Setelah Meikarta, Bisnis Telekomunikasi Lippo Terancam Dicabut

0
208
Izin penggunaan frekuensi First Media dan Bolt terancam dicabut Kemenkominfo lantaran sudah dua tahun belum membayar Biaya Penggunaan Hak (BHP) frekuensi radio yang dimiliki keduanya.

Nusantara.news, Jakarta – Tak putus dirundung malang, karya sastra Sutan Takdir Alisjahbana seolah mewakili apa yang dialami Grup Lippo. Belum selesai dilanda kasus suap Meikarta, kini giliran bisnis telekomunikasinya, First Media dan Bolt, yang menghadapi Kemenkominfo.

Ihwal kasus First Media dan Bolt miliki Grup Lippo bermula diketahui saat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memyurati PT First Media Tbk dan PT Intenux (Bolt) untuk membayar tunggakan Biaya Penggunaan Hak (BPH) frekuensi radio sejak 2016 hingga 2017. Nilainya mencapai Rp708 miliar.

Dalam surat itu, Kemenkominfo memberi deadline, jika sampai 17 November 2018 (3 hari lagi) tidak melunasi biaya penggunaan frekuensi radio tersebut, maka tak menutup kemungkinan izin penggunaan frekuensi akan dicabut pemerintah.

Celakanya, First Media bukannya menyiapkan diri untuk melunasi tagihan Kemenkominfo, justru malah melayangkan gugatan kepada Kemenkominfo. Situasinya menjadi semakin runyam.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan bahwa pemerintah masih terus menagih First Media dan Bolt yang menunggak pembayaran BHP frekuensi radio di 2,3 GHz.

Berdasarkan laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) 2,3 GHz, First Media dan Bolt punya tunggakan pokok plus denda sampai Rp708 miliar. Kedua perusahaan ini belum membayar BHP frekuensi radio tahun 2016 dan 2017 yang akan jatuh tempo 17 November 2018.

“(First Media dan Bolt) belum bayar,” jawaban singkat Rudiantara.

Rudiantara menjelaskan bahwa Kemenkominfo secara reguler melakukan evaluasi atas kinerja dan kewajiban operator secara umum. Pada saat itu, ternyata First Media dan Bolt belum memenuhi kewajibannya dalam membayar BHP frekuensi radio.

“Kominfo mengirim surat mengingatkan agar segera membayar sudah dikeluarkan sesuai dengan aturan. Namun sampai saat ini, mereka belum melakukan settlement. Ini First Media tapi yang menggunakan 2,3 GHz, karena ada (First Media) yang cable dan lain sebagainya,” papar Rudiantara.

Ditegaskannya kembali, apabila First Media dan Bolt masih belum memenuhi kewajiban membayar BHP frekuensi radio sampai tanggal 17 November 2018, maka pemerintah mencabut izin penggunaan frekuensinya, bukan pengoperasiannya.

“Akibatnya nanti masyarakat pengguna atau pelanggan yang menggunakan layanan BWA di 2,3 GHz di kedua perusahaan tersebut akan kehilangan layanan,” ungkap Menkominfo tegas.

Dengan demikian First Media dan Bolt harus bertanggungjawab terhadap pelanggannya, jika izin penggunaan frekuensi yang mereka miliki harus dicabut oleh pemerintah.

“Ya, itu perjanjiannya seperti apa. Itu bisnis antar korporasi dengan pelanggannya. Iya dong (harus bertanggungjawab),” singkatnya.

Tentu saja dibalik ancaman Kemenkominfo harus diikuti oleh tindakan tegas terhadap First Media. Jika tidak, maka dengan sendirinya sikap Rudiantara ibarat macan ompong. Ada kebijakan, ada pejabat yang bertanggung jawab, ada korporasi yang melanggar ketentuan. Maka lengkaplah langkah penegakkan hukum jika kedua perusahaan telekomunikasi miliki Grup Lippo tersebut.

Kecuali jika First Media dan Bolt segera melunasi kewajibannya sebelum tanggal 17 November 2018. Mampukah Rudiantara bersikap tegas terhadap pendukung Presiden Jokowi pada 2014 dan 2019 nanti?

Kalau penyelenggara telekomunikasi tidak juga membayar BHP frekuensi radio, maka angkanya akan terus naik secara akumulatif. Sesuai dengan regulasi yang ada, kalau dua tahun menunggak BHP, lisensi bisa dicabut tanpa mengurangi jumlah tunggakan. Tunggakan tetap harus dibayar.

