Setelah Lippo, Giliran Sinar Mas Terancam Pidana Korporasi

1
1171
Direktur PT Bina Sawit Abadi Pratama (BSAP) merangkap Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk. Edy Saputra Suradja, Chief Executive Officer (CEO) PT BSAP Wilayah Kalimantan Tengah Bagian Utara Willy Agung Adipradana, dan Manajer Legal PT BSAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy

Nusantara.news, Jakarta – Belum usai upaya penyuapan yang dilakukan oleh Grup Lippo atas proyek Meikarta, kini muncul lagi kasus serupa. Anak Grup Sinar Mas melakukan suap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) terkait perizinan perkebunan dan limbah sawit.

Pola-pola suap yang dilakukan nyaris sama, hanya saja sasarannya berbeda. Pada kasus Grup Lippo, Direktur Operasional Billy Sindoro menyuap Bupati Bekasi Nenang Hassanah Yasin dan jajarannya. Tujuannya agar mempermudah pengurusan izin lahan mega proyek Meikarta seluas 700 hektare.

Sementara dalam kasus Sinar Mas, manajemen PT Bina Sawit Abadi Pratama (BSAP) dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk tertangkap saat melakukan suap dalam beberapa izin perkebunan dan pembuangan limbah sawit.

Baik dalam kasus Grup Lippo maupun Grup Sinar Mas, manajemen kedua konglomerat bisnis itu sama-sama terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengungkapkan KPK sangat serius dalam menangani dan mengembangkan kasus dugaan suap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) atas dugaan pelanggaran PT BSAP ‎dalam‎ bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup.‎

KPK diketahui telah menetapkan tujuh tersangka dari hasil OTT pada Jumat (26/10), terkait dengan pengawasan Komisi B DPRD Kalteng atas pencemaran lingkungan berupa pembuangan limbah pengelolaan sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalteng.

‎Pembuangan limbah tersebut diduga dilakukan oleh pabrik sawit milik PT BSAP. Pengawasan dilakukan DPRD setelah sebelumnya ada laporan dari masyarakat. Dari temuan KPK, baik saat penyelidikan maupun penyidikan awal, Komisi B DPRD Kalteng telah beberapa kali melakukan kunjungan dan pertemuan dengan jajaran ‎PT BSAP baik di Kantor Wilayah Kalteng maupun Kantor Pusat di Jakarta guna klarifikasi.

KPK memastikan, dalam beberapa kali klarifikasi tersebut DPRD Kalteng menemukan lahan sawit yang dikuasai PT BSAP diduga sejumlah perizinannya bermasalah mulai dari Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), jaminan pencadangan wilayah. Pasalnya, lahan kelapa sawit PT BSAP dengan luas 17,12 ribu hektararea masuk dalam kawasan hutan.

“Perizinan PT BSAP masih bermasalah, mereka malah bisa beroperasi. Jadi dalam penyidikan ini akan dicari mengapa perkebunan sawit itu bisa beroperasi cukup lama, tapi perizinannya belum lengkap,” tegas Syarif.

KPK sudah menetapkan ‎tujuh orang dalam kasus dugaan suap ini. Empat penerima suap yakni Ketua Komisi B DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Borak Milton, Sekretaris Komisi B sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat Punding LH Bangkan, anggota Komisi B sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra Arisavanah‎, dan anggota Komisi B sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Edy Rosada.

Sementara tiga pemberi suap yakni Direktur PT BSAP merangkap Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk. Edy Saputra Suradja, Chief Executive Officer (CEO) PT BSAP Wilayah Kalimantan Tengah Bagian Utara Willy Agung Adipradana, dan Manajer Legal PT BSAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy. Dalam OTT tersebut  tim KPK menyita uang tunai Rp240 juta.

Yang menarik, menurut Syarif, dalam kasus ini adalah jabatan tersangka Edy Saputra Suradja dalam dua perusahaan. Memang saat OTT terjadi, tim KPK juga menangkap Direktur Utama PT SMART Tbk Jo Daud Dharsono, tapi hingga gelar perkara (ekspose) diputuskan belum ada bukti dugaan keterlibatan Jo.

