Setelah Novanto, Usut Semua DPR Koruptor e-KTP

0
148

Nusantara.news, Jakarta –  Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menerbitkan surat penangkapan terhadap Setya Novanto dan menyambangi yang bersangkutan ke kediamannya di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk ditahan, merupakan klimaks dari alotnya mengusut keterlibatan pejabat tinggi negara yang terlibat korupsi. Penerbitan surat penangkapan itu, sekaligus antik-limaks bagi Novanto yang selama ini merasa diri bisa mengatasi hukum. Setelah Novanto, saatnya KPK mengusut anggota puluhan anggota DPR lain yang disebut-sebut ikut menerima aliran dana korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.

Daftar Komisi II Terduga Koruptor e-KTP

Daftar nama anggota DPR yang disebut-sebut ikut menerima aliran dana korupsi mega proyek e-KTP sudah beredar luas di masyarakat. Daftarnya cukup panjang. Daftar nama-nama ini tidak sembarangan, karena disebut dalam berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama dua pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto. Keduanya tersangka dalam kasus e-KTP. Irman adalah kuasa pengguna anggaran, dan Sugiharto pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan proyek e-KTP.  Keduanya diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam proyek pengadaan e-KTP. Irman diduga menerima duit Rp3 miliar, dan Sugiharto diduga menerima Rp 400 juta.

Daftar nama anggota Komisi II DPR yang diduga ikut menerima aliran dana korupsi e-KTP tertera dalam BAP keduanya, lengkap dengan rincian dana yang diterima.

Antara lain disebut nama Setya Novanto, Ganjar Pranowo, TeguhJuwarno, Agun Gunanjar, Chaeruman Harahap, Taufik Effendi, dan Mustoko Weni.

Komisi II DPR adalah komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Jumlah anggotanya 51 orang terdiri dari 13 orang dari Fraksi Demokrat, 10 orang dari Fraksi Partai Golkar, 8 orang dari Fraksi PDIP, 5 dari Fraksi PKS, 4 orang dari Fraksi PAN, 3 orang dari Fraksi PPP. Kemudian, 3 orang dari Fraksi PKB, 2 orang dari Fraksi Gerindra, dan dua orang dari Fraksi Hanura. Ketuanya saat itu adalah Chaeruman Harahap dari Partai Golkar. Chaeruman Harahap menggantikan sejawatnya Burhanuddin Napitupulu pada tahun 2010.

Tiga wakil yang mendampingi Chaeruman adalah Taufik Effendi dari Fraksi Demokrat, Ganjar Pranowo dari Fraksi PDIP, dan Teguh Djuwarno dari Fraksi PAN.

Walau nama-nama anggota Komisi II yang disebut hanya beberapa saja, tetapi semua anggota Komisi II DPR ketika itu, diduga ikut menerima aliran dana korupsi dana e-KTP itu.

Siapa saja anggota Komisi II ketika itu, berikut daftarnya.

Fraksi Partai Demokrat: 1. Taufik Effendi. 2. Abdul Wahab Dalimunte. 3. Mayjen TNI (Purn) Ignatius Moelyono. 4. Khatibul Umam Wiranu. 5. H Djufri. 6. Amrun Daulay. 7. GRay Koes Moertiyah. 8. Muslim. 9. Subiyakto. 10. Abdul Gafar Patappe. 11. Rusminiati. 12. Nanang Samudra. 13. Kasma Bouty.

Fraksi Partai Golkar: 1. Chaeruman Harahap. 2. Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. 3. Tubagus Iman Ariyadi. 4. Nurul Arifin. 5. Agun Gunanjar Sudarsa. 6. Taufiq Hidayat. 7. Mustokoweni Murdi. 10. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus 11. H Murad U Nasir. 12. Paskalis Kossay.

Fraksi PDIP: 1. Ganjar Pranowo  2. Yassona H. Laoly. 3. Budiman Sudjatmiko 4. Eddy Mihati. 5. Arif Wibowo. 6. Rahadi Zakaria. 7. Irvansyah

Fraksi PKS: 1. Agus Purnomo. 2. H M Gamari Sutrisno. 3. Mahfudz Siddiq. 4. Tossy Aryanto. 5. Aus Hidayat Nur

Fraksi PAN: 1. Teguh Juwarno. 2. H Rusli Ridwan. 3. Sukiman. 4. Wa Ode Nurhayati

Fraksi PPP: 1. Nu’man Abdul Hakim. 2. HM Izzul Islam. 3. Aw Thalib

Fraksi PKB. 1. Ida Fauziyah. 2. Masitah. 3. Abdul Malik Haramain

Fraksi Partai Gerindra. 1. Harun Al-Rasjid. 2. Mestariani Habie

Fraksi Partai Hanura: 1. Djamal Azis. 2. Miryam S Haryani

Nama-nama ini masih bebas berkeliaran. Beberapa di antaranya sudah ganti posisi. Ahok, sempat jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi Gubernur dan sekarang dalam tahananterkait kasus Al- Maidah 51.  Agun Gunanjar Sudarsa masih menjadi anggota DPR dan mantan Ketua Pansus KPK yang ingin melemahkan KPK. Yassona H. Laoly kini jadi Menteri Hukum dan HAM. Ganjar Pranowo  kini jadi Gubernur Jawa Tengah.

