Setelah Ditahan, KPK Harus Segera Periksa Setnov

0
134

Nusantara.news, Jakarta – KPK diminta proaktif meminta opini tentang status kesehatan tersangka kasus e-KTP Setya Novanto alias Setnov dari Ikatan Dokter Indonesia. Jika kondisi Setnov sudah memungkinkan, maka penyidik segera memeriksanya.

Desakan publik kepada KPK agar lebih proaktif menangani kasus Setnov semakin kuat pasca kecelakaan yang menimpanya. Pasalnya, publik mencurigai kecelakaan itu hanyalah modus Setnov untuk melepaskan diri dari pemeriksaan KPK.

Wapres Jusuf Kalla pun angkat bicara dengan menyarankan lembaga atirasuah itu agar tak kurang akal menghadapi kasus Setnov. Caranya dengan melakukan pengecekan langsung ke pihak RS Permata Hijau soal status kesehatan Setnov yang menurut kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi bahwa kondisi kliennya cukup parah akibat kecelakaan menabrak tiang listrik.

“Pernyataan sakit itu selalu harus juga dicek oleh KPK. Perlu juga periksa rumah sakit, jangan sampai rumah sakit dipakai karena nanti etika rumah sakit hilang,” ujar JK di markas Korps Marinir, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Lebih jauh, JK mengingatkan KPK agar tak mudah percaya dengan informasi yang beredar soal status kesehatan Setnov. Mengingat, banyak pihak yang bersembunyi dibalik surat keterangan dokter. “Banyak yang bersembunyi di balik surat keterangan dokter,” jelas JK.

Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Prof. DR. Faisal Santiago menyarankan KPK lebih aktif untuk menanyakan kondisi kesehatan Setnov kepada tim medis. Hal itu dibutuhkan agar KPK tidak kecolongan untuk kedua kalinya saat status Setnov sebagai tersangka digugurkan Hakim tunggal Cepi Iskandar pada sidang praperadilan di PN Jaksel.

“KPK harus lebih cepat, kalau memang tim medis menyatakan penyakit Setnov tidak serius, maka segera lakukan pemeriksaan. Dan, kalau kita ikut perkembngan lewat media, tampaknya Setnov sudah bisa diperiksa penyidik. Terbukti, dia sudah bisa menceritakan kronologis kecelakaan yang dialaminya kepada Sekjen Golkar Idrus Marham yang membesuknya di rumah sakit,” jelas Faisal saat dihubungi Nusantara.news di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Permintaan keterangan atau opini dari tim medis atau dokter tentang kondisi kesehatan pasien dibenarkan dalam perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa “Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi peraturan penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”

Artinya, demi penegakan hukum maka KPK selaku penegak hukum dapat meminta pendapat dokter mengenai boleh tidaknya Setnov diperiksa atau dimintai keterangan oleh penyidik. Apalagi, pihak IDI sendiri sudah menyampaikan kesanggupannya untuk membantu KPK. Seperti diakui Sekjen Pengurus Besar IDI Moh. Adib Khumaidi bahwa pihaknya telah menerima surat dari KPK untuk memberikan second opinion.

Jika mengacu pada Pasal 29 UU Nomor 29/2004 tersebut, maka sepatutnya KPK tidak perlu ragu untuk meminta opini dokter. Meskipun ada yang menilai kondisi kesehatan pasien termasuk kerahasiaan dokter yang tak boleh dibuka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 322 KUHP yang menyebutkan :

(1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Bila kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang, maka perbuatan itu dapat dituntut hanya atas pengaduan orang itu.

Namun, tim medis atau dokter yang memberikan opini tentang status kesehatan Setnov kepada KPK tak boleh dipidana. Hal itu sesuai Pasal 48 KUHP berbunyi “Barangsiapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Artinya, dokter dalam posisi dipaksa peraturan untuk memberikan opini kepada KPK.

Begitupun di Pasal 50 KUHP yang berbunyi “Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang, tidak boleh dipidana.”

Atas dasar ketentuan itu, lanjut Faisal, maka baik KPK maupun pihak dokter yang ditunjuk IDI untuk memberikan opini tentang kondisi kesehatan Setnov dijamin UU terbebas dari tuntutan pidana. Sehingga, tak perlu ada yang dikhawatirkan.

Setnov Dibantarkan di RSCM

Dalam menangani kasus Setnov pasca kecelakaan, KPK sudah mengambil langkah lebih maju, yakni membantarkan Setnov di RSCM. Hal itu diumumkan Jubir KPK Febri Diansyah bahwa KPK secara resmi telah menahan Setnov selaku tersangka. Ketua Umum DPP Golkar itu akan ditahan selama 20 hari kedepan di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK.

“Tersangka SN ditahan selama 20 hari terhitung sejak 17 November 2017 sampai dengan 6 Desember 2017,” kata Febri di gedung KPK, Jumat (17/11/2017). Namun, karena kondisi medis, maka Setnov dibantarkan di RS Cipto Mangunkusumo. Sebab, pihak dokter mengharuskan Setnov rawat inap untuk menjalani observasi.

Lebih jauh Fasial mengapresiasi langkah yang ditempuh KPK dengan membantarkan Ketua DPR itu selaku tersangka kasus megakorupsi proyek -KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Namun begitu, Faisal tetap mengingatkan KPK agar bekerja lebih cepat dengan meminta keterangan Setnov.

Dikhawatirkan, dengan dalih kondisi kesehatan itu, KPK tak bisa memeriksa Setnov hingga masa penahanan 20 hari berakhir. Bila masa tahanan habis dan KPK tidak mampu membuktikan kesalahan, maka konsekuensinya status tersangka Setnov bisa gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Ayat 2 KUHP, meskipun masa tahanan itu bisa diperpanjang.

Namun, publik bisa menilai KPK tidak serius atau memang tak punya bukti kuat untuk melanjutkan kasus Setnov ke pengadilan Tipikor. Di sisi lain, KPK juga harus memperhitungkan langkah Setnov yang kembali mempraperadilankan status tersangkanya di PN Jaksel. Gugatan itu telah didaftarkan pada Rabu (15/11/2017) dengan nomor perkara 133/Pid.Pra/2017 PN JKT.SEL.

“Jangan sampai KPK kembali dipermalukan untuk kedua kalinya. Saat pertama ditetapkan tersangka, KPK tak bisa periksa Setnov dengan alasan sakit sampai keluar putusan praperadilan yang memenangkan Setnov. Saya berharap, peristiwa ini tidak terulang kembali,” imbuh Faisal.

Kini, semua berpulang kepada KPK. Jika  proaktif dengan memeriksa Setnov, maka penyidik KPK tentu bisa segera melimpahkan kasusnya ke pengadilan. Sebaliknya jika KPK lambat dan mengikuti pola ‘permainan’ Setnov, maka KPK siap-siap gigit jari untuk kedua kalinya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here