Setelah Nicke Widyawati Masuk Radar KPK

1
163
Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati baru sepekan menjabat sudah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas keterlibatan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Nusantara.news, Jakarta – Benar kata banyak orang bahwa posisi Dirut PT Pertamina (Persero) adalah posisi panas, kursi empuk dan basah, sekaligus penuh misteri. Baru pekan lalu dilantik menjadi Dirut, Nicke Widyawati hari ini sudah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Posisi Dirut Pertamina memang menjadi teka-teki sepanjang sejarah, dalam empat tahun terakhir saja (periode Jokowi-JK) posisi itu sudah diduduki tiga profesional. Seperti Dwi Soetjipto (2014–2017), Elia Massa Manik (2017–2018), Nicke Widyawati (2018—sekarang). Jadi rerata per Dirut menduduki masa jabatan 1,3 tahun, dengan Elia Massa Manik pemecah rekor Dirut tercepat.

Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam 10 tahun Dirut Pertamina berganti posisi sebanyak empat orang. Artinya rerata per tahun Dirut Pertamina menduduki jabatan selama 2,5 tahun.

Tapi itulah Pertamina, tempat basah, kursi empuk, sarat titipan, sarat penugasan sekaligus tantangan menciptakan laba, tempat bertemunya aneka kepentingan. Maka dari itu, diperlukan seorang Dirut yang multi-talenta sekaligus berani berselancar di sela-sela batu karang kepentingan tadi.

Mampukah Nicke bertahan lama di Pertamina? Apalagi diminggu kedua dia menjabat sebagai Dirut sudah dipanggil KPK. Artinya, Nicke sudah masuk dalam radar KPK, walaupun masih sebatas saksi.

Pemanggilan Nicke oleh KPK disinyalir terkait kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Pemanggilan tersebut terkait kasus yang melibatkan mantan Menteri Sosial asal Partai Golkar, Idrus Marham.

“(Beliau) dipanggil sebagai saksi untuk IM (Idrus Marham),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati kepada wartawan hari ini.

Saat ditanya media terkait pemanggilan tersebut, Nicke hanya menjawab pertanyaan tersebut keluar dari konteks. “Out of context,” kata Nicke saat memantau implementasi B20 di SPBU Kuningan Jakarta hari ini.

Lalu, Nicke terburu-buru ke lokasi acara. Dia bungkam saat awak media menanyakan lebih lanjut pemanggilan tersebut.

Selain itu, KPK memanggil CEO Blackgold Natural Resources Ltd Rickard Philip Cecil, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Supangkat Iwan Santoso, dan Kepala Satuan IPP PT PLN M Ashin Sidqi. Mereka dipanggil sebagai saksi untuk Idrus.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, pengusaha Johannes B. Kotjo, dan Idrus Marham.

Eni diduga menerima duit suap Rp4,8 miliar dari Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Perusahaan tersebut merupakan salah satu bagian dari konsorsium proyek PLTU Riau-1.

Saat melakukan pengembangan, KPK menetapkan Idrus sebagai tersangka. Dia diduga menerima janji yang sama dengan Eni, yaitu senilai USD1,5 juta dari Kotjo jika perusahaannya berhasil memenangkan proyek PLTU Riau-1.

Selain kasus PLTU Riau-1, Nicke juga didugas bermasalah saat menjabat sebagai Dirut PT Rekayasa Industri. Hanya saja kasusnya dipetieskan, bisa saja KPK mengungkit kembali peran Nicke di Rekayasa Industri sebagai bahan tambahan penanganan kasus.

Korupsi PLTU Riau 1

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia  (CERI), Yusri Usman mengungkapkan, merebaknya informasi dari 98 Institut  Sayed Zainal Abidin  ihwal adanya dugaan  keterkaitan Nicke Widyawati mantan Direktur Perencanaan Strategis 1 PLN dalam pusaran kasus korupsi PLTU Riau 1. Proyek tersebut mengandung unsur mark-up sehingga tiga orang telah ditahan KPK.

“Apalagi setiap praktek korupsi dan “mark up” di PLN berujung pasti menyengsarakan rakyat banyak,  karena akan menanggung beban tarif dasar listrik lebih mahal,” demikian Yusri.

Karena itu KPK harus menggali  informasi lebih dalam motif kemunculan proyek PLTU Riau 1 bisa masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2016—2025. Termasuk adanya pertemuan Nicke dengan Eni Saragih di Singapura pada 2017, dan rekaman CCTV di BRI Prime Lounge sepanjang tahun 2017 dan 2018  yang konon kabarnya sering digunakan untuk membahas proyek 35.000 MW oleh Direksi PLN dengan pengusaha IPP dan EPC serta elit elit partai.

Adapun posisi Nicke saat itu sebagai Direktur Perencanaan Strategis 1 yang membawahi divisi RUPTL. Itu adalah posisi penting yang paling menentukan bagaimana awal mula munculnya proyek PLTU Riau 1 dalam RUPTL 2016–2025  untuk proyek 35.000 MW yang sudah disetujui oleh Menteri ESDM saat itu pada 17 juni 2016 sesuai Keputusan Menteri ESDM nomor : 5899 K/20/MEM/2016.

“Sehingga dgn masuknya proyek PLTU Riau 1 tentu atas tanggung jawab Direktur Pengadaan Strategis 1 baru bisa ditindak lanjuti oleh Direktur Pengadaan Strategis 2  Iwan Supangkat yang membawahi Divisi IPP (Independent Power Producer) untuk ditindak lanjuti proses bisnisnya dengan skema IPP atau EPC untuk mencari mitranya,” beber Yusri

Yusri menjelaskan, dari proses bisnis di hulu (perencanaan) dan di hilir berupa eksekusi skema proyek dalam bentuk IPP atau EPC akan didapat benang merah peranan Sofyan Basyir sebagai Direktur Utama PLN dengan Direktur Perencanaan Strategis 1 Nickey Widyawati dan Direktur Perencanaan Strategis 2 Iwan Supangkat terkait kasus korupsi PLTU Riau 1 yang sedang disidik KPK dan telah menetapkan status tersangka serta sudah ditahan untuk  Eni Saragih, Johanes Sukoco dan Idrus Marham.

Pertanyaannya, akankah Nicke terjerat dalam permainan proyek PLTU Riau 1 sebagaimana para Dirut Pertamina lainnya yang terjebak dalam berbagai kasus? Nampaknya kita tunggu saja hasil kerja KPK, apakah akan merebak seperti kasus e-KTP? Atau hanya berhenti seperti kasus Karen Agustiawan?[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here