Setelah 12 Tahun Tragedi Lumpur, Lapindo Ngebor Lagi di Jombang

0
101
Genap 12 tahun tragedi lumpur Lapindo di kawasan Porong dan sekitarnya, hingga kini masalah ganti rugi untuk korban belum terselesaikan. Namun Lapindo kini kembali melakukan eksplorasi sumur baru di Jombang.

Nusantara.news, Jombang – PT Lapindo Brantas tampaknya sudah mendapat lampu hijau dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Jawa Bali dan Nusa Tenggara, untuk melakukan eksplorasi sumur baru. Namun kali ini bukan di Sidoarjo, melainkan di Jombang.

Maklum di wilayah Kabupaten Sidoarjo, PT Lapindo terkendala dengan peraturan Gubernur Jawa Timur, bahwa pihak Lapindo diminta menyelesaikan permasalahan sosial. Pasalnya hingga 29 Mei 2018 nanti, genap 12 tahun tragedi lumpur Lapindo terjadi di kawasan Porong dan sekitarnya. Namun masalah ganti rugi untuk korban belum terselesaikan. Ratusan warga masih menunggu pembayaran.

Dari catatan pansus lumpur DPRD Sidoarjo, ada 410 berkas lahan yang belum terbayar. Lalu ada 270 berkas tanah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) belum mendapat ganti rugi atau ditukar guling. Begitu juga berkas 59 tahah wakaf masih terbengkalai. Bahkan di dalam peta area terdampak (PAT), ada 244 berkas yang hingga kini belum ada kejelasan.

Nah, eksplorasi lapangan gas di Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang ini mulai dilakukan karena sumur-sumur eksisting di Wunut dan Tanggulangin, Sidoarjo tidak memungkinkan untuk pengeboran sumur baru.

PT Lapindo sendiri tampaknya sudah lama mengincar Kabupaten Jombang untuk dilakukan pengeboran. Dikabarkan PT Lapindo sebagai pemilik wilayah kerja sudah melakukan beberapa studi cukup mendalam.

Bahkan sebelumnya SKK Migas, memastikan PT Lapindo bakal memulai pengeboran di wilayah Kabupaten Jombang pada tahun 2018. Untuk merealisasikan rencana pengeboran itu berbagai tahapan sudah dilaksanakan PT Lapindo mulai bertemu dengan Bupati Jombang, Nyono Suharli (saat masih aktif) hingga menggelar kuliah umum di Pondok Pesantren Tebuireng.

Sayangnya, sejak kasus Lumpur Sidoarjo, industri ekstraksi migas cenderung lesu dan kurang bergairah. Sebab, ada kecenderungan terjadi resistensi dan trauma masyarakat terhadap industri migas. Dan ini seringkali dikaitkan dengan kasus semburan lumpur panas tersebut.

Selain trauma dan resistensi, ada juga faktor regulasi, sosial, politik dan lingkungan. Inilah yang terjadi di Jombang. Tidak hanya terjadi pada satu dusun saja, tapi tiga dusun sekaligus seperti Dusun Kedondong, Jombok dan Bekucuk. Warga dari ketiga dusun ini menolak adanya pengeboran gas yang dilakukan oleh PT Lapindo.

Kondisi ini pernah dialami perusahaan minyak Exxon Mobil saat mencari ladang minyak baru di Kabupaten Jombang. Mereka menerjunkan tim survey seismik, untuk melihat, memetakan, dan membaca lapisan-lapisan tanah, serta keadaan geologi di bawah permukaan bumi Jombang. Dan tidak bisa dipungkiri, kondisi lapisan tanah di Jombang bisa disimpulkan memiliki kandungan minyak dan gas cukup besar.

Saat itu tim terdiri dari para ahli geologi, geofisika, perminyakan dan pertambangan. Rekanan yang ditunjuk oleh Exxon mengerjakan survey adalah PT Sari Pari. Survey seismik ini tidak hanya dilakukan di Jombang, tetapi juga di Kabupaten Mojokerto. Kedua kabupaten tersebut (Jombang dan Mojokerto) selama ini masuk dalam wilayah kerja penambangan Blok Gunting. Artinya, di wilayah kerja Blok Gunting itu Exxon memiliki izin untuk melakukan survey.

Survey dilakukan di atas lahan milik warga. Mereka menyewa lahan selama delapan bulan. Harga sewa lahan antara Rp 1000 hingga 2000 per meter. Luas lahan tidak bisa ditentukan karena survey dilakukan dengan berpindah-pindah.

Namun demikian, proyek Blok Gunting tidak dilanjut oleh Exxon Mobil sejak dieksplorasi tahun 2008. Perusahaan asal Amerika itu kemudian melunasi semua kewajiban pembayaran komitmen pasti saat mengembalikan Blok Gunting kepada pemerintah tahun 2013 lalu.

