapai 8.974.141 orang. Sedangkan WNA yang keluar dari Indonesia sebanyak 9.370.098 orang.

Disebutkan, dari jumlah 8,9 juta perlintasan, WN China yang datang ke Indonesia sebanyak 1.401.443. Sedangkan WN China yang keluar dari Indonesia sebanyak 1.452.249 orang. Jumlah yang keluar lebih banyak dari yang masuk. Namun belum dibedakan apakah mereka bekerja atau wisata.

WN China yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (Kitas), menurut Dirjen Imigrasi, sebanyak 31.030 orang. Dari jumlah tersebut, pemegang Kitas kerja 27.254 orang.

“Kami selalu berupaya mencegah masuknya TKA ilegal. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan tindakan keimigrasian kepada 1.837 orang WN China. Termasuk deportasi. Tidak hanya karena bekerja ilegal tapi juga ada yang over stay turis,” jelasnya.

Presiden Jokowi sendiri menegaskan bahwa tenaga kerja China di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang.

Menurut Jokowi, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia di negara lain. Di Malaysia, misalnya, TKI mencapai 2 juta orang. Adapun di Hongkong mencapai 153.000 orang.

“Hitungan kita 21.000 itu sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak,” ucap Jokowi.

Jokowi mengakui ada target dari pemerintah untuk mendatangkan turis dari China sebesar 10 juta orang. Namun, Jokowi menyayangkan ada pihak yang memelesetkan dari turis menjadi tenaga kerja.

Namun kehadiran TKA asal China memang mengundang tanda tanya besar, isu pun merebak. Ada yang bilang sudah mencapai jutaan, Menaker dan Transmigran Hanif Dakhiri menyebut 24.800.

Saking tidak sergamnya data, ada yang mengkhawatirkan kalau-kalau TKA asal China adalah tentara merah dan kumpulan napi, pada akhirnya akan dipersenjatai. Bahkan ada yang mengait-ngaitkannya dengan Pilpres, karena begitu mereka masuk langsung dapat e-KTP yang sedang bermasalah itu.

Belum lagi isu rasial perbedaan gaji antara TKA asal China dengan tenaga kerja lokal yang bisa tiga kali lipat lebih mahal dengan spefisikasi pekerjaan yang sama. Yang paling memprihatinkan banyak ditemukan TKA asal China ilegal, pendek kata isu TKA asal China benar-benar membingungkan.

Saking membingungkannya, sampai-sampai ada yang mengaitkan dengan perang candu yang dibarengi masuknya narkoba yang ratusan juta ton. Ditambah masuknya senjata yang spesifikasinya tidak sesuai dengan peruntukannya.

Situasi makin panas ketika Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menganggap pekerja lokal lebih banyak masalahnya, itu sebabnya TKA asal China dihadirkan untuk mengambankan investasinya sendiri. Belum lagi ada beberapa spesifikasi pekerjaan yang tak bisa ditangani tenaga kerja lokal.

Karena itu Luhut minta masuknya TKA asal China tidak dijadikan ajang isu SARA dan ujaran kebencian. Luhut menyebut TKA asal China hanya 800 orang saja. Tentu saja ini guyon, termasuk yang menyebut sampai puluhan hari ini juga guyon, mungkin ke depan bisa jadi.

Perpres No. 20/2018

Namun isu TKA asal China belakangan semakin panas, terutama setelah diterbitkannya Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Nanif Dakhiri mengatakan kepada anggota Komisi IX DPR RI latarbelakang pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 20/2018 untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Walaupun beberapa tahun ini iklim investasi di Indonesia menunjukkan perbaikan, namun masih kalah bila dibandingkan beberapa negara ASEAN, misalnya Singapura, Malaysia, maupun Thailand.

Perpres 20/2018 pada dasarnya dikeluarkan untuk kepentingan meningkatkan daya saing investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tiga tahun terakhir daya saing kita meningkat. Ease of Doing Business (EODB) jadi lebih baik. Tapi masih kalah dengan beberapa negara ASEAN.

Mengapa posisi Indonesia masih di bawah beberapa negara ASEAN lain, lantaran masih ada hal-hal yang menghambat investasi, salah satunya di perizinan penggunaan TKA . Hanf menekankan pemerintah tidak hanya fokus memperbaiki kemudahan izin TKA, perizinan yang lain pun mendapat perlakuan sama.

Lantas, mengapa pemerintah memerhatikan persoalan investasi ini karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tak bisa hanya bertumpu APBN.

“Kenapa investasi? Kita semua tahu untuk menggerakkan ekonomi kita banyak faktor untuk berkontribusi. APBN tak cukup. Kontribusinya terhadap PDB hanya 15%. Maka perlu menggenjot investasi.

Temuan Ombudsman

Namun seiring dengan terbitnya Perpres No. 20/2018, Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan, Indonesia setiap harinya kedatangan TKA asal Cina. Sebanyak 70% TKA di antaranya didatangkan menggunakan pesawat terbang. Sedangkan 30% sisanya menggunakan transportasi laut.

