Seriuskah Mendukung Palestina?

1
353

SETELAH Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan mendukung Jerussalem sebagai ibukota Israel, dalam hitungan jam Presiden Joko Widodo langsung bereaksi keras. Trump mengumumkan keputusannya itu Rabu siang (6 Desember 2017) atau Rabu malam di Indonesia. Siang keesokan harinya (Kamis, 7 Desember), Presiden Joko Widodo mengecam keputusan Trump tersebut.

“Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang AS menjadi anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia,” ujar Jokowi.

Presiden segera memerintahkan Menlu Retno Marsudi memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk menyampaikan protes. Retno pun cepat bertindak, dan bahkan dengan sangat demonstratif simbolistik mengenakan scarf Palestina di lehernya.

“Saya  mengenakan scarf Palestina untuk menunjukkan komitmen kuat Indonesia selalu bersama dengan masyarakat Palestina. Palestina adalah jantung diplomasi Indonesia,” ucap Retno dalam acara Bali Democracy Forum (BDF) ke-10, di Tangerang,  Kamis siang.

Apa yang disampaikan Presiden dan diteruskan oleh Menlu Retno adalah fragmen klasik sikap politik Indonesia terhadap Palestina. Sepanjang sejarah dukungan Indonesia kepada Palestina, sikap seperti itu selalu ditunjukkan –hanya tempo dan gayanya saja yang berbeda.

Jika dihitung, sudah tak terbilang banyaknya kecaman dari pemerintah Indonesia. Kita pernah mengulas soal sikap Indonesia ini, bahwa pernyataan pemerintah Indonesia ini hanya sekadar bilangan. Tak pernah lebih dari sekadar basa-basi diplomasi. Tujuan nasional yang diamanatkan dengan tegas oleh Pembukaan UUD 1945 dengan kalimat “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, belum sepenuhnya mewarnai langkah politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam masalah Palestina.

Perjuangan Palestina sebetulnya adalah perjuangan kebangsaan meraih kembali kemerdekaannya yang direbut Israel atas dukungan negara-negara Barat. Tetapi, apa pun, soal Palestina sudah terlanjur dianggap soal perjuangan agama. Perjuangan yang dipersepsikan sebagai perjuangan agama ini adalah isu sensitif di Indonesia.

Itu sebabnya pemerintah Indonesia dari masa ke masa tidak pernah berhenti mengecam keras tindakan keji Israel terhadap Palestina. Sebab, tidak mengeluarkan kecaman sama artinya mengundang kecaman.

Pernyataan “terbaik” pemerintah Indonesia pernah disampaikan Presiden Megawati belasan tahun lalu di Sidang Majelis Umum PBB di New York.  Megawati mengatakan, akar dari terorisme internasional adalah ketidakadilan Barat terhadap konflik Timur Tengah. Barat dikecam Megawati terlalu berpihak ke Israel.

Baru kali itu pemerintah Indonesia secara langsung menuding Barat, meski itu pun tak menyebut negara Barat mana yang dimaksud. Tetapi, dunia kiranya tahu bahwa yang dituju adalah Amerika Serikat.

Tapi, apa setelah itu? Tak ada.

Padahal, Palestina amat besar jasanya bagi Indonesia. Inilah negeri yang pertama kali memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia, bahkan jauh sebelum proklamasi dibacakan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Adalah mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, yang sedang dalam pembuangan di Jerman, yang menyerukan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia secara terbuka pada program siaran berbahasa Arab di Radio Berlin, pada tanggal 6 September 1944. Seruan itu yang kemudian mendorong Mesir memberikan pengakuan de facto terhadap kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946, dan mengakui secara de jure pada 10 Juni 1947. Pengakuan serupa kemudian diikuti negara-negara Arab lain.

Syekh Husaini menunjukkan keberaniannya membela Indonesia dalam statusnya sebagai tahanan politik. Sementara Indonesia yang sudah merdeka puluhan tahun, hanya sekadar menambahi bilangan jumlah kecaman terhadap Israel atau Amerika Serikat.

Sisi sejarah ini mestinya membuat Presiden Joko Widodo bisa bertindak lebih konkret. Misalnya, ketika menghadiri KTT  Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Istanbul, 13 Desember besok, Jokowi mendesak agar OKI mengeluarkan deklarasi pengakuan Jerussalem sebagai Ibukota Palestina merdeka.

Sebagai presiden dari sebuah negara yang dijuluki The Biggest Muslim Population, Jokowi seharusnya mampu melakukan itu. Apalagi dia sudah dinobatkan pulka sebagai salah satu dari 500 tokoh Islam paling berpengaruh di dunia menurut The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), sebuah lembaga independen dari Jordania.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here