Sering Reshuffle, Bisa Mempermalukan Presiden

1
172
Presiden Joko Widodo rapat kabinet.

Nusantara.news, Jakarta – Isu pergantian personalia kabinet kembali bergulir. Kapan terwujudnya? Belum tahu. Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bersayap tentang kemungkinan dilakukannya reshuffle kabinet pemerintahannya.

“Hari ini tidak ada reshuffle. Minggu ini enggak ada. Bulan ini juga enggak ada,” ujar Presiden kepada wartawan di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Cipulus, Purwakarta, Selasa (25/4) kemarin.

Kalimat itulah yang menimbulkan spekulasi. Bahwa kalau bulan ini tidak ada, bisa jadi akan terjadi bulan depan. Apalagi bulan April ini sudah tanggal tua pula.

Kalau benar bulan depan (atau bulan depannya lagi), perombakan anggota kabinet akan dilakukan, maka ini adalah yang keempat kalinya susunan kabinet Presiden Jokowi diganti. Reshuffle kabinet pertama kali dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2015, perombakan  kedua  pada 27 Juli 2016 dan yang ketiga 14 Oktober 2016.

Waktu perombakan pertama, ada enam pos menteri yang dirombak Presiden. Mereka adalah Menko Bidang Perekonomian Sofjan Djalil diganti oleh Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Indroyono Susilo diganti dengan Rizal Ramli, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno diganti Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel diganti Thomas Lembong, Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago diganti Sofjan Djalil, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto digantikan Pramono Anung.

Kemudian di perubahan kedua, Jokowo menghadirkan banyak menteri baru. Mendikbud Anies Baswedan digantikan Muhadjir Effendy, Menpan-RB Yuddy Chrisnandi digantikan Asman Abnur, Menko Kemaritiman Rizal Ramli digantikan Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Luhut diganti Wiranto, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan diganti Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Thomas Lembong diganti Enggartiasto Lukita, Thomas Lembong digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, Menteri Perindustrian Saleh Husin digantikan oleh Airlangga Hartarto, Menteri Desa dan PDT Marwan Jakfar diganti Eko Putro Sanjoyo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Ferry Mursyidan Baldan diganti dengan Sofjan Djalil, serta Menteri ESDM Sudirman Said diganti Arcandra Tahar.

Arcandra Tahar kemudian dicopot dari jabatan sebagai Menteri ESDM pada 15 Agustus 2016, karena dia memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam perombakan ketiga, tidak banyak yang diganti. Tapi, yang aneh, dua bekas menteri yang sudah dipecat, diangkat lagi. Yakni Ignasius Jonan yang dijadikan Menteri ESDM menggantikan pejabat sementara Luhut Panjaitan, serta  Arcandra Tahar yang diangkat jadi Wakil Menteri ESDM.

Jika benar Jokowi merombak lagi kabinetnya untuk keempat kalinya, berarti dia berhasil menyamai rekor Presiden Abdurrahman Wahid yang juga mengocok ulang kabinet sebanyak empat kali. Jokowi hanya kalah dari segi “kecepatan”. Sebab Gus Dur sukses melakukan empat kali kocok ulang dalam masa pemerintahannya yang  tak sampai dua tahun (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001). Sementara Jokowi baru akan mencapai rekor empat kali rombak kabinet setelah berkuasa dua tahun lebih sejak 20 Oktober 2014.

Tentang kemungkinan perombakan kabinet Jokowi mengatakan, dirinya tidak berhenti mengevaluasi kinerja para menteri. Evaluasi tersebut dilaksanakan setiap minggu dan setiap bulan.

Secara normatif, mengganti sebagian atau seluruh posisi menteri kabinet memang hak prerogatif presiden. Seringkali bergonta-ganti menteri, di satu sisi,  dapat menimbulkan kesan positif, karena memperlihatkan presiden menginginkan the winning team dalam kabinetnya. Tetapi, di sisi lain, kesan yang muncul bisa pula negatif.

Selain melahirkan anggapan instabilitas pemerintahan, juga bisa menunjukkan kesan lemahnya kemampuan presiden dalam mengenali orang yang akan diangkatnya menjadi menteri. Presiden seolah tidak mempunyai data base yang lengkap dan menyeluruh tentang profiling tokoh-tokoh yang akan diajak mengisi portofolio pemerintahannya.

Profiling itu meliputi semua hal, mulai dari hal-hal teknis seperti kecakapan dalam bidangnya, sampai hal-hal nonteknis, misalnya kebiasaan, cara kerja dan sebagainya. Bahkan tidak kurang pentingnya latar belakang sosial politik, ideologi, kecenderungan, keluarga inti dan keluarga besarnya, sampai lingkungan pergaulan sang kandidat.

Semua hal itu seyogianya menjadi pertimbangan presiden sebelum mengangkat seseorang menjadi pembantunya di kabinet. Misalnya, dalam kasus Sofjan Djalil yang sampai tiga kali berganti posisi. Itu seolah menunjukkan Presiden tidak paham apa sebetulnya posisi yang tepat bagi Sofjan, sehingga perlu dilempar ke sana-sini.

Selama ini, profiling kandidat menteri sangat terabaikan. Padahal ini penting untuk menghindari adanya menteri yang bermasalah di kemudian hari. Contoh paling “monumental” adalah kasus Arcandra Tahar. Seorang yang sudah melepas kewarganegaraanya dipilih jadi menteri.

Tim pembantu presiden, mestinya membantu presiden dalam memberikan profil lengkap tersebut. Instansi paling tepat untuk melakukan itu sebetulnya adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Sebab, seperti dikatakan Kepala BIN Budi Gunawan, intelijen adalah mata dan telinga presiden untuk semua hal yang akan menjadi pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

“BIN mempunyai ‘single client’ yaitu presiden. Semua informasi yang dikumpulkan harus diolah secara cepat, tepat dan akurat. Informasi itu disampaikan kepada Presiden, dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan,” ujar Budi Gunawan, seusai dilantik sebagai Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 9 September tahun lalu.

Jika benar Presiden Joko Widodo hendak merombak kembali kabinetnya, seharusnya dia mengenali benar siapa calon yang ditaksirnya. Kalau tidak, bisa jadi calon yang didudukkan tidak tepat, dan pada akhirnya diganti kembali. Memilih menteri yang tidak tepat, karena tidak mengenali sepenuhnya figur yang ditunjuk, bisa mempermalukan presiden.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here