Setelah Banjir Kritik, Jokowi Resmi Batalkan DNI Asing

0
256
Presiden Jokowi akhirnya mencoret kebolehan investor asing masuk 100% ke 25 bdang usaha sebagaimana Paket Kebijakan Ekonomi 16 yang dibuat Menko Perekonomian Darmin Nasution, setelah mendengar masukan dan kritik dari stakeholder.

Nusantara.news, Jakarta – Hiruk pikuk terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi 16 mengalami antiklimaks. Terutama setelah Presiden Jokowi secara resmi membatalkan Paket Kebijakan Ekonomi 16, khususnya soal dikeluarkannya 25 bidang usaha–yang bisa dimasuki investor asing hingga 100%–dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

Kehadiran Paket Kebijakan Ekonomi 16 sebenarnya banyak ditunggu kalangan dunia usaha, harapannya dapat meningkatkan investasi. Namun karena investasi itu dibuka seluas-luasnya hingga 100% buat asing terhadap 25 bidang usaha, sehingga.

Paket Kebijakan Ekonomi 16 merupakan kelanjutan dari paket kebijakan sebelumnya. Selama Pemerintahan Jokowi sudah menerbitkan paket 1 hingga 15. Khusus Paket Kebijakan Ekonomi 16, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, fokus pada tiga hal.

Pertama, pemerintah memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday PPh Badan) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah menyempurnakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Kedua, pemerintah kembali merelaksasi DNI sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha.

Selain itu, pemerintah memperluas kemitraan bagi UMKM dan Koperasi untuk bekerja sama agar usahanya dapat naik ke tingkat yang lebih besar. Sedangkan bidang usaha yang selama ini sudah dibuka bagi Penanaman Modal Asing (PMA) namun masih sepi peminat, pemerintah memberikan kesempatan PMA untuk memiliki porsi saham yang lebih besar, bahkan hingga 100%.

Ketiga, pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan). Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan atas deposito.

Oleh karena paket kebijakan itu dinilai berbau asing terhadap segmen bisnis yang digeluti UMKM, maka muncullah aneka kritik dan masukan. Pengumuman pembatalan DNI asing itu justru disampaikan Jokowi di sela-sela sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi 16 di acara Rapimnas Kadin Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah, pada Rabu (28/11) lalu.

Tidak hanya menyampaikan sosialisasi, Jokowi memastikan akan mengeluarkan sektor UMKM dari revisi DNI yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi 16. “Saya putuskan di sini bahwa saya pernah berbisnis sebagai UMKM, anak saya juga berbisnis UMKM, apalagi kalau Kadin dan Hipmi sudah mengkritik. Kebetulan draf Paket Kebijakan Ekonomi 16 belum sampai ke meja saya,” ujarnya dalam keterangan pers usai menghadiri acara tersebut.

Menurut Jokowi, keputusan itu diambil setelah mendapatkan masukan dari Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia. Bahkan capres nomor urut 02 juga sudah menyampaikan kritiknya.

“Barangnya (Rancangan Peraturan Presiden) itu belum sampai ke Istana, perpresnya belum saya tanda tangani,” kata Jokowi.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, sesuai arahan Presiden, lima bidang usaha, yaitu sektor UMKM dikembalikan lagi ke dalam dicadangkan atau tak lagi keluar DNI.

Dengan demikian sektor lainnya di luar UMKM akan tetap dibuka untuk asing. Aturan itu hanya tinggal menunggu perpres sebagai dasar aturan dirilis. “Khusus DNI, kami susun lampirannya sekarang. Diharapkan aturan tersebut segera keluar,” ujarnya.

Kritik yang efektif itu

Ketidakjelasan ihwal revisi DNI telah memantik kritikan tajam dari berbagai pihak. Mulai dari calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hingga para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia, Hipmi, maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Bahkan kritik juga datang dari ekonom hingga politisi PDIP.

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menanggapi agak kebingungan dengan Paket Kebijakan Ekonomi 16. Karena jumlah bidang usaha yang boleh dimasuki asing 100% berubah-ubah.

“Saya bingung, nanti gini, besok gitu, versi satu bilang 54, versi lain bilang 28 (25 sektor). Saya masih bingung. Saya mau mempelajari itu lagi,” tutur Prabowo.

Tapi secara umum Prabowo mengaku sedih bila semua sektor dibuka untuk asing 100%.  “Saya sedih jika mereka (asing bisa) pergi ke tiap sektor, bagaimana nanti kehidupan orang (UMKM) Indonesia?” ujarnya.

Menurutnya, paket kebijakan ekonomi tersebut tidak sesuai dengan Undangan-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

“Indikator-Indikator saat ini menunjukkan bahwa negara kita sedang memprihatinkan. Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri,” kata Prabowo.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani dalam Rapat Pengurus Terbatas Kadin Indonesia di Menara Kadin, siang tadi memaparkan pandangan para pengusaha mengenai paket kebijakan ekonomi tersebut. Terutama kebijakan itu ternyata tanpa berkoordinasi dengan industri dan pengusaha.

“Kami menilai ada poin-poin yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya berkaitan dengan DNI 2018. Kebijakan investasi ini berkaitan erat dengan dunia usaha dan Kadin sebagai lembaga yang mewadahi para pengusaha. Dengan demikian, obyektivitas kebijakan ini akan turut dipengaruhi oleh masukan-masukan dari dunia usaha” demikian Rosan.

Ia mengingat urgensi kebijakan relaksasi tersebut bagi dunia usaha, Kadin akan mengumpulkan 124 asosiasi pengusaha untuk membahas poin-poin usulan dunia usaha. Karena itu, Kadin meminta pemerintah menunda penerapan aturan DNI hingga ada dialog dan masukan yang mewakili kepentingan pelaku usaha.