Yang bersangkutan hingga kini masih menjadi saksi. Dalam proses pengembangan penyidikan, maka KPK akan melihat apakah PT SMART Tbk melakukan penyimpangan bersama PT BSAP atau mengetahui penyimpangan yang dilakukan PT BSAP.

Syarif menegaskan, KPK menemukan bahwa perusahaan tersebut sudah beroperasi sejak 2006. Karenanya khusus untuk penyimpangan yang dilakukan PT BSAP maka akan dilihat sejak masa operasi tersebut hingga saat ini.

Dalam UU Nomor 39/2014 tentang Perkebunan, untuk kawasan tertentu yang berada di lintas kabupaten atau kota maka izinnya diberikan oleh gubernur. Sebelum ada UU tersebut, izin hanya diberikan oleh bupati atau walikota.

“Kita harus lihat PT BSAP itu beroperasi sejak tahun berapa di lokasi tersebut. Jadi, kita bisa tahu siapa yang mengeluarkan izin,” ujarnya.

Potensi TJPK

Bila ditelusuri, pola-pola OTT KPK memang efektif untuk menjerat kejahatan sekelas ratusan juta hingga miliaran. Namun yang menarik fenomena ini hanyalah gunung es dari lembah persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di tanah air. Dimana korporasi memperdaya para pejabat publik dan anggota dewan guna memuluskan bisnis, bahkan tanpa perizinan yang lengkap.

Itu sebabnya, pola-pola kejahatan seperti ini sudah saatnya mendapat tindakan tegas. Kita bersyukur KPK sigap menjerat kejahatan korporasi belakangan ini, masalahanya apakah KPK dimasa pimpina Agus Rahardjo ini akan mengembangkan penindakan kejahatan tanggung jawab pidana korporasi (TJPK) secara ketat atau longgar.

Sebab bila meliaht gejalanya, baik Grup Lippo maupun Grup Sinar Mas juga bisa didera dengan pidana korporasi. Karena Lippo diduga melakukan kejahatan TJPK, dimana setiap orang itu dalam hukum pidana adalah orang perorangan dan atau korporasi sebagaimana termaktub dalam UU KPK.

Terkait dengan kejahatan TJPK, sudah ada preseden dimana korporasi seperti PT Duta Graha Indah milik Muhammad Nazaruddin yang menjadi korporasi pertama yang menjadi tersangka korupsi.

“Ada sejarah baru di KPK hari ini. Kita sudah mulai menetapkan korporasi sebagai tersangka kalau dulu belum pernah terjadi korporasi ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi,” menurut Laode.

Laode mengungkapkan langkah KPK ini sebagai babak baru. Meski sebenarnya bukan barang baru pasalnya kejaksaan pernah menetapkan dua perusahaan terjerat dalam kasus pidana korupsi.

“Ini sekaligus tindak lanjut dari koordinasi tentang tanggung jawab pidana korporasi,” paparnya.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan Grup Lippo dan Grup Sinar Mas bisa saja dikenakan pasal kejahatan TJPK. Dimana untuk mensukseskan target bisnisnya Grup Lippo dan Grup Sinar Mas kerap melakukan suap, padahal perizinan belum sepenuhnya lengkap.

Persoalannya, mengapa kejahatan korporasi ini terjadi? Tentu saja ada supply dan demand. Ada pihak korporasi yang mensuplai asupan likuiditas kepada anggota dewan atau kepala daerah yang akan melakukan kampanye terkait pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. Kebutuhan itu begitu berhimpitan sehingga berlangsung begitu terlanjang.

Itu sebabnya KPK dengan mudah mencokok para pelaku lewat OTT. Andaikan mau jujur, mayoritas korporasi di tanah air ingin bisnia dengan mudah, bila perlu tanpa mengurus izin. Tapi karena ada kewajiban mengurus izin, itu pun seringkali dilewati, dengan dalih toh mudah membeli para bupati, waliota, gubernur plus anggota dewan maka beres lah semua.

