Setelah KH. Ma’ruf Amin Dituduh Ahok Berbohong, Muncul Aksi Bela Islam 112

0
339
Foto: thcasean.org

Nusantara.news, Jakarta – Tidak bisa dipungkiri bahwa tuduhan penistaan agama Ahok oleh umat Islam yang terjadi di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 berbuntut demonstrasi tanggal 4 Oktober 2016. Demonstrasi tersebut merupakan reaksi umat Islam karena Ahok dianggap melakukan penistaan terhadap ayat Alquran dan ulama di bawah label GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI.

Adapun Fatwa MUI yang dibacakan oleh Ketua MUI, KH. Ma’ruf Amin pada tanggal 11 Oktober 2016 merupakan tanggapan MUI terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok agar tidak terjadi pengadilan jalanan. Hal tersebut dikarenakan dari semua kasus penistaan agama, Polri  bertindak cekatan menangkap yang bersangkutan. Persepsi publik mengartikan bahwa Polri ‘pilih kasih’ terhadap Ahok. Sehingga terjadilah aksi demonstrasi Bela Islam II pada 4 November 2016 yang memaksa Ahok untuk menjadi tersangka setelah gelar perkara yang dilakukan Mabes Polri. Setelah menjadi tersangka, Ahok masih mengeluarkan kata-kata yang memicu kemarahan publik.

Gerakan 212

Setelah Presiden Joko Widodo tidak hadir pada demonstrasi di depan Istana pada 4 November 2016, terkesan pihak Istana panik, lalu mengeluarkan pernyataan bahwa ada ‘aktor politik’ di belakang gerakan 411.

Seperti yang kita ketahui, ternyata aktor intelektual yang dimaksud adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bersamaan dengan itu, SBY membuat kejutan dengan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sang putra mahkota, untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta yang juga diusung oleh tiga partai politik (PAN, PKB, PPP). Hal ini menjadikan dunia politik Indonesia eskalatif, dan seolah posisi Joko Widodo berhadap-hadapan dengan SBY.

Sikap panik Istana diwujudkan dengan lobi Presiden Joko Widodo dengan ormas Islam dan satuan elite TNI dan Polri, serta ketua-ketua partai politik, antara lain lobi ‘berkuda’ dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan balasan Prabowo Subianto ke Istana Merdeka sambil menyantap makan siang nasi goreng bersama.

Dapat dikatakan bahwa, hampir dua minggu waktu Presiden Joko Widodo dihabiskan untuk kegiatan lobi-lobi, yang dipersepsikan oleh publik sebagai pembelaan terhadap Ahok. Hal inilah yang memicu Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016, dikenal dengan sebutan 212, seperti kita ketahui aksi tersebut merupakan salat Jumat terbesar di Indonesia, karena dihadiri oleh 6 – 7 juta umat Islam se-Indonesia.

Demonstrasi 411 tidak diikuti oleh Presiden Joko Widodo karena sedang inspeksi mendadak (sidak) ke Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Maka pada demonstrasi 212, Presiden Joko Widodo ‘terpaksa’ hadir dan ikut Salat Jumat dengan didampingi Jusuf Kalla (Wakil Presiden), Jenderal (Purn) Wiranto (Menkopolhukam), Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan (Menko Maritim), Prof. Pratikno (Mensesneg).

Dalam periode ini sangat jelas sikap Joko Widodo membela Ahok, padahal umat Islam ingin Ahok ditangkap seperti penista agama lainnya.

Tanpa disadari bahwa Istana memicu konflik yang lebih luas karena ‘orang-orang’ SBY dipidanakan, seperti Emirsyah Satar (Direktur Utama Garuda Indonesia), Patrialis Akbar (Mahkamah Konstitusi), Dahlan Iskan dengan tiga kasus, dan terakhir calon wakil gubernur pasangan AHY, yaitu Sylviana Murni dalam kasus pembangunan masjid.

Puncaknya adalah penggalangan mahasiswa di Cibubur oleh Adrian Napitupulu yang mengancam SBY, kemudian dibuktikan dengan demonstrasi di rumah SBY di kawasan Kuningan Jakarta Selatan. Pada hari yang sama juga ditangkap Choel Mallarangeng terkait kasus Hambalang.

