Setelah OTT Walikota ER Kini KPK Periksa CEO Arema

0
82
Kepala Staf Ketua Umum PSSI Iwan Budianto (tengah) menunggu untuk diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/10). Iwan diperiksa kapasitasnya selaku Direktur Utama Hotel Ijen Suites sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2017.

Nusantara.news, Kota Batu – Suasana sejuk dan dingin di Kota Batu sempat memanas setelah Walikota Batu, Eddy Rumpoko (ER) terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan kasus gratifikasi anggaran salah satu proyek pengadaan meubelair di Kota Batu.

ER dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, sementara kasus terus berkembang dalam satu bulan ini KPK kini telah menetapkan tiga saksi baru dalam penyidikan tindak pidana kasus gratifikasi tersebut.

Dari ketiga nama saksi yang ditetapkan oleh KPK, ada salah satu nama saksi dari  ER yang terpanggil dan tak asing bagi warga dan masyarakat Malang,yakni CEO Arema FC dan Kepala Staf Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto.

Dilansir dari Antara, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Hotel Ijen Suites tersebut diperiksa sebagai saksi atas proyek meubelair Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017.

Selain itu, juga ada nama Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Yusuf Risanto, dan Kepala Cabang PT Kartika Sari Mulia (PT. KSM), Hariyanto Iskandar.

“Tiga saksi itu akan diperiksa untuk tersangka Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu nonaktif),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap, Walikota Batu nonaktif ER sebagai pihak penerima, dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan.

ER tertangkap tangan KPK atas dugaan tindak gratifikasi proyek pengadaan meubeler senilai 5,26 Miliar pada Sabtu (16/9/2017) lalu di rumah dinasnya dan positif ditetapkan sebagai tersangka.

ER yang kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dua orang lainnya, yakni Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Batu, Edi Setiawan dan seorang rekanan pengusaha, Filipus Djap.

Walikota Batu Nonaktif tersebut disangkakan menerima aliran dana fee 10 persen dari proyek meubeler senilai Rp.500 Juta dari rekan pengusaha, Filipus Djap. Sementara, Edi Setiawan mendapatkan Rp.100 Juta sebagai komisi hadiah dari pemenangan tender yang dimenangkan PT Dailbana Prima.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Filipus Djap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, pihak yang diduga penerima, Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Edi Setyawan, dalam pemeriksaan terkahir menjelaskan bahwa aliran dana tersebut merupakan uang pengamanan dalam kegiatan proyek pembangunan meubleair di Kota Batu tersebut.

“Uang tersebut merupakan uang titipan untuk pengamanan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Batu, kalo tidak maka pembangunan tersebut akan berbaha dan keselamatan pun terancam baik bagi pekerja dan masyarakat sekitar wilayah pembangunan,” jelas Edi ketika selesai diperiksa di gedung KPK, Jakarta (5/102017) lalu.

Edi Setyawan yang saat itu diperiksa sebagai saksi untuk pengusaha Filipus Djap mengaku itu bukan uang suap, melainkan uang titipan kegiatan pengamanan pembangunan. “Ya setiap kegiatan pembangunan harus ada pengamanan ini itu. Kalau tidak, tidak ada yang berani melaksanakan pembangunan,” tandas Edi.

Ketika ditanya wartawan apakah ada sangkut paut permainan di legislatif, Edi Setyawan menjelaskan bahwa ia belum mengetahuinya selama ini. “Kalau untuk itu saya belum tahu, dan tidak berkapasitas untuk menjelaskan hal tersebut. Lihat proses di penyidikan kalau diperiksa jadi tersangka mungkin akan terungkap,” ucap Edi.

Memang secara konteks tahap proyek pengadaan ada keganjalan, apabila aliran dana tersebut merupakan bagian keperluan hal yang penting dalam sebuah proyek, dalam hal ini dana untuk pengamanan, kenapa tidak diincludekan dengan kegiatan pengadaan meubleair, baik dalam rangka pemasangan dan lainnya dalam anggaran. Mengapa harus terpisah dan diserahkan langsung pada pejabat publik yang bukan teknisnya?

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here