Sudah saatnya kejahatan-kejahatan yang diinisiati korporasi ini dihentikan. Jangan sampai negara ini dikuasai para mafia korporasi, semua bisa dibeli, semua bisa dikendalikan dan semua bisa dikendalikan dengan uang. Saatnya keadilan yang dikedepankan.[]

1 KOMENTAR

  1. […] Pola-pola suap yang dilakukan nyaris sama, hanya saja sasarannya berbeda. Pada kasus Grup Lippo, Direktur Operasional Billy Sindoro menyuap Bupati Bekasi Nenang Hassanah Yasin dan jajarannya. Tujuannya agar mempermudah pengurusan izin lahan mega proyek Meikarta seluas 700 hektare.   Sementara dalam kasus Sinar Mas, manajemen PT Bina Sawit Abadi Pratama (BSAP) dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk tertangkap saat melakukan suap dalam beberapa izin perkebunan dan pembuangan limbah sawit.   Baik dalam kasus Grup Lippo maupun Grup Sinar Mas, manajemen kedua konglomerat bisnis itu sama-sama terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).   Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengungkapkan KPK sangat serius dalam menangani dan mengembangkan kasus dugaan suap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) atas dugaan pelanggaran PT BSAP ‎dalam‎ bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup.‎   KPK diketahui telah menetapkan tujuh tersangka dari hasil OTT pada Jumat (26/10), terkait dengan pengawasan Komisi B DPRD Kalteng atas pencemaran lingkungan berupa pembuangan limbah pengelolaan sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalteng.   ‎Pembuangan limbah tersebut diduga dilakukan oleh pabrik sawit milik PT BSAP. Pengawasan dilakukan DPRD setelah sebelumnya ada laporan dari masyarakat. Dari temuan KPK, baik saat penyelidikan maupun penyidikan awal, Komisi B DPRD Kalteng telah beberapa kali melakukan kunjungan dan pertemuan dengan jajaran ‎PT BSAP baik di Kantor Wilayah Kalteng maupun Kantor Pusat di Jakarta guna klarifikasi.   KPK memastikan, dalam beberapa kali klarifikasi tersebut DPRD Kalteng menemukan lahan sawit yang dikuasai PT BSAP diduga sejumlah perizinannya bermasalah mulai dari Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), jaminan pencadangan wilayah. Pasalnya, lahan kelapa sawit PT BSAP dengan luas 17,12 ribu hektararea masuk dalam kawasan hutan.   “Perizinan PT BSAP masih bermasalah, mereka malah bisa beroperasi. Jadi dalam penyidikan ini akan dicari mengapa perkebunan sawit itu bisa beroperasi cukup lama, tapi perizinannya belum lengkap,” tegas Syarif.   KPK sudah menetapkan ‎tujuh orang dalam kasus dugaan suap ini. Empat penerima suap yakni Ketua Komisi B DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Borak Milton, Sekretaris Komisi B sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat Punding LH Bangkan, anggota Komisi B sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra Arisavanah‎, dan anggota Komisi B sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Edy Rosada.   Sementara tiga pemberi suap yakni Direktur PT BSAP merangkap Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk. Edy Saputra Suradja, Chief Executive Officer (CEO) PT BSAP Wilayah Kalimantan Tengah Bagian Utara Willy Agung Adipradana, dan Manajer Legal PT BSAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy. Dalam OTT tersebut tim KPK menyita uang tunai Rp240 juta.   Yang menarik, menurut Syarif, dalam kasus ini adalah jabatan tersangka Edy Saputra Suradja dalam dua perusahaan. Memang saat OTT terjadi, tim KPK juga menangkap Direktur Utama PT SMART Tbk Jo Daud Dharsono, tapi hingga gelar perkara (ekspose) diputuskan belum ada bukti dugaan keterlibatan Jo.   