Mengutip data Kementerian ESDM, Exxon pertama kali mendapatkan Blok Gunting pada lelang wilayah kerja migas tahun 2007 silam. Blok Gunting terletak di daratan (onshore) dan juga lepas pantai (offshore) Jawa Timur.

Dalam kontrak PSC Blok Gunting, ExxonMobil menyetor bonus tanda tangan kepada pemerintah sebesar US$ 1 juta. Adapun bagi hasil minyak di Blok Gunting saat itu, Exxon mendapatkan bagi hasil minyak sebesar 20 persen dan gas 35 persen.

Pada 2013, sejumlah blok migas dikembalikan kepada negara, salah satunya Blok Gunting. Penyebabnya, kontraktor menghadapi sejumlah kendala untuk mengembangkan Blok Gunting karena kegiatan seismik tidak kunjung mendapat dukungan dari warga, seperti tumpang tindih lahan, kondisi sosial masyarakat dan keuangan.

Kini hal serupa juga akan dilakukan oleh PT Lapindo. Namun rencana mapping mitigasi yang dilakukan pemerintah pusat melalui SKK Migas yang menunjuk PT Lapindo sebagai pelaksana kegiatan, mendapat penolakan dari warga. Diketahui, PT Lapindo telah melakukan pembebasan lahan seluas 2 hektar  yang berada di Desa Blimbing. Namun banyak warga mengaku kecewa, sebab ternyata lahan persawahan itu dibebaskan untuk eksplorasi PT Lapindo.

“Sama sekali tidak ada sosialisasi. Kami tidak tahu lahan seluas 2 hektar itu ternyata untuk eksplorasi sumur baru. Banyak warga kaget, apalagi yang melakukan eksplorasi adalah PT Lapindo,” terang salah satu perwakilan warga kepada Nusantara.News.

Menurut sumber yang menolak disebutkan namanya, ada kemungkinan PT Lapindo membeli lahan setelah mengetahui bahwa di lokasi persawahan tersebut terdapat kandungan gas. Warga pun merasa kesal dengan sikap PT Lapindo yang tidak terbuka.

“Kami merasa dibohongi. Sebab selama ini kami sama sekali tidak diberi informasi soal gas. Tapi sekarang tiba-tiba saja PT Lapindo mau ngebor,” tuturnya.

Mengutip perwakilan Lapindo saat ditemui, lahan dua hektar tersebut bukan sepenuhnya untuk seluruh eksplorasi, yakni hanya diperlukan beberapa meter untuk pengambilan sampel eksplor.

Saat disinggung, untuk apakah sisa lahan seluas dua hektar tersebut jika bukan untuk titik eksplorasi, katanya lahan tersebut akan dibangun sarana pendukung untuk keperluan ekplorasi tersebut. Seperti daya dukung peralatan yang akan dipakai untuk menanamkan, semacam pipa ke dalam, mengambil sampel ke dalam tanah, sehingga dapat diketahui kandungan jumlah minyaknya.

Setelah dilakukan pengambilan sampel, maka akan dilakukan perhitungan. Jika nanti biaya yang diperlukan terlalu besar dibandingkan jumlah kandungan minyak yang terkandung, maka rencana pengambilan minyak ini akan dibatalkan, dan tanah yang sudah dibebaskan akan dikembalikan ke negara untuk menjadi aset negara.

Lapindo tidak terbuka, warga menolak

Menurut warga, PT Lapindo selama ini telah melakukan pekerjaan secara sembunyi-sembunyi. Padahal sebelumnya perusahaan milik Bakrie tersebut telah melakukan penelitian di lokasi sumur. Yang membuat warga geram, PT Lapindo tidak melakukan sosialisasi seperti dampak lingkungan.

Penolakan warga ini sangat wajar, mengingat kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo membuat banyak orang ketakutan. “Kami tidak pernah diajak bicara. Kami khawatir dampak dari pengeboran seperti Sidoarjo,” ungkapnya.

Trauma dengan kasus lumpur Lapindo, warga Desa Blimbing menolak rencana pengeboran sumur Lapindo di desa mereka.

Melihat adanya penolakan dari warga soal rencana pengeboran PT Lapindo, Komisi C DPRD Kabupaten Jombang langsung melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di kawasan tersebut pada Kamis (5/4/2018).

Di lokasi sumur, Ketua Komisi C DPRD Jombang, Masud Zuremi bersama anggota Komisi diminta warga untuk melihat langsung kawasan yang akan menjadi wilayah eksporasi. Komisi C mengajak seluruh elemen termasuk PT Lapindo, Forkopimcam (forum kordinasi pimpinan kecamatan), serta perwakilan warga melakukan musyawarah duduk bersama membahas permasalahan di Desa Blimbing.

