Serdadu Kuning Tanpa Senapan Di Bumi Nusantara

0
85

Nusantara.news, Surabaya – Sering dinyatakan Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi yang yang menjadi tanda terputusnya hubungan kolonial antara RI dengan penjajahan asing.  Kini, setelah 71 tahun berlalu muncul pertanyaan, sudahkah Indonesia benar-benar merdeka dalam semua aspek kehidupan?

Kolonialisme kuno memang tidak ditemui lagi saat ini. Tanpa terasa, berbagai indikasi menunjukkan adanya gejala kolonialisme dalam bentuk baru yang kembali muncul di negeri ini. Fenomena ini terjadi di Jawa Timur. Dari pemantauan di lapangan, migrasi pekerja asal Cina tampak mulai masuk secara perlahan ke wilayah ini.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim, setidanya terdapat 3.460 TKA yang masuk ke Jawa Timur. Sementara di Surabaya, berdasarkan data yang berhasil dihimpun, jumlahnya mencapai skitar 500 orang dan tersebar dibeberapa perusahan daerah maupun pemerintah.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Gresik yang menjadi salah satu tujuan penempatan TKA oleh berbagai perusahaan. Data Disnaker Gresik menyebutkan, jumlah TKA di Gresik saat ini mencapai 375 orang.  Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 orang TKA bekerja untuk Wuhuan Engineering Co. Ltd yang merupakan salah satu kontraktor proyek Amoniak-Urea (Amurea) II milik PT Petrokimia Gresik (PG).

Gerakan Penolakan

Berbagai pihak di Jawa Timur, terutama dari kalangan organisasi buruh, mulai mencemaskan situasi ini. Di gresik, misalnya, membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) membuat kalangan buruh lokal bereaksi keras Selasa (20/12). Sejumlah federasi buruh di Gresik menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menolak TKA asal Cina yang tergolong bukan tenaga ahli. TKA buruh kasar di Gresik terlibat dalam pekerjaan proyek Amorea II milik PT Petrokimia Gresik.

Selain menolak keberadaan TKA ilegal asal Cina, federasi buruh juga meminta Pemkab Gresik—melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gresik—untuk memanggil perusahaan yang telah mempekerjakan TKA ilegal itu, karena ditengarai melanggar UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keluhan dan protes kalangan buruh tersebut diekspresikan oleh federasi buruh Gresik dalam sebuah aksi unjuk rasa yang digelar di sepanjang jalan Dr Wahidin Sudirohusodo hingga di depan Kantor Disnakertrans dan Kantor Bupati Gresik Sambari Halim. Salah satu koordinator aksi, Arpin Sirait, mengatakan, buruh lokal menolak keras keberadaan TKA asal Cina yang tidak berstatus sebagai tenaga ahli untuk bekerja di Gresik.

Menurut Halim, tenaga kasar lokal masih cukup banyak. Bahkan jumlahnya ribuan dan belum mendapat kesempatan kerja di Gresik. Karena itu, aksi kali ini seacara khusus dimaksudkan agar Bupati Gresik segera menyikapi secara serius terkait keberadaan TKA asal Cina.

“Kita berani menolak TKA ilegal masuk di Gresik, agar perusahaan yang beroperasi di Gresik lebih memberdayakan keberadaan buruh lokal. Jangan justru berafiliasi dengan TKA, apalagi TKA Cina yang umumnya adalah tenaga kasar. Ini sangat melukai hati buruh lokal,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Teknik & Pengembangan PT Petrokimia Gresik, Arif Fauzan menyatakan, Amurea II merupakan salah satu proyek strategis pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Hal ini berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) RI nomor 2 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk.

Proyek ini, papar Arif Fauzan, tendernya dimenangkan oleh konsorsium kontraktor asal Cina Wuhuan Engineering Co. Ltd bersama kontraktor nasional PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai proyek mencapai USD 523 juta. “Dalam kontrak kerjasama disebutkan bahwa penggunaan tenaga kerja, sepenuhnya menjadi tanggungjawab kontraktor,” tuturnya.

