Sertifikat HGB Pulau D, Simbol Arogansi Kekuasaan dan Uang

0
260
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil untuk membatalkan sertifikat HGB PT Kapuk Naga Indah karena cacat hukum.

Nusantara.news, Jakarta – Penolakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil atas permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan agar membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau D mengundang pertanyaan besar.

Bagaimana mungkin Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara bisa menerbitkan sertifikat HGB di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk PT Kapuk Naga Indah (KNI) dengan menabrak-nabrak aturan yang ada. Apakah karena arogansi kekuasan ataukah keangkuhan uang pengembang?

Tengok saja beberapa keanehan yang menabrak aturan itu. Pertama, Kantor BPN Jakarta Utara yang telah mengeluarkan sertifikat HGB yang luasnya lebih dari 3.000.000 meter persegi dalam satu berkas saja (tidak dipecah-pecah). Dalam Peraturan Kepala BPN No.12/2013 bahwa maksimal sertifikat HGB hanya untuk lahan seluas 20.000 meter persegi saja.

Kedua, seluruh Pulau D yang luasnya 3.120.000 meter persegi diserahkan HGB-nya  hanya kepada PT KNI. Ini adalah keputusan Gubernur DKI yang luar biasa. Baru kali ini melihat satu sertifikat dengan cakupan luas tanah lebih dari 3.000.000 meter per segi.

Keanehan ketiga, surat ukur tanah tertulis tanggal 23 Agustus 2017, sementara sertifikatnya dikeluarkan  pada 24 Agustus 2017. Padahal jika menengok ratusan orang yang antre di BPN untuk mengurus HGB membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang menahun.

Keempat, dan ini yang paling istimewa, yang seolah-olah menggambarkan arogansi kekuasaan dan uang, bahwa periode HGB atas Pulau D tidak Ada masa berakhir nya. Ini benar-benar pemerintahan provinsi yang paling menakjubkan dan layak mendapat award dari MURI.

Terutama jika Pemprov memberlakukan hal yang sama dan tanpa memandang kekuasaan dan uang, ini benar-benar layak mendapat acungan jempol. Perkaranya, peristiwa yang di dalamnya terdapat empat keanehan itu ternyata hanya berlaku untuk PT KNI. Ada apa?

Sofyan Djalil mengatakan penerbitan sertifikat HGB No. 45/Kamal Muara berdasarkan surat-surat dari Pemprov DKI yang mendukungnya. Korespondensi yang dikirim kala itu dilakukan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan seluruh jajaran pemerintahan kepada BPN.

Adapun permohonan penerbitan HPL untuk Pulau D kepada BPN, Pemprov DKI mengajukan permohonan itu pada 22 Desember 2015 atas perintah Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sertifikat Pulau D milik PT Kapuk Naga Indah yang disebut-sebut telah menabrak aturan alias cacat hukum.

Minta dibatalkan

Oleh karena keanehan-keanehan dan pelanggaran-pelanggaran itulah Gubernur Anies Baswedan menyurati Menteri ATR/BPN pada 29 Desember 2017 untuk membatalkan sertifikat HBG PT KNI.

Ada dua pesan besar dari surat Anies kepada Sofyan, pertama, Pemprov DKI menarik kembali seluruh surat-surat terkait dengan dan/atau berdampkan pada penerbitan HGB kepada pihak ketiga atas seluruh pulau-pulau hasil reklamasi Pantai Utara.

Kedua, meminta BPN untuk tidak menerbitkan dan/atau membatalkan segala sertifikat HGB untuk pihak ketiga atas pulau reklamasi. Antara lain Pulau C dan D yang nota bene dimiliki oleh PT KNI. Termasuk Pulau G, yang digarap PT Muara Wisesa Samudra (MWS).

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Salahudin Uno menegaskan bahwa langkah yang ditempuh Pemprov DKI hari ini adalah bentuk dari kehadiran pemerintah untuk menegakkan rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pesisir Teluk Jakarta.

“Sebagai pemerintah, kami nggak boleh kalah dengan pengembang. Kami sangat kondusif kepada pebisnis untuk membuka lapangan kerja. Tetapi kalau (proyek reklamasi yang melanggar) ini, mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Sandi.

Tak hanya itu, Gubernur Anies sebelumnya juga telah meminta kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk menarik Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), termasuk meminta menarik Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara dari Badan Legislasi Daerah DKI. Dengan demikian, raperda tersebut tak lagi dibahas oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

Ditolak menteri

Ternyata keinginan Gubernur Anies Baswedan menegakkan peraturan dan meluruskan regulasi yang menabrak aturan tersebut tidak semudah membalik telapak tangan. Justru keinginan itu ditolak mentah-mentah oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Menurutnya, penerbitan sertifikat HGB itu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu BPN tidak bisa membatalkan keputusan yang sudah sah sesuai administrasi pertanahan.

“Kalau Pemprov DKI (saat ini) tak sependapat dengan pandangan kami, silakan menempuh upaya hukum atau mengajukan gugatan melalui PTUN,” tegasnya kepada pers kemarin.

Dalam pandangan Kepala BPN, hal tersebut tidak bersifat non-retroaktif, sehingga apa yang sudah diperjanjikan tidak dapat dibatalkan secara sepihak atau hanya berlaku ke depan. Tak hanya itu, pembatalan penerbitan HGB Pulau D menimbulkan dampak negatif.

“Ini menyangkut kredibilitas BPN sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab mengeluarkan produk hukum sesuai dengan aturan. Sekali kami batalkan, maka produk BPN tidak akan dipercaya oleh masyarakat,” sergah Sofyan.

Sofyan tak menolak pernyataan Anies bahwa penerbitan sertifikat HGB Pulau D cacat hukum lantaran dasar hukum reklamasi yang tertuang dalam Raperda RZWP3K dan Raperda RTRKS belum disahkan oleh DPRD DKI. Namun pihaknya tetap memproses HGB karena adanya permintaan dari Pemprov DKI

Sampai di sini kita menjadi paham, bahwa ada argumentasi yang mantap dan konsisten dari Anies-Sandi soal permintaan pembatalan sertifikat HGB Pulau D. Pada saat yang sama Ada ambiguitas yang amat merusak logika dari Menteri Sofyan Djalil.

Bagaimana mungkin pihak BPN dapat menerbitkan sertifikat HGB hanya dilandasi oleh permintaan Pemprov DKI dimasa Djarot maupun Ahok. Pada saat yang sama Sofyan mengakui adanya cacat hukum dalam penerbitan HGB.

Itu sebabnya permintaan Menteri Sofyan agar Gubernur Anies meminta pembatalan sertifikat HGB PT KNI itu harus lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi rancu. Akan berbeda halnya kalau sertifikat HGB itu sesuai prosedur, oleh karena Pemprov DKI membutuhkan pulau tersebut untuk kepentingan yang lebih luas, maka menjadi masuk akal kalau harus lewat PTUN.

Ini hanya masalah administrasi sederhana, BPN telah menerbitkan sertifikat HGB yang cacat hukum dan Menteri BPN lewat kapasitasnya bisa dan berkuasa untuk mencabutnya kembali. Tapi mengapa tetap tidak dilakukan?

Memang sulit jika ingin diperpanjang perdebatan soal yang sudah terang benderang. Yang bisa menjelaskan dengan gamblang dan terang benderang dari persoalan ini adalah, karena adanya arogansi kekuasaan dan uang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here