Gugat Kemenkominfo

Alih-alih ingin mendapatkan pembayaran atas tunggakan BHP frekuensi radio, Kemenkominfo justru dituntut oleh Firs Media ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Tuntutan itu diketahui melalui surat perihal laporan dan informasi atau fakta material yang dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tercantum pada akhir pekan lalu.

Keterbukaan informasi itu menyatakan, pada tanggal 2 November 2018, Perseroan telah mengajukan gugatan TUN terhadap Direktur Operasi Daya qq Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo di PTUN Jakarta.

Sementara itu dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, First Media diwakili Harianda Noerlan sebagai pihak penggugat mendaftarkan gugatannya kepada Ditjen SDPPI ini dengan nomor perkara 422/L/62.01/NRS-SEM/2018.

Isi gugatan First Media ini pada intinya agar menunda pelaksanaan pembayaran BHP frekuensi radio yang akan jatuh tempo pada 17 November, menunda segala tindakan atau paksaan yang dapat dilakukan tergugat dalam penagihan pembayaran BHP frekuensi radio sebagai akibat hukumnya.

Selain itu, menunda pengenaan sanksi dalam bentuk apapun (teguran, denda, penghentian sementara, dan pencabutan izin) kepada penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan/atau kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat.

Dalam pokok perkara, First Media juga mengajukan pembatalan dua surat yang dirilis SDPPI, yakni Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan surat No. 2883/SP1/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Perihal: Surat Peringatan Kesatu Dalam Rangka Pengenaan Sanksi Pencabutan IPFR.

Pada saat  yang berbeda manajemen First Media merilis bahwa gugatan perseroan ke Kemenkominfo di PTUN Jakarta tidak terkait dengan layanan First Media sebagai penyedia layanan TV Kabel dan internet. Hal itu pun tak berdampak pada layanan saat ini.

“Menyangkut pemberitaan di media massa terkait gugatan First Media ke PTUN adalah mengenai lisensi layanan telekomunikasi nirkabel First Media dan tidak berhubungan dengan layanan dan lisensi First Media yang dioperasikan oleh PT Link Net Tbk (LINK),” demikian pernyataan PT Link Net dalam pernyataan tertulis.

Dijelaskan lebih lanjut, layanan yang dioperasikan oleh PT First Media Tbk (KBLV) adalah layanan internet berbasis nirkabel dengan menggunakan teknologi 4G LTE.

Sedangkan layanan First Media yang dioperasikan oleh PT LinkNet Tbk (LINK) adalah layanan TV kabel & High Speed Broadband Internet berbasis kabel menggunakan teknologi Hybrid Fiber Coaxial (HFC) dan teknologi Fiber-To-The-Home (FTTH).

“Dengan demikian, pemberitaan di media massa tersebut tidak berdampak apapun terhadap layanan First Media yang dinikmati oleh pelanggan saat ini,” demikian pernyataan tersebut.

Tentu saja sikap First Media ini membuat Menkominfo Rudiantara gundah gulana. Menkominfo Rudiantara seperti tak habis pikir. Ketika pemerintah sedang menagih pembayaran BHP frekuensi radio, First Media justru melakukan gugatan kementerian yang dipimpinnya.

“Kalau kalian jadi Menkominfo lagi nagih, kemudian dituntut, itu rasanya gimana? Ya sudah gitu saja. Justru, saya tanya ke perasaan teman-teman saja,” paparnya berbagi perasaan.

Rudiantara mengaku kalau pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik sebagai pengacara negara yang bisa mewakili Menkominfo di proses persidangan maupun dalam memberikan legal advice.

Saat ditanya hasil sidang gugatan yang berlangsung pada hari ini takkan mempengaruhi jatuh tempo pada 17 November nanti, Rudiantara menjawab kalau pemerintah masih menunggu pembayaran tunggakan First Media dan Bolt.

“Justru kita ingin putusan sela bahwa tidak ada kaitannya antara ini dan pembayaran BHP frekuensi radio. Kita lihat prosesnya, artinya tenggatnya 17 November, kalau tidak ada settlement (penyelesaian) atau dia bayar, ya bisa lain,” pungkasnya.

Nampaknya persoalan Firs Media dan Bolt menunggu tanggal 17 November. Apakah Kemenkominfo benar-benar menghentikan operasional jaringan keduanya, atau justru Menkominfo yang akan melunak. Asal tau saja, Grup Lippo adalah pendukung berat Presiden Joko Widodo.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here