Menurut anggota Ombudsman Laode Ida, arus penerbangan TKA terbanyak setiap harinya adalah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

“Kami melihat arus tenaga kerja asing setiap hari menggunakan pesawat terbang. Mereka tiba jam 03.00 dan jam 06.00 waktu setempat,” ungkap Laode

Hal ini diketahui setelah Ombudsman melakukan investigasi ke Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tahun lalu. Dari hasil investigasi tersebut ditemukan adanya TKA yang didatangkan menggunakan pesawat terbang. Ironisnya mereka datang hampir setiap harinya berturut-turut.

“Itu setiap hari, kita pantau-pantau sekarang ini. Kedatangan itu tidak pernah terputus,” ujarnya membeberkan.

Dari investigasi tersebut juga ditemukan bahwa kedatangan TKA bersamaan dengan investasi Tiongkok di Indonesia dalam tiga tahun terakhir.

“Yang terdata itu umumnya buruh, karena adanya bidang keahlian misalnya untuk pemasangan-smelter itu, karena mesinnya kan didatangkan dari negara mereka Tiongkok. Mulai dari pemasangan itu sampai pekerjanya,” ujarnya.

“Bahkan di Papua Barat, ada pabrik semen di sana hampir 100% pekerjanya dari Tiongkok. Termasuk sopir pengangkut bahan baku luar ke dalam dan bahan jadi dari pabrik ke luar,” pungkas Laode.

Mari kita hitung angka Ombudsman, jika dalam sehari ada dua pesawat berbadan besar yang mendarat di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara dalam tiga tahun terakhir. Jika satu pesawat ada 400 penunmpang x 2 pesawat x 1.095 hari (3 x 365 hari), maka diperoleh angka 876.000. Ini baru dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Belum lagi data di Bandara Soekarno-Hatta (Banten), Bandara Juanda (Surabaya), Bandara Sultan Iskandar Muda (Aceh), Bandara Kuala Namu (Sumut), Bandara Syarif Kasim II (Pekan Baru), Bandara Minangkabau (Padang), Bandara Sultan Mahmud Baddarudin (Palembang), Bandara Internasional Lombok, Bandara Syasuddin Noor (Banjarmasin), Bandara Yos Sudarso (Nabire) dan Sentani (Jayapura) dan lainnya.

Maka, kalau dikatakan TKA asal China sudah lebih dari 2 juta lebih bisa diterima akal sehat ketimbang mengatakan hanya 800, 21.000 atau 24.800 orang saja.

Berkah investasi dan invasi

Masalasah TKA asal China memang berada pada dua situasi, motif awalnya berinvestasi, namun ada gelagat melakukan invasi. Awalnya mulai mendatangkan modal, kemudian tenaga kerja, pada gilirannya menguasai lahan.

Modus ini pernah dilakukan China di Angola dan Zimbabwe. Awalnya membawa pinjaman, kemudian menawarkan investasi. Lamban namun pasti akhirnya menguasai aset strategis dan menguasai sumber daya alam.

Anehnya, alih-alih membatasi jumlah mereka, pemerintah justru memberi payung hukum untuk melindungi dan memberi jaminan kepada para TKA tersebut.

Suara keras publik terkait keberadaan TKA yang mayoritas berasal dari China ini kerap mendapat bantahan dari para pendukung Jokowi. Umumnya mereka berdalih bahwa masuknya TKA ke Indonesia sama hal nya dengan pengiriman TKI ke luar negeri.

“Jika Indonesia bisa kirim TKI, mengapa harus meributkan TKA?”, demikian dalih para pendukung kebijakan Jokowi.

Anggapan pendukung Jokowi ini dimentahkan oleh mantan Staf Ahli Menteri BUMN Prof. Said Didu.

Menurut Said Didu, ada empat perbedaan mendasar antara keberadaan TKI di luar negeri dengan TKA yang masuk ke Indonesia.

Pertama, pihak negara peminta TKI membutuhkan tenaga tenaga kerja dari luar negeri. Sementara Indonesia tidak membutuhkan banyak TKA karena di Indonesua masih banyak warga yang tidak memiliki pekerjaan.

Kedua, TKI mengisi kekurangan tenaga kerja. Sementara keberadaan TKA justru merebut lapangan kerja WNI.

Ketiga, TKI menghasilkan devisa sementara TKA menyedot devisa.

Keempat, keberadaan TKI untuk membantu mengelola sumber daya di luar negeri. Sementara TKA datang bersama modal untuk menguasai sumber daya alam Indonesia.

Tentu saja yang patut diwaspadai sebenarnya dalam situasi yang penuh ketidakjelasan ini adalah keamanan nasional. Disamping ada unsur melakukan invasi berbungkus investasi, namun masalah keamanan nasional patut dikedepankan.

Itu sebabnya, perlu seorang pemimpin yang tegas dan berpihak kepada TKI. Kalau janji Presiden Jokowi akan mempekerjakan 10 juta tenaga kerja di dalam negeri, faktanya malah menghadikan TKA asal China, maka janji kampanye Jokowi patut dipertanyakan. Terutama rasa nasionalisme sang Presiden.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here