Data per November 2016 menyebutkan bahwa total pekerja proyek Amurea II mencapai 1.645 orang. Jumlah ini terdiri dari 1.597 orang pekerja lokal dan 48 orang TKA Ciina. Seluruh pekerja asing tersebut telah mengantongi kartu izin tinggal sementara (KITAS) dan sah untuk bekerja di Indonesia.

“Sebanyak 17 TKA asal Cina di proyek Amurea II saat ini sedang proses perpanjangan KITAS. Sebagai konsekuensinya, pekerja asing tersebut tidak diperbolehkan masuk dan bekerja di area PG. Kontraktor wajib mengurus proses administratif tersebut sampai selesai, agar mereka dapat kembali masuk dan bekerja di lingkungan proyek,” ungkap Arif Fauzan.

Soekarwo: Pengawasan Intelijen Lemah

Menanggapi demo buruh di Gresik terkait penolakan TKA asal Cina, Gubernur Jawa Timur Soekarwo  pun angkat bicara. Ia menilai, kejadian ini merupakan akibat lemahnya pengawasan dari inteljen. Orang nomor satu di Jatim ini mengakui penegakan Perda No.8 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Jatim memang masih lemah.

Karena itu, dalam waktu dekat masalah ini akan dibicarakan bersama Komisi A dan Komisi E serta pimpinan DPRD Jatim, Biro Hukum Pemprov Jatim, dan Dekan Fakultas Hukum beberapa perguruan tinggi di Jatim. “Jatim bukan kebobolan Tenaga Kerja Asing, karena kasusnya sudah terjadi di seluruh Indonesia. Ini pekerjaan intelijen, Tahun 2017 nanti perda penyelenggaraan tenaga kerja yang baru bisa dioptimalkan,” jelas Pakde Karwo.

Sikap PB NU

Penolakan terhadap TKA asal Cina tidak hanya muncul dari kalangan serikat buruh. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) juga turut prihatin. Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faisal Zaini pada acara jumpa pers di gedung PBNU Jakarta Selasa (20/12), kehadiraan TKA sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Di sisi lain, pengangguran terbuka di Jatim sendiri masih cukup tinggi

Ia juga menambahkan, tahun ini terjadi kasus polisi menangkap 70 tenaga kerja asal Tiongkok di sebuah pabrik semen. Pabrik tersebut mempekerjakan 30 persen tenaga kerja lokal dan 70 persen tenaga kerja asing. Perbedaan upah yang mereka terima pun sangat besar. Buruh asing mendapat 15 juta per bulan sementara buruh lokal hanya 2 juta. “Di sisi lain, perekonomian Indonesia juga merosot jauh. Kegiatan ekspor berkurang, pendapatan dan daya beli masyarakat menurun, sementara harga-hara masih tinggi,” jelasnya.

Atas dasar itu, Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siroj menyatakan, PBNU mendesak kepada pemerintah agar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tercantum pada sila ke lima Pancasila. Said Agil mengingatkan, pemerintah dan pengusaha harus memperhatikan kembali hal-hal yang mendasar sebelum mempekerjakan tenga asing di Inonesia.

“Pemerintah harus sensitif menjaga perasaan rakyat dan mengkaji ulang kebijakan pembangunannya bila dalam prakteknya tidak menjadikan rakyat sebagai partnernya, serta  mendorong pemerintah aktif membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dan memperkuat negosiasi kesepakatan dalam kerja sama investasi,” ujar pengasuh pesantren Al Tsaqafah ini.

Dari berbagai penolakan terhadap TKA, khususnya untuk jenis pekerjaan “kasar”, yang telah muncul di berbagai wilayah itu mengindikasikan bahwa soal ini memang sensitif dari segi rasa keadilan masyarakat. TKA, terutama yang berkualifikasi buruh, jelas menghilangkan kesempatan bagi potensi tenaga kerja Indonesia untuk terlibat di dalam berbagai proyek yang sumber pembiayaannya berasal dari Cina, baik di sektor publik maupun di sektor privat.

Di sisi lain, manfaat ekonomi dari berbagai proyek yang dibiayai Cina lebh banyak jatuh ke tangan pekerja Cina ketimbang pekerja Indonesia. Dengan demikian, ancaman terbesar bagi buruh Indonesia adalah bahwa mereka potensial kehilangan kesempatan untuk menjadi tuan di Tanah Airnya sendiri.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here