Yang bersangkutan hingga kini masih menjadi saksi. Dalam proses pengembangan penyidikan, maka KPK akan melihat apakah PT SMART Tbk melakukan penyimpangan bersama PT BSAP atau mengetahui penyimpangan yang dilakukan PT BSAP.   Syarif menegaskan, KPK menemukan bahwa perusahaan tersebut sudah beroperasi sejak 2006. Karenanya khusus untuk penyimpangan yang dilakukan PT BSAP maka akan dilihat sejak masa operasi tersebut hingga saat ini.   Dalam UU Nomor 39/2014 tentang Perkebunan, untuk kawasan tertentu yang berada di lintas kabupaten atau kota maka izinnya diberikan oleh gubernur. Sebelum ada UU tersebut, izin hanya diberikan oleh bupati atau walikota.   “Kita harus lihat PT BSAP itu beroperasi sejak tahun berapa di lokasi tersebut. Jadi, kita bisa tahu siapa yang mengeluarkan izin,” ujarnya.   Potensi TJPK   Bila ditelusuri, pola-pola OTT KPK memang efektif untuk menjerat kejahatan sekelas ratusan juta hingga miliaran. Namun yang menarik fenomena ini hanyalah gunung es dari lembah persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di tanah air. Dimana korporasi memperdaya para pejabat publik dan anggota dewan guna memuluskan bisnis, bahkan tanpa perizinan yang lengkap.   Itu sebabnya, pola-pola kejahatan seperti ini sudah saatnya mendapat tindakan tegas. Kita bersyukur KPK sigap menjerat kejahatan korporasi belakangan ini, masalahanya apakah KPK dimasa pimpina Agus Rahardjo ini akan mengembangkan penindakan kejahatan tanggung jawab pidana korporasi (TJPK) secara ketat atau longgar.   Sebab bila meliaht gejalanya, baik Grup Lippo maupun Grup Sinar Mas juga bisa didera dengan pidana korporasi. Karena Lippo diduga melakukan kejahatan TJPK, dimana setiap orang itu dalam hukum pidana adalah orang perorangan dan atau korporasi sebagaimana termaktub dalam UU KPK.   Terkait dengan kejahatan TJPK, sudah ada preseden dimana korporasi seperti PT Duta Graha Indah milik Muhammad Nazaruddin yang menjadi korporasi pertama yang menjadi tersangka korupsi.   “Ada sejarah baru di KPK hari ini. Kita sudah mulai menetapkan korporasi sebagai tersangka kalau dulu belum pernah terjadi korporasi ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi,” menurut Laode.   Laode mengungkapkan langkah KPK ini sebagai babak baru. Meski sebenarnya bukan barang baru pasalnya kejaksaan pernah menetapkan dua perusahaan terjerat dalam kasus pidana korupsi.   “Ini sekaligus tindak lanjut dari koordinasi tentang tanggung jawab pidana korporasi,” paparnya.   Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan Grup Lippo dan Grup Sinar Mas bisa saja dikenakan pasal kejahatan TJPK. Dimana untuk mensukseskan target bisnisnya Grup Lippo dan Grup Sinar Mas kerap melakukan suap, padahal perizinan belum sepenuhnya lengkap.   Persoalannya, mengapa kejahatan korporasi ini terjadi? Tentu saja ada supply dan demand. Ada pihak korporasi yang mensuplai asupan likuiditas kepada anggota dewan atau kepala daerah yang akan melakukan kampanye terkait pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. Kebutuhan itu begitu berhimpitan sehingga berlangsung begitu terlanjang.   Itu sebabnya KPK dengan mudah mencokok para pelaku lewat OTT. Andaikan mau jujur, mayoritas korporasi di tanah air ingin bisnia dengan mudah, bila perlu tanpa mengurus izin. Tapi karena ada kewajiban mengurus izin, itu pun seringkali dilewati, dengan dalih toh mudah membeli para bupati, waliota, gubernur plus anggota dewan maka beres lah semua.   Sudah saatnya kejahatan-kejahatan yang diinisiati korporasi ini dihentikan. Jangan sampai negara ini dikuasai para mafia korporasi, semua bisa dibeli, semua bisa dikendalikan dan semua bisa dikendalikan dengan uang. Saatnya keadilan yang dikedepankan.[nn] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here