Setelah Kampanye Berakhir

1
162

HARI ini memasuki pekan terakhir kampanye Pemilu 2019. Digelar sejak 23 September 2018, ini adalah kampanye terlama sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Mulai dari kampanye dalam pertemuan terbatas, sampai kampanye rapat umum yang dimulai sejak 24 Maret kemarin.

Selama tujuh bulan itu jagat politik negeri ini riuh rendah dengan slogan dan yel. Selama itu pulalah para calon pemimpin negara itu diberi kesempatan untuk menjual dirinya kepada rakyat.  Berbagai cara sudah dikerahkan untuk meyakinkan rakyat bahwa dirinyalah pilihan terbaik bagi negeri ini, baik untuk menjadi presiden maupun anggota legislatif. Mulai dari cara yang logis sampai cara yang tak masuk akal. Mulai dari cara yang bersih hingga cara yang kotor.

Tertangkapnya caleg Partai Golkar Bowo Sidik dalam OTT KPK beberapa waktu lalu adalah salah satu contoh cara kotor itu. KPK menemukan uang Rp 8 miliar yang sudah dimasukkan ke dalam 400 ribu amplop, yang masing-masing amplop berisi uang pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu. Uang itu diduga untuk serangan fajar dalam Pemilu 2019.

Itu baru yang tertangkap. Kalau yang belum tertangkap, entahlah. Tapi, yang pasti, mustahil jika modus kuno itu tak digunakan.

Sebab, praktis hanya itulah satu-satunya harapan calon anggota legislatif untuk terpilih. Kampanye partai politik nyaris tak terdengar. Kalaupun ada, frekuensi dan intensitasnya tak seperti pemilu-pemilu lalu, yang memisahkan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Pemilu serentak ini memang memusatkan segala-galanya pada pemilu presiden. Rivalitas terpusat pada kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tidak ada titik sentral politik lain yang bisa memecah konsentrasi perhatian publik.

Masuk akal memang mengapa pemilu presiden yang menarik antusiasme pemilih. Sebab, selain faktor personifikasi dukungan, hanya presidenlah yang dianggap bisa membawa perubahan nasib masyarakat. Legislatif cenderung dianggap sebagai pelengkap saja. Masyarakat tak terlalu peduli, bahwa kebijakan eksekutif juga ditentukan oleh legislatif yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dalam pemilu-pemilu sebelumnya, kampanye legislatif selalu ramai. Tetapi, setiap kampanye yang heboh itu usai, adakah yang tersisa kecuali sampah berserakan, panggung yang sepi, dan juru kampanye yang kelelahan. Tidak ada, jika kampanye dipersepsikan sesuai aslinya: Mengajak orang lain untuk menjatuhkan pilihan sesuai keinginan orang yang berkampanye.

Kampanye partai politik dari pemilu ke pemilu masih sangat terbatas daya jangkaunya kepada publik luar simpatisan. Selama ini kampanye lebih banyak ditujukan ke dalam, ke simpatisannya sendiri. Simpatisan ini, kalau memang bukan pendukung rekayasa, tentu akan menjatuhkan pilihan ke partainya.

Publik yang bukan simpatisan masih belum tertarik, karena belum ada usaha sistematis merangkul mereka. Publik luar atau pemilih mengambang itu tidak bisa dirangkul dengan yel-yel dan slogan yang secara emosional hanya bisa dimengerti oleh “orang dalam”. Mereka bisa ditarik melalui pemberian pemahaman bahwa capres-cawapres dan partai bersangkutan memberi sesuatu yang lebih baik.

Artinya, perlu sosialisasi jangka panjang di luar arena kampanye. Sosialisasi itu tidak dalam bentuk penataran atau indoktrinasi seperti di masa lalu, tetapi dengan “memberi bukti, bukan janji”. Kinerja partai, citra tokohnya, programnya, visinya dan konsistensinya pada komitmen moral dan etika berpolitik dan bernegara harus dikenal luas. Itulah satu-satunya cara untuk meraih pemilih mengambang untuk memberikan suara.

Masalahnya selama ini itu tak pernah digarap. Mungkin karena paradigma berpolitik orang-orang partai masih tradisional, atau barangkali pula karena keterbatasan kemampuan berdialog secara kritis.

Kini dalam pemilu serentak, kampanye presiden telah menenggelamkan kehebohan kampanye partai. Sosialisasi tentang profil calon anggota legislatif tenggelam oleh massifnya kampanye presiden. Bahkan dalam sosialisasi dirinya, caleg hanya mengandalkan efek ekor jas, dengan menampilkan foto capres masing-masing dalam ukuran yang lebih besar.

Dengan kampanye yang minus pengenalan profil caleg ini, sukar kita membayangkan seperti apa wajah legislatif 2019-2024 nanti. Konsekuensi yang muncul bisa berbagai macam. Misalnya, masyarakat mungkin hanya memilih presiden dan tidak memberikan suara untuk legislatif. Bisa juga memilih asal-asalan, atau hanya berdasarkan ketertarikan kepada partai.

Artinya, jika dalam model kampanye partai di masa lalu yang heboh saja tidak mampu merangkul pemilih secara rasional, apalagi dalam kampanye yang sepi seperti sekarang.

Perlu kajian yang komprehensif untuk menilai model pemilu yang tepat di masa datang. Pemilu serentak 2019 ini menurut alasan KPU dapat menghemat anggaran, karena ada beberapa pos pembiayaan yang dapat disatukan. Namun untuk hal-hal sepenting kualitas pemilu, tak melulu harus berhitung soal penghematan. Tak ada gunanya berhemat, jika kualitas pemilu tak tercapai.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here