Status nama-nama yang disebut-sebut menerima aliran korupsi dana e-KTP ini memang masih sebatas tersebut. Namun karena ada dalam BAP dan sudah beredar di masyarakat maka KPK wajib mengusutnya. Tidak saja untuk menegakkan kewibaan KPK tetapi juga untuk membersihkan nama mereka apabila nantinya terbukti tidak terlibat.

Momentum KPK

Alotnya pengusutan kasus e-KTP yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto ini menjadi pelajaran bagi komisioner KPK. Cukup banyak manuver yang membuat KPK tidak bisa bergerak leluasa. Manuver yang dilakuan mulai sejak KPK melakukan pencekalan terhadap Nbovanto.

Reaksi yang ingin dilakukan ketika itu adalah membuat nota keberatan. Tidak tanggung-tanggung, nota keberatan rencananya akan mengatasnamakan lembaga DPR, dan dikirim kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun rencana DPR membuat nota keberatan itu akhirnya dibatalkan.

Batal mengirim nota keberatan, DPR kembali melakukan reaksi lain, yakni membentuk Pansus Angket KPK. Pembentukan pansus resmi diumumkan di akhir Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Reaksi lain adalah rencana pembentukan Detasemen Khusus tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikor yang muncul dalam pertemuan pansus dengan Polri. Tujuannya untuk menghadirkan tandingan KPK.

Setelah mencekal, KPK melanjutkan dengan menetapkan Novanto sebagai tersangka. Reaksi yang muncul antara lain, datangnya surat  dari Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI kepada KPK. Surat itu ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI DPR Fadli Zon. Isinya permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Novanto.  Surat ini sempat diwacanakan akan dibawa ke Makhamah Kehormatan DPR karena dikeluarkan tidak dengan sepengetahuan pimpinan DPR yang lain. Namun sampai saat ini, tidak ada tindak lanjut.

Setelah panggilan kedua, saharusnya KPK memanggil Novanto untuk ketiga kalinya. Tetapi pada 4 September 2017, Novanto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pada 29 September 2017, status tersangka Novanto digugurkan oleh hakim tunggal Cepi Iskandar.

Manuver lain, adalah anggota Pansus KPK mengeluarkan pernyataan akan membekukan KPK untuk sementara. Namun dalam rapat paripurna DPR pada 26 September 2017, pansus membatalkan rencana mengeluarkan rekomendasi pembekuan, dan meminta masa kerja pansus diperpanjang.

Langkah yang dilakukan KPK setelah Novanto tak lagi jadi tersangka adalah, mengeluarkan surat pencekalan baru atau memperpanjang masa pencekalan yang pernah dikeluarkan sebelumnya.

Surat cekal baru itu juga direspon Novanto dengan mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Setelah mencekal, KPK kembali menetapkan Novanto tersangka dengan mengeluarkan sprindik baru atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Setya Novanto tertanggal 31 Oktober 2017 yang salinannya beredar di kalangan wartawan tanggal 4 Nopember 2017.

Orang-orang di sekitar Novanto kembali memberikan reaksi. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPR  Fahri Hamzah. Fahri mengaku kesal mendengar kabar kembali terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Setya Novanto.

“Jadi kisah kelakuan KPK ini yang selama ini sudah membuat keadaan jadi kacau,” kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2017). Fahri juga menilai sprindik baru itu menghancurkan karir Novanto.

Pada 6 Nopember 2017, KPK sedianya memeriksa Novanto. Namun aksi KPK ini direspon oleh Sekretariat Jenderal DPR dengan mengirimkan surat ke KPK dengan isi mengutip putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa untuk memeriksa Ketua DPR harus ada izin presiden.

Reaksi lain datang dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bernomor B/263/XI/2017/Dittipidum, ditandatangani Dittipidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Rudolf Nahak.

Masih terdapat sejumlah manuver yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang pada intinya berusaha menghalangi KPK melakukan pengusutan.

Kini KPK sudah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Setya Novanto yang disebut-sebut merupakan otak atau aktor intelektual kasus dugaan korupsi e-KTP, juga aktor intelektual aneka manuver yang berusaha menghalangi KPK melakukan pengusutan.

Walau pada penjemputan paksa, Rabu (15/11/2017) malam, KPK gagal menemukan Novanto, tetapi penerbitan surat penangkapan itu sangat bermakna, karena mengubah keadaan secara drastis. Para anggota DPR pendukung Novanto seperti Fahri Hamzah, tidak lagi banyak bicara.

Awalnya, Fahri Hamzah mengatakan tidak percaya ketika dikatakan Novanto dijemput paksa. Tetapi, pada Kamis  (16/11/2017),  setelah yakin Novanto menghilang, Fahri hanya mengatakan tidak tahu di mana posisi Novanto. “Kalau itu (lokasi pasti Novanto) saya nggak tahu. Kalau tahu kan saya sudah datang ke sana,” ujarnya.

Fadli Zon yang menandatangani surat ilegal pimpinan  DPR ke KPK berisi permintaan penundaan pemeriksaan Novanto, bahkan belum memberikan komentar. Tidak tertutup kemungkinan, Fadli Zon juga ikut-ikut bersembunyi, tetapi bukan dari upaya penangkapan KPK, melainkan bersembunyi untuk menghindari pertanyaan wartawan.

Situasi ini merupakan kesmepatan bagi KPK untuk memulai  pengusutan terhadap seluruh anggota DPR yang namanya sudah disebut-sebut ikut menerima aliran dana korupsi e-KTP. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here