Serobot Kelola Desa Wisata, ADW Malang Adukan Perhutani ke Pemkab

0
180
Suasana desa wisata di Kabupaten Malang (Sumber: Wisata Malang)

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Beberapa pengelolaan wisata desa yang sebenarnya diberikan ke masyarakat sekitar, guna meningkatkan pendapatan ekonomi dan masyarakat desa di kawasan wisata tersebut,  kini ada beberapa wilayah yang pengelolaannya langsung diambil oleh pihak Perhutani.

Sebelumnya, wilayah wisata desa yang berada di wilayah selatan Kabupaten Malang masuk pada wilayah atau tanah yang dikelola Perhutani. Wilayah-wilayah tersebut dulunya belum terjamah dan kemudian kini dikembangkan dan dikelola masyarakat desa sekitar menjadi ruang wisata.

Betapa tidak, wilayah yang dahulunya hanya berupa hutan belukar, ternyata mampu disulap oleh warga sekitar menjadi desa wisata yang tertata apik. Hal tersebut, secara tidak langsung ikut membangun perekonomian masyarakat desa sekitar secara mandiri.

Namun, yang menjadi munculnya masalah adalah ketika ketika wilayah-wilayah sudah tertata rapi menjadi desa wisata, tiba-tiba pihak Perhutani yang merasa sebagai ‘pemiliki’ lahan, turun tangan dengan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang seolah (dan sebagian di antaranya) menjadi kelembagaan di desa yang terpisah dari Pemerintahan Desa (Pemdes) itu sendiri.

Akibat ulah Perhutani tersebut, sebagai pengelola desa wisata, perwakilan Asosiasi Desa Wisata (ADW) Kabupaten Malang merasa ‘dibenturkan’ kepentingannya dengan kelompok masyarakat bentukan Perhutani. padahal, kehadiran ADW sendiri merupakan bentukan dari pemerintah desa yang ditujukan guna mengelola dewa wisata.

Atas kejadian ini, ADW pun datang berbondong-bondong menghadap Bupati Malang Dr H Rendra Kresna. Mereka menyampaikan kegelisahannya dengan dugaan adanya ‘cara membenturkan’ pemerintah desa pengelola wisata dengan kelompok masyarakat bentukan Perhutani.

“Dulu, Perhutani tidak pernah mengurus dan merawat wilayah tersebut. Tetapi, berkat inisiatif masyarakat desa yang membuka lahan dan menatanya sedemikian rupa hingga menjadi tempat wisata yang rapi, tiba-tiba Perhutani masuk dengan membentuk LMDH. Kondisi ini seakan membenturkan pemdes dengan LMDH itu,”kata Purnomo Ansori, Ketua ADW dari Gubukklakah, Poncokusumo.

“Sebentar lagi pasti ada gesekan sengketa kepengelolaan. Hal ini tidak bisa didiamkan berlarut-larut karena gesekan tersebut bakal mengganggu kepentingan ekonomi di masyarakat,” kata Purnomo.

Sementara itu, Bupati Malang, Rendra Kresna mengatakan, memang permasalahan lahan yang kini diproyeksikan menjadi destinasi wisata yang kini fokus jadi program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, merupakan masalah klasik.”Saya sudah berkali-kali koordinasi tentang hal ini, tapi masih buntu. Solusi masih belum didapatkan. Ini terjadi juga diberbagai daerah lainnya,”kata Rendra.

Tarik ulur kepentingan lahan yang memiliki nilai ekonomi dan kini telah menjadi destinasi wisata di berbagai wilayah Kabupaten Malang dan lahannya milik Perhutani ini, memang menjadi kendala bagi Pemerintahan Daerah.

Dikatakan, pendapatan dari berbagai wilayah wisata tersebut akhirnya juga tidak maksimal masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang.”Perhutani belum pernah menginformasikan dan menjelaskan laporan pengelolaan dan koordinasinya,”ujar Made Arya Wedanthara, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang kepada wartawan.

Dari aduan tersebut, rencananya Pemkab Malang akan menyampaikan, permasalahan ini harus segera dituntaskan. Pihaknya juga akan bersedia mengakomodasi keluhan tersebut ke Presiden di samping itu juga akan melakukan koordinasi dengan berbagai bupati di daerah lain yang memiliki persoalan yang sama.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here