“Detil masukannya akan kami sampaikan nanti, setelah dibahas bersama asosiasi pengusaha, besok. Karena itu kami berharap pemerintah bisa menunda penerapan DNI,” ungkap Rosan.

Hal ini perlu disampaikan Kadin mengingat keluarnya kebijakan relaksasi DNI terjadi tanpa dialog atau konsultasi untuk mendengarkan masukan Kadin, sebagaimana yang lazim terjadi sebelum keluarnya paket-paket kebijakan ekonomi.

Poin lain yang akan menjadi perhatian Kadin adalah perhatian khusus terhadap UMKM nasional. Bagi pelaku usaha, UMKM merupakan kawah pembentukan spirit kewirausahaan. Sementara bagi masyarakat banyak, UMKM menjadi naungan bagi lebih dari 95% tenaga kerja nasional.

Sedangkan bagi, perekonomian nasional sektor UMKM menjadi salah satu motor baru yang bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi. Oleh sebab itu, kebijakan yang berkaitan dengan sektor UMKM perlu dipertimbangkan secara matang, termasuk dalam kaitan dengan investasi.

“Berkaitan dengan isu tersebut, Kadin Indonesia akan segera melakukan pertemuan dengan menteri perekonomian, Kepala BKPM dan menteri terkait lainnya,” jelas Rosan.

Aswadi Munir, mantan pengurus Kadin Indonesia mengaku kaget dengan terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi 16. Karena ada unsur kebolehan asing menguasai 25 bidang usaha di Indonesia, khususnya bisnis UMKM dan koperasi.

Tentu saja, menurutnya, ini mencemaskan. Celakanya paket kebijakan itu pakai embel-embel untuk ketahanan ekonomi nasional, justru efeknya melemahkan ekonomi nasional. Seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) hampir 90% anggotanya adalah UMKM. Kebijakan ini terkesan dipaksakan sehingga lupa untuk menyerap aspirasi pengusaha.

“Saya kontak Ketua HIMPI, Ketua Apindo, dan Ketua Kadin begitu paket kebijakan itu diterbitkan. Tak satupun dari mereka diajak berdiskusi soal paket kebijakan ekonomi tersebut,” jelasnya pagi ini.

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah melihat Paket Kebijakan Ekonomi 16, terutama keterbukaan untuk investor asing di 25 bidang usaha merupakan bentuk kepanikan pemerintah dalam mengatasi persoalan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit–CAD).

“Tadi BI kan bilang sekarang fokusnya ke CAD, tapi solusi yang disodorkan bukan soal utama yang di CAD,” ungkap Piter.

Menurutnya hal yang perlu diatasi adalah defisit neraca jasa dan defisit neraca pendapatan primer. Sedangkan pemerintah fokus pada neraca modal yang malah berpotensi memperburuk CAD dalam waktu menengah panjang.

Kebijakan ini dirasa terlalu buru-buru dan tidak didasarkan pada kajian yang jelas. Kebijakan ini semata hanya ingin memperlebar pintu masuk modal asing dengan tujuan neraca modal surplus besar sehingga bisa menutup defisit yang besar di current account.

“Arah kebijakannya mau kemana? supaya asing masuk, atau benar-benar setelah masuk bisa menggulirkan ekonomi?” ungkap Piter.

Seperti diketahui, defisit transaksi berjalan (current account deficit–CAD) merupakan masalah utama dalam perekonomian Indonesia. Bank Indonesia (BI) melaporkan CAD anjlok hingga menembus US$8,85 miliar atau 3,37%.

Menko Perekonomian Darmin Nasution pun merespon CAD dengan menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi 16. Salah satu bagian dari paket kebijakan itu adalah merevisi DNI.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso menjelaskan alasan di balik revisi DNI yang selama ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.

“Secara kuantitatif ada 82% atau 83 dari 101 bidang usaha yang memberikan keterbukaan bagi PMA (penanaman modal asing). Hasilnya belum optimal di mana ada 54 bidang usaha yang tidak ada peminatnya sama sekali,” ujar Bambang.

Setelah pengumuman ada kebingungan lantaran disebutkan bahwa ada 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI atau dengan kata lain terbuka 100% untuk PMA. Bidang usaha itu antara lain usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti warung internet.

Namun ternyata, Menko Darmin dalam konferensi pers di kantornya, 19 November 2018, menyebutkan hanya 25 bidang usaha yang dibuka penuh untuk investasi asing.

Sebelumnya, ke-25 bidang usaha itu sudah terbuka dengan persentase beragam, mulai dari 49%, 67%, 90%, dan 97%. “Waktu kita survei, asing yang masuk kecil sekali, bahkan kebanyakan dari 25 bidang itu nol yang masuk,” kata Darmin.

Apapun alasan dari kebijakan itu dibuat, termasuk kritik atas kebijakan tersebut, yang jelas sikap Presiden Jokowi patut diacungkan jempol. Ia mau mendengar kritik atas kebijakan yang dibuat oleh para menteri ekonominya.

Hanya saja patut dicatat, mestinya sebelum kebijakan itu resmi diundangkan atau dibuatkan Perpresnya, maka didiskusikan mendalam dalam sidang kabinet. Baru diwacanakan ke publik, lalu dikembalikan ke sidang kabinet untuk diambil kebijakan yang benar-benar bijak.

Kalau demikian rutenya, maka kredibellah sebauh peraturan. Tapi melihat cara Darmin mempublis isi Paket Kebijakan Ekonomi 16  yang belum mendapat persetujuan Presiden Jokowi, jelas ini semacam test the water. Apapun, pembatalan DNI asing sudah dijalan yang benar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here