Musuh Ahok lainnya, adalah Habib Rizieq yang dikriminalisasi dengan berbagai kasus, seperti  penghinaan terhadap lambang-lambang negara di Polda Jawa Barat. Jelas dan nyata bagi publik (khususnya umat Islam), agenda ingin membungkam ormas Islam, khususnya FPI sehingga berharap GNPF mengendur dan Ahok bisa melaju mulus pada Pilkada DKI 2017.

Gerakan 112

Ahok menghina KH. Ma’ruf Amin pada Sidang Ahok ke-8 Selasa 31 Januari 2016, kembali Ahok melakukan kejutan dan memperlihatkan sikap aslinya, dengan menuding KH. Ma’ruf Amin, Ketua MUI dan Ketua Rois Aam PBNU sebagai pembohong. Hal ini memancing umat Islam termasuk Nahdhatul Ulama (NU) yang selama ini sangat netral mendukung ke-bhinnekaan Ahok, ikut menghujat dan mengecam perilaku Ahok yang tidak sopan.

Esok harinya, Ahok dan pengacaranya yang semula akan melaporkan KH. Ma’ruf Amin berubah menjadi meminta maaf atas tuduhan bohong, dan membatalkan pengaduan terhadap KH. Ma’ruf Amin.

Ternyata umat Islam “marah besar”, seperti tokoh karismatik NU, Gus Solahuddin Wahid, yang menyatakan bahwa Ahok sudah keterlaluan dan meminta NU jangan memilih Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Respon GNPF MUI

GNPF MUI dengan emosi menanggapi perilaku Ahok terhadap KH. Ma’ruf Amin. “Pemerintah RI selama ini telah menjadikan Fatwa MUI sebagai rujukan,” tegas Zaitun Rasmin, Wakil Ketua GNPF MUI di gedung MUI Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017).

Zaitun menegaskan, MUI mengeluarkan fatwa atas permintaan individu masyarakat, lembaga kemasyarakatan, maupun pemerintah. Namun, tidak ada satu pihak pun yang bisa menekan apalagi mendikte MUI dalam mengeluarkan fatwa.

“Protap pengeluaran fatwa MUI yang selalu melibatkan banyak orang adalah sikap kehati-hatian MUI sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebenaran fatwa kepada Allah swt.,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Zaitun, sikap buruk sangka yang ditampilkan Ahok dan para penasihat hukumnya kepada KH. Maruf Amin merupakan tindakan ceroboh yang kelewat batas.

“Oleh karena itu, GNPF-MUI sebagai gerakan yang peduli kepada pengawalan fatwa MUI dan marwah ulama memandang bahwa segala bentuk cecaran pertanyaan, dan tekanan yang arogan dan sangat tendensius untuk menjatuhkan kredibilitas KH. Ma’ruf Amin yang terjadi dalam persidangan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya adalah bentuk aksi penghinaan terhadap ulama,” paparnya.

Berikut pernyataan resmi GNPF MUI:

Mendukung serta membela KH Maruf Amin dan MUI sebagai lembaga fatwa yang sangat kredibel.

Mengecam keras terdakwa kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan penasihat hukumnya atas sikap penghinaan mereka terhadap ulama, khususnya KH. Ma’ruf Amin.

Menuntut terdakwa ditahan selama proses hukum dan dihukum maksimal atas perbuatannya.

Menyerukan kepada umat dan bangsa untuk bersatu mengawal persatuan dan kesatuan NKRI.

GNPF-MUI, Forum Umat Islam, dan seluruh jajaran organisasi yang mengambil alih persoalan Ahok, dan mendeklarasikan akan melakukan demo besar-besaran pada tanggal 11, 12, 15 Februari 2017, dimana pada tanggal tersebut adalah hari tenang dan hari H Pilkada DKI Jakarta.

Sementara Polri mengerahkan Brimob besar-besaran mengawal acara Pilkada DKI Jakarta. Kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi, dan menyesalkan kenapa Negara tidak hadir dan bijak dalam menangani konflik rakyat versus Ahok, karena umat Islam merupakan 85% penduduk DKI Jakarta.

Semoga Presiden Joko Widodo memahami ini dan dapat menangani demonstrasi 112, untuk menghindari konflik horizontal dan tidak terjadi korban secara fisik. [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here