Zuremi mengatakan, apa yang menjadi kehendak masyarakat selama itu menjadi penunjang pemerintah pusat harus diakomodir oleh PT Lapindo. Selain itu PT Lapindo harus mengutamakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan negara, pemerintah, perusahaan dan masyarakat harus diprioritaskan. Karena itu yang namanya sosialisasi perlu dilakukan PT Lapindo. Dalam kesempatan itu, Komisi C menjadi penengah antara warga dan PT Lapindo. Musyawarah dilakukan di kantor Kecamatan Kesamben.

Zuremi menyimpulkan telah terjadi miskomunikasi dan kurang koordinasi yang baik antara PT Lapindo dengan masyarakat. Karena itu Zuremi menyebut, apa yang menjadi kehendak masyarakat selama itu menjadi penunjang pemerintah pusat harus diakomodir oleh PT Lapindo. Dalam hal ini, kata Zuremi, PT Lapindo harus mengutamakan segala sesuatu yang memang itu kaitannya dengan kepentingan negara, pemerintah, perusahaan dan masyarakat harus diprioritaskan.

Terpisah, Kepala Desa Blimbing, Kholidi menyampaikan dalam waktu dekat PT Lapindo akan melakukan sosialisasi di sekitar lokasi sumur pengeboran. Kholidi mengklaim, sosialisasi tersebut atas permintaan warga ke pihak PT Lapindo. “Dalam waktu dekat akan ada sosialisasi. Selain sosialisasi, warga juga meminta komitmen PT Lapindo sebagai kompensasi dari pengeboran,” tandasnya.

Salah satu perwakilan PT Lapindo yang hadir dalam audiensi warga Desa Blimbing bersama Komisi C DPRD Jombang, dan Forkopimcam Kesamben menerangkan bahwa pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Mohon maaf kami belum bisa memberikan keterangan. Untuk lebih lanjut ada tim sendiri karena kami bukan bidangnya,” terang salah satu perwakilan PT Lapindo Brantas saat audiensi di kantor Kecamatan Kesamben kepada wartawan.

Sebelumnya di tempat terpisah, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jombang Setiajit mengatakan pengeboran sumur di Kabupaten Jombang merupakan proyek nasional. Sehingga Camat setempat sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jombang dan sebagai kepanjangan tangan bupati, punya kewajiban mensosialisasikan dan menjelaskan ke warga.

“Sebenarnya ini proyek nasional. Bukan regional apalagi lokal. Saya nanti panggil camat setempat. Tidak boleh mengatakan di salah satu media jika tidak ada sosialisasi. Salah itu. Ya dia yang punya tanggung jawab sosialisasi tentang proyek nasional,” kata Setiajit kepada wartawan, Rabu (4/4/2018) di Pendopo Kabupaten Jombang.

Jombang sebagai daerah agraris, lanjut Setiajit, kalau hanya ditopang dari bidang agraris saja, pendapatan perkapita tidak bisa naik. Tapi, jika ditopang bidang industri, ada gas dan sebagainya akan ada lompatan.

“PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) kita sekarang kisaran Rp 31 triliun bisa akan ada lompatan menjadi sekita  Rp 40 triliun – Rp 50 triliun. Demokrasi ini musyawarah untuk mufakat. Yang belum tersentuh (sosialisasi) kita sosialisasikan. Ujung-ujungnya ini kan untuk kepentingan negara,” ungkapnya.

Meski audiensi telah digelar di kantor Kecamatan Kesamben dan diklaim telah menghasilkan kesepakatan, hal itu dibantah oleh sumber tadi. Menurut dia, tidak ada perwakilan warga dalam audiensi tersebut. Mereka yang datang memang warga yang diminta untuk menghadiri acara audiensi. Begitu juga apa yang dikatakan Pjs Bupati Jombang Setiajit tidak benar. Yang namanya sosialisasi itu tidak ada.

Masih kata sumber, audiensi itu hanya akal-akalan pihak PT Lapindo. Hingga kini warga menganggap pertemuan itu hanya sebagai bentuk intimidasi di wilayah kerja mereka. Sebagai bukti, selepas audiensi di kantor Kecamatan Kesamben, malamnya warga menggelar istiqosah dan tetap sepakat menolak rencana pengeboran sumur PT Lapindo di desa mereka.

“Itu (audiensi) upaya membodohi warga. Warga selalu dibodohi dengan janji. Pertemuan warga dengan PT Lapindo melalui Muspika dan Kepala Desa bukanlah mewakili keseluruhan warga. Sepanjang pertemuan itu, yang dibicarakan selalu soal teknis. Mereka sama sekali tidak membahas soal dampak dan kompensasi dari pengeboran tersebut,” tutupnya.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here