Skandal Korupsi e-KTP

Setelah “Papa Minta Saham” dan “Papa Minta Kursi”, Setnov Terseret Kasus “Papa Minta Jatah”

0
2607

Nusantara.news, Jakarta – Kasus megakorupsi e-KTP yang merugikan uang negara 2,3 triliun menyeret nama-nama besar. KPK akan menguliti peran masing-masing nama besar itu. Apa peran dan posisi nama besar kasus ini akan dibacakan dalam dakwaan pada sidang yang akan digelar Kamis, 9 Maret besok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Jubir KPK Febri Diansyah menyebut, dari 294 saksi yang pernah dipanggil, 23 di antaranya adalah anggota DPR periode 2009-2014. Febri menambahkan, hingga kemarin, jumlah mereka yang mengembalikan uang dari proyek e-KTP baru 14 orang.

Guru Besar Politik UI Prof. Budyatna menyakini pengembalian uang proyek e-KTP yang dilakukan beberapa anggota DPR sebagai bentuk kepanikan mereka.

“Kalau nggak panik, mereka nggak akan kembalikan uang haram itu. Begitu kasus ini ramai, mereka buru-buru mengembalikan,” ujarnya.

Menurut Budyatna, sejumlah anggota DPR yang terlibat mungkin saat ini merasa dag dig dug, susah tidur, dan malas makan karena takut jika nama mereka dibeberkan dalam dakwaan.

“Mereka bisa dipenjara berjamaah. Bisa bikin dua kesebelasan sepakbola di penjara nanti,” tambah Budyatna.

Sebagaimana diketahui, nama-nama besar yang sering diberitakan di berbagai media yang diduga terseret kasus e-KTP ini di antaranya Ketua DPR Setya Novanto. Setya adalah mantan ketua Fraksi Partai Golkar. Ia sudah beberapa kali diperiksa KPK. Selain itu, ada nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang saat itu duduk di Komisi Pemerintahan DPR.

Nama-nama besar lain yang muncul dalam dakwaan di antaranya Yasonna Laoly dari Fraksi PDIP yang kini Menteri Hukum dan HAM, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari Fraksi PDIP, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum, eks Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Chairuman Harahap, dan eks Ketua DPR Ade Komaruddin.

Saat ditanya keterlibatannya menerima suap, Menkumham Yosanna Laoly, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Ahok kompak membantahnya. Bahkan Yasonna tampak kurang nyaman saat dikonfirmasi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dan ketidakhadirannya dua kali saat dipanggil KPK.

Sementara itu, dikutip dari penelusuran Tempo, mengungkap peran Ketua DPR Setya Novanto dalam dugaan korupsi proyek e-KTP. Lewat seorang pengusaha, dia menyiapkan vendor perangkat keras dan lunak, seperti automated fingerprint identification system, merek komputer, dan chip, untuk proyek ini.

Masih menurut penelusuran Tempo, seorang pengusaha anggota konsorsium menyebutkan beberapa kali Setya Novanto mengundang ke rumah dan kantor perusahannya di Equity Tower untuk membicarakan proyek ini. Kali lain di ruang kerja Setya di gedung DPR. Andi Agustinus dan Chairuman Harahap, kata pengusaha ini, selalu hadir.

Dalan sejumlah pertemuan itu, Setya selalu menagih “jatah” uang proyek. Namun saat dimintai konfirmasi, Setya mengatakan tak tahu-menahu soal urusan uang komitmen.

Untuk meredam namanya terseret korupsi ini, Setya bermanuver dengan mengambil hak inisiatif DPR mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan memangkas sejumlah kewenangannya. Draf revisi tersebut sudah disosialisasikan ke beberapa kampus.

KPK tak terganggu oleh upaya Setya menggergaji kewenangan mereka. Penyidik mendapat petunjuk mengenai peran Setya dalam megakorupsi ini dari dua tersangka, Irman dan Sugiharto. Menurut pengakuannya kepada KPK, Irman bertugas melobi politikus Senayan agar menyetujui proyek ini. Adapun Sugiharto melobi perusahaan pelaksananya.

Peran Setya dan aliran uang korupsi proyek e-KTP yang melibatkan nama-nama terkenal akan terungkap dalam sidang dakwaan pada Kamis besok. Mari